Eranusantara.co – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta para kepala daerah, mulai dari tingkat bupati hingga gubernur, untuk melakukan inspeksi rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur program MBG di wilayah masing-masing.
Dalam pernyataannya, Sudaryono menekankan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan secara formalitas belaka. Ia bahkan mendorong agar pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada waktu-waktu yang tidak terduga guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
"Kami memohon kepada para kepala daerah, Pak Bupati, hingga seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, agar semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu, inspeksinya dilakukan jam 2 pagi atau jam 3 pagi," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2026).
Langkah ekstrem ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses persiapan makanan dilakukan dengan standar kebersihan dan kedisiplinan yang tinggi. Menurutnya, waktu dini hari merupakan saat yang paling krusial untuk melihat kondisi riil di lapangan, terutama dalam hal kesiapan bahan baku dan kebersihan area memasak sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Sudaryono menjelaskan bahwa tujuan utama dari sidak ini bukan sekadar memeriksa kondisi fisik bangunan dapur, melainkan untuk memantau seluruh aspek penyelenggaraan program. Hal ini mencakup aspek kebersihan lingkungan, kedisiplinan petugas, hingga kendala-kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan.
Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan ini, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan daftar periksa (checklist) khusus. Instrumen ini akan menjadi panduan bagi petugas di daerah agar pemeriksaan berjalan terukur dan sistematis.
"Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi, apa yang harus ada dan apa yang tidak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari umpan balik (feedback) kepada kami," lanjutnya. Hasil dari inspeksi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada program nasional ini.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah adalah kunci utama keberhasilan program MBG. Ia ingin meluruskan persepsi bahwa sidak bukanlah sebuah tindakan yang bersifat mengganggu, melainkan sebuah bentuk kolaborasi untuk menjamin kualitas nutrisi yang diterima anak-anak sekolah.
"Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh melakukan sidak. Justru kami meminta untuk disidak. Kami ingin memastikan kebersihan, kedisiplinan, hingga mendengar keluhan-keluhan yang ada di lapangan, termasuk bagaimana kondisi di sekolah-sekolah penerima manfaat," pungkasnya.
Pesan ini disampaikan dalam rangkaian peresmian SPPG di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan program gizi nasional menjangkau hingga pelosok negeri dengan standar kualitas yang seragam.
