EraNusantara – Sebuah keputusan mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara resmi menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 satuan pendidikan. Kebijakan ini, yang diumumkan setelah proses pemutakhiran data menyeluruh, sontak menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan prioritas program gizi nasional ke depan.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa mayoritas sekolah yang tidak lagi menerima MBG adalah institusi pendidikan swasta bertaraf internasional. Selain itu, daftar pengecualian juga mencakup sekolah-sekolah yang telah menjalin kemitraan dengan lembaga baik nasional maupun internasional.
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS," tegas Sudaryono dalam keterangan tertulis yang diterima eranusantara.co pada Jumat (11/9/2026).
Ia menambahkan bahwa pertimbangan utama lainnya adalah kemandirian finansial sekolah. Satuan pendidikan yang dinilai telah mampu membiayai operasionalnya tanpa bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini dialihkan dari daftar penerima manfaat. Langkah ini mengindikasikan pergeseran fokus BGN untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Proses pemutakhiran data penerima manfaat ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara BGN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Upaya ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran data satuan pendidikan yang lebih komprehensif, mencakup lebih dari 580.000 institusi di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, Sudaryono mengungkapkan bahwa lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah menikmati layanan MBG. Namun, masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum tersentuh program ini, dan mereka akan menjadi target utama dalam fase perluasan layanan mendatang.
Prioritas Baru: Wilayah 3T dan Pencegahan Stunting
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk 1.653 sekolah yang dicoret kini akan dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan MBG. Perluasan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," jelas Sudaryono.
Ia menyoroti Maluku dan Papua sebagai contoh daerah prioritas, di mana sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut masih menanti akses program MBG.
"Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," pungkasnya, menegaskan komitmen BGN untuk pemerataan gizi dan penanganan stunting di seluruh pelosok negeri.
Editor: Rockdisc
