EraNusantara – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, sorotan tajam kembali mengarah pada isu fundamental: pemerataan kesejahteraan. Meski telah menorehkan berbagai kemajuan, Indonesia dinilai masih bergulat dengan tantangan besar untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan setara dengan negara-negara maju. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, kondisi ini mendesak adanya transformasi struktural dalam ekonomi nasional, sejalan dengan amanat konstitusi dan tema HUT RI ke-81: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima eranusantara.co pada Sabtu (15/8/2026), Didik J Rachbini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum, pencapaian tersebut masih belum merefleksikan keadilan dan kesetaraan jika dibandingkan dengan banyak negara lain.
Didik kemudian menyoroti perjalanan ekonomi Indonesia, yang pernah terpuruk pada tahun 1998 dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$455. Krisis tersebut, lanjutnya, berhasil diatasi dengan kepemimpinan visioner Presiden ke-3 B.J. Habibie, yang secara bertahap mengembalikan stabilitas ekonomi dan politik. Di bawah kepemimpinannya, nilai tukar rupiah berhasil ditekan dari Rp16.400 menjadi Rp6.500 per dolar AS. Reformasi fundamental juga dilakukan, termasuk penerbitan Undang-Undang Bank Indonesia yang independen, Undang-Undang Anti-Monopoli, pembukaan keran demokrasi, kebebasan pers, hingga pembebasan tahanan politik.
Tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang turut memperkuat fondasi ekonomi. Di era mereka, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, tergabung dalam kelompok G-20, dengan pendapatan per kapita mencapai US$5.000.
Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, Didik menggarisbawahi sebuah ironi: Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain yang memulai pembangunan pada periode yang sama, sekitar empat hingga lima dekade lalu. Ia mencontohkan Korea Selatan, yang pada era 1960-an memiliki pendapatan per kapita setara dengan Indonesia. Kini, setelah setengah abad, pendapatan Korea Selatan melonjak hingga tujuh kali lipat dari Indonesia. Selain ketertinggalan komparatif ini, Indonesia juga menghadapi tantangan serius pada struktur kelas menengahnya.
Studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan data yang mengkhawatirkan: sekitar 8,5 juta orang terlempar dari kategori kelas menengah, mengalami penurunan status ekonomi dan berpotensi jatuh ke jurang kemiskinan. Didik mengkritisi bahwa pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), fokus kebijakan cenderung lebih condong pada manuver politik ketimbang perumusan strategi dan kebijakan ekonomi jangka panjang. Data LPEM UI mencatat, jumlah kelas menengah yang pada tahun 2018 mencapai sekitar 60 juta orang, menyusut drastis menjadi sekitar 52 juta orang (18,8% dari populasi) pada tahun 2023.
Fenomena ini, tegas Didik, menjadi indikator nyata bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih merupakan persoalan krusial yang belum terpecahkan di Indonesia.
Kondisi ini, menurut Didik, menjadi warisan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti bagaimana pertumbuhan ekonomi yang moderat di kisaran 5% cenderung lebih banyak dinikmati oleh golongan atas, sementara kelas menengah justru mengalami penggerusan tabungan. Data menunjukkan, jumlah rekening tabungan dengan saldo di bawah Rp100 juta meningkat dari 292 juta pada 2019 menjadi 666 juta, namun dengan nilai rata-rata per tabungan yang justru menurun dari Rp2,9 juta menjadi hanya Rp2,7 juta. Sebaliknya, jumlah pemilik rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar melonjak drastis dari 8.500 menjadi 129 ribu orang, dengan rata-rata tabungan yang juga meningkat signifikan dari Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar per rekening.
Didik menyimpulkan, meski Indonesia telah mencatat banyak kemajuan sejak kemerdekaan, Presiden Prabowo mengemban amanah dalam situasi yang tidak ideal. Melemahnya kelas menengah dan terkikisnya tabungan masyarakat berimplikasi serius: daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun, konsumsi barang tahan lama tertunda, serta investasi vital pada pendidikan dan kesehatan keluarga terpaksa dikurangi.
Permasalahan ekonomi yang membelit masyarakat ini, lanjut Didik, memicu kecemasan mendalam mengenai prospek pekerjaan dan pendapatan di masa depan. Dalam perspektif ekonomi perilaku, hilangnya rasa aman ini secara signifikan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang diambil. Ia memperingatkan bahwa kondisi semacam ini berpotensi menjadi sumber destabilisasi ekonomi, sosial, dan politik yang serius.
Untuk mengatasi ini, Didik menyarankan agar Presiden Prabowo melakukan perubahan haluan kebijakan. Ia menekankan perlunya peran negara yang lebih dominan dalam mengarahkan ekonomi, bukan sekadar mengandalkan pengembangan sektor swasta dan mekanisme pasar. Mengutip pernyataan Prabowo sendiri mengenai dominasi konglomerasi dan peran bank sebagai ‘kasir’ bagi pengusaha besar, Didik menegaskan urgensi transformasi struktural ekonomi. "Struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas, menjadi struktur ekonomi belah ketupat, di mana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," paparnya, menggambarkan visi ekonomi yang lebih inklusif dan merata.
Lebih lanjut, Didik menambahkan bahwa percepatan transformasi ekonomi dapat didorong melalui orientasi politik dan kebijakan ekonomi yang lebih kuat ke luar negeri. Ia berargumen, kekuatan ekonomi nasional akan terbangun kokoh jika memiliki jaringan internasional yang solid, memungkinkan Indonesia bersaing di pasar global dan meraih devisa dalam jumlah besar.
Dalam konteks perdagangan luar negeri, Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam. "Ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus dikejar agar kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-7%," pungkas Did
