EraNusantara – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, akhirnya angkat bicara mengenai kabar pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun yang belakangan ini menghebohkan publik. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joao menepis tudingan bahwa ia adalah pihak yang pertama kali menyebutkan angka fantastis tersebut, bahkan ia melimpahkan pertanyaan itu kepada sumber awal kabar.
Joao menegaskan bahwa Agrinas Pangan Nusantara ditugaskan untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) selama dua tahun ke depan. Mandat ini mencakup pembangunan, pengadaan sarana prasarana, hingga operasional KDMP. Namun, terkait isu kipas angin, ia mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. "Itu kan (kipas angin) sarana prasarana. Tapi kalau kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu. Kan biar kalian muatin dulu, biar ramai dulu, nanti saya jelasin satu kali kan selesai," ungkap Joao kepada wartawan eranusantara.co pada Kamis (23/7/2026).
Ia bahkan mengaku tidak mengetahui konteks pengadaan barang tersebut dan tidak pernah menggelar rapat terkait hal itu. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya sudah biarin saja orang enggak ada urusan sama saya, ngapain saya urusin," tambahnya, menunjukkan sikap kebingungan sekaligus ketidakpedulian terhadap rumor yang beredar luas.
Lebih lanjut, Joao juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai tanggung jawab anggaran pengadaan. Ia berencana mengklarifikasi langsung kepada Menkeu, mengingat Agrinas Pangan belum menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. "Nanti nanti saya tanya Pak Menkeu gitu. Pak Menkeu sudah kasih uang belum? Saya belum merasa gitu," ujarnya, mengindikasikan adanya miskomunikasi atau perbedaan informasi terkait pendanaan.
Kabar pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun ini pertama kali mencuat setelah dipertanyakan oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi pada Rabu (15/2) lalu. Mufti Anam mengungkapkan keheranannya terhadap angka yang jauh di atas harga pasaran dan minimnya informasi resmi dari pemerintah terkait proyek tersebut. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," kata Mufti saat itu, menyoroti transparansi proyek.
Menanggapi polemik ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan akan melakukan pengecekan. Namun, ia menegaskan bahwa pengadaan untuk KDMP merupakan tanggung jawab Agrinas Pangan. Kemenkeu, menurut Purbaya, hanya bertugas membayar angsuran kredit modal KDMP di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Mungkin kalau koperasi kan memang itu yang tanggung jawab si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Cuma manajemen segala macam di sana," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada tanggal yang sama dengan pernyataan Joao.
Dengan pernyataan saling lempar tanggung jawab antara Agrinas dan Kemenkeu, serta pengakuan ketidaktahuan dari pihak yang disebut-sebut paling bertanggung jawab, misteri di balik proyek "kipas angin" Rp 1,8 triliun ini masih menjadi tanda tanya besar bagi publik dan menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Editor: Rockdisc
