EraNusantara – Jakarta – Dinamika internal Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghangat menyusul wacana pembentukan Dewan Pengawas. Langkah ini muncul tak lama setelah pengunduran diri Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, memicu spekulasi tentang peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran gizi nasional. Sudaryono, Kepala BGN yang baru, menyambut baik potensi pengawasan ekstra ini, meskipun detailnya masih menjadi tanda tanya.
Sudaryono, yang baru saja mengemban amanah sebagai pucuk pimpinan BGN, menyatakan belum menerima informasi resmi terkait detail pembentukan Dewan Pengawas tersebut. Namun, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), ia menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara profesional dan transparan. "Prinsipnya, kami bekerja dengan benar. Adanya Dewan Pengawas tentu saja akan semakin memperkuat integritas dan kinerja kami," ujar Sudaryono, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik di lembaga vital ini.
Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan bahwa, terlepas dari ada atau tidaknya Dewan Pengawas formal, BGN senantiasa membuka diri terhadap pengawasan publik. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan peran untuk mengawasi kinerja lembaga negara, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan penggunaan dana publik. "Anda semua, masyarakat luas, juga adalah pengawas kami. Jika ada indikasi penyelewengan atau ketidakberesan, pintu kami terbuka lebar untuk laporan dan masukan," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi.
Wacana pembentukan Dewan Pengawas ini mencuat setelah Nanik S Deyang, Kepala BGN sebelumnya, mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Nanik, melalui unggahan di akun Facebook resminya pada Rabu (22/7/2026), mengungkapkan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk dewan pengawas. Yang menarik, Nanik bahkan menyebut dirinya diminta untuk menjadi ketua dewan pengawas tersebut. "Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," tulis Nanik, memberikan gambaran personal tentang alasannya menghindari posisi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan. Pernyataan ini sontak menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi pengawasan dan potensi masalah yang mungkin terjadi di masa lalu.
Dengan adanya potensi pengawasan ganda, baik dari Dewan Pengawas maupun dari masyarakat, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ini krusial mengingat peran strategis BGN dalam memastikan kualitas gizi masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk program-program vital. Publik menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk memastikan lembaga ini bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Editor: Rockdisc
