EraNusantara – Gubernur California, Gavin Newsom, baru-baru ini membuat gebrakan yang mengguncang kancah politik dan ekonomi Amerika Serikat. Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, Newsom menyatakan niatnya untuk mengenakan pajak sebesar 100% terhadap dana kontroversial senilai hampir US$1,8 miliar yang berasal dari pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Dana ini, yang oleh kantor pers gubernur disebut sebagai "dana gelap," ditujukan untuk mengkompensasi para korban yang diklaim sebagai "persenjataan politik."
Pernyataan tegas Newsom ini disampaikan melalui unggahan di media sosial, menegaskan bahwa negara bagian California memiliki wewenang penuh untuk mengambil tindakan tersebut. "Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan… adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California," ujar Newsom, seperti dikutip dari Reuters pada Kamis (28/5/2026).
Rencana ambisius ini sontak memicu perdebatan sengit, mengingat Newsom belum merinci kapan persisnya pajak tersebut akan mulai diberlakukan. Hingga kini, Gedung Putih maupun Departemen Kehakiman AS belum memberikan tanggapan resmi terkait manuver politik dan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Dana sebesar US$1,776 miliar ini sendiri diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum antara Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS). Trump sebelumnya menggugat lembaga pajak federal tersebut setelah laporan pajaknya bocor ke media, memicu spekulasi dan kontroversi.
Lebih jauh, dana ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari tahun lalu yang telah diampuni oleh Trump. Mereka kini tengah menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis yang mereka alami, dengan harapan mendapatkan ganti rugi atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.
Namun, langkah ini tidak luput dari tantangan. Dua petugas polisi yang bertugas membela Gedung Capitol AS saat kerusuhan 6 Januari 2021 telah mengajukan gugatan hukum terhadap dana tersebut. Selain itu, legalitas dana ini dipertanyakan secara luas oleh Partai Demokrat dan bahkan beberapa anggota Partai Republik. Kekhawatiran utama juga tertuju pada bagian dari kesepakatan yang "melarang selamanya" IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya.
Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara menyuarakan keberatannya dengan tajam. "Dana tersebut berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal," tegas Tillis, menyoroti paradoks moral dan hukum dari kebijakan ini.
Manuver California ini tidak hanya menyoroti perpecahan politik yang mendalam di AS, tetapi juga membuka diskusi tentang batas-batas kewenangan negara bagian dalam menanggapi kebijakan federal yang kontroversial. Dunia menanti bagaimana drama politik-ekonomi ini akan berlanjut, dengan implikasi yang mungkin signifikan bagi masa depan keuangan dan hukum di Amerika Serikat.
Editor: Rockdisc
