EraNusantara – Pengusaha Indonesia menaruh harapan besar pada Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka berharap sang menteri dapat merancang kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan memberikan angin segar bagi sektor industri. Salah satu harapan konkretnya adalah adanya insentif yang lebih besar bagi industri pengolahan.
Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin, dalam keterangannya kepada eranusantara.co pada Selasa (9/9/2025), mengungkapkan harapan tersebut. Menurutnya, kebijakan fiskal yang pro-growth harus diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. "Kami berharap adanya keringanan pajak, akses pembiayaan dan kredit yang lebih mudah dan terjangkau, serta stimulus investasi yang lebih signifikan," ujar Saleh.
Kehadiran Menkeu baru diharapkan mampu memberikan energi baru dalam koordinasi kebijakan fiskal, khususnya dalam menyelaraskan kepentingan sektor riil. Saleh menekankan perlunya penataan ulang tarif dan bea masuk agar industri dalam negeri mampu bersaing secara lebih kompetitif di pasar global. "Penunjukan Pak Purbaya sebagai Menkeu baru diharapkan mampu mempertajam prioritas dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja," tambahnya.
Lebih jauh, Saleh juga menyoroti pentingnya reformasi struktural, khususnya dalam sistem perpajakan. Menurutnya, sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela menjadi kunci. "Efisiensi belanja negara juga perlu diperkuat, dengan fokus pada belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri," tegasnya. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dinilai krusial agar kebijakan fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Saleh berharap terjalinnya dialog yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dan asosiasi pelaku industri. Hal ini penting agar aspirasi dunia usaha dapat dipertimbangkan secara matang dalam proses perumusan kebijakan. "Dengan demikian, kebijakan fiskal yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, meminimalisir distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri," tutupnya.
Editor: Rockdisc
