EraNusantara – Kabar tak sedap menerpa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait permintaan pembatalan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut, yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, masih dalam tahap pembahasan intensif. Polemik ini berpusat pada dugaan masuknya "nama-nama ajaib" dalam rotasi yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Perombakan yang menjadi sorotan ini terjadi pada Kamis, 10 September 2026, ketika Purbaya Yudhi Sadewa, yang kala itu menjabat Menkeu, melakukan rotasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat Kemenkeu. Mayoritas pejabat yang terkena dampak berasal dari Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, mencakup berbagai tingkatan mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon.
Menanggapi desakan pembatalan tersebut, Menkeu Suahasil Nazara memberikan respons singkat. "Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujar Suahasil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan perombakan pejabat era sebelumnya ini benar-benar akan dibatalkan atau detail mengenai "nama-nama ajaib" yang dimaksud. Suahasil hanya meminta publik untuk menunggu kepastian keputusan final. "Nanti aja, kalau sudah jadi," jelasnya, mengindikasikan bahwa masalah ini sedang ditangani dengan hati-hati.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto telah secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya. Meskipun ia menyebut perombakan tersebut sebagai "rotasi biasa," Bimo mengakui adanya anomali. "Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management," jelas Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Bimo menegaskan bahwa keberadaan "nama-nama ajaib" yang diduga tidak melalui proses penilaian talenta (assessment talent management) yang semestinya, telah mengirimkan sinyal negatif bagi para pegawai lain. Para pegawai yang telah bersusah payah mengikuti serangkaian ujian dan proses talent management merasa dirugikan. Oleh karena itu, Bimo bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama secara resmi meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan. "Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.
Polemik internal ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dalam penempatan pejabat di institusi vital seperti Kemenkeu. Terutama di sektor perpajakan dan bea cukai yang menjadi tulang punggung penerimaan negara, integritas dan kepercayaan publik sangat bergantung pada proses seleksi yang adil dan berdasarkan kompetensi. Keputusan akhir Menkeu Suahasil akan menjadi tolok ukur komitmen Kemenkeu terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan keadilan bagi seluruh pegawainya.
Editor: Rockdisc
