EraNusantara – Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini membuka tabir di balik metodologi kompleks penentuan peringkat kesejahteraan masyarakat, yang dikenal sebagai desil 1 hingga 10, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebuah fakta menarik diungkap: status desil 1 di Jakarta belum tentu setara dengan desil 1 di Papua, menyoroti nuansa penting dalam pemahaman kemiskinan dan kesejahteraan di Indonesia.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa penetapan desil adalah upaya untuk meranking tingkat kesejahteraan. "Ini kan ranking ya, kalau kita bicara desil kan ranking," ujarnya dalam diskusi ‘Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia’ di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat lalu. Ia menegaskan, ranking ini didasarkan pada data pengeluaran keluarga, bukan pendapatan. "Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kita lakukan pengeluaran," jelas Setia, memberikan gambaran tentang tantangan data yang dihadapi.
Proses ini memanfaatkan data karakteristik individu, rumah tangga, dan pemukiman yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data ini berfungsi sebagai ‘data latih’ dalam pemodelan statistik BPS, yang kemudian membangun persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya. "Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, kita gunakan informasi atau karakteristik… yang bisa kita gunakan untuk bahwa, ‘Oh, orang yang punya karakteristik tertentu ini, itu punya pengeluaran yang mungkin sama.’ Makanya dianggap sebagai estimate," terang Setia.
Dari hasil estimasi pengeluaran per kapita inilah, BPS kemudian menyusun urutan atau pemeringkatan seluruh keluarga secara bertahap. Variabel prediktor seperti karakteristik rumah tangga, kondisi rumah, hingga aset, digunakan untuk memperkirakan nilai pengeluaran per kapita bagi jutaan keluarga yang tidak memiliki informasi pengeluaran langsung.
Namun, Setia menekankan poin krusial yang sering luput dari perhatian publik: perhitungan desil ini tidak serta merta diratakan secara nasional. Sebaliknya, ia disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi yang unik di setiap wilayah. "Pasti karakteristik daerah pun berbeda-beda antardaerah. Di Jakarta, kita sekarang hidup dalam bubble kita. Kita merasa miskin di daerah kita. Bisa jadi Papua tuh jauh lebih miskin misalkan," paparnya.
Implikasinya, tingkat kesejahteraan desil 1 di suatu daerah bisa sangat berbeda dengan desil 1 di daerah lain. Sebagai contoh, tingkat pengeluaran warga desil 1 di Jakarta bisa jadi jauh di atas pengeluaran warga desil 1 di Papua. Oleh karena itu, BPS menjalankan pemodelan khusus untuk setiap daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, hingga akhirnya disatukan untuk ranking nasional.
Menyadari kompleksitas data dan model statistik, Setia mengakui adanya potensi kesalahan prediksi (error). "Kalau kita bicara data, bicara model memang ada error di sana. Error pertama ada dari data… kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, ya salah," tegasnya. Meski demikian, BPS berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan metodologi demi akurasi data yang lebih baik.
Pemahaman mendalam tentang metodologi ini menjadi penting agar publik tidak salah kaprah dalam menginterpretasikan angka-angka kesejahteraan, dan menyadari bahwa "miskin" di satu wilayah bisa memiliki konteks yang sangat berbeda di wilayah lain.
Editor: Rockdisc
