EraNusantara – Pemerintah Indonesia tengah memantau secara seksama potensi dampak dari serangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah penanganan tanggap darurat untuk meringankan beban para korban dan memulihkan kondisi di wilayah terdampak.
Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari Rabu (3/12/2025). Ia menekankan bahwa evaluasi dampak ekonomi secara komprehensif akan dilakukan setelah situasi tanggap darurat teratasi. Prioritas saat ini adalah memastikan ketersediaan bantuan dan penanganan yang efektif bagi masyarakat yang terkena musibah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dijadikan prioritas nasional. Instruksi ini mencakup jaminan ketersediaan dana dan logistik secara penuh untuk mendukung upaya penanggulangan bencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari yang sama, menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan dana siap pakai dalam fase tanggap darurat ini. "Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai," ujar Pratikno.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan. Perkembangan situasi dan evaluasi dampak ekonomi akan terus diperbarui secara berkala.
Editor: Rockdisc
