Connect with us

ERA POLITIK

Wabub Solok Diancam Akan Dilaporkan, DPC Gerindra Kab. Solok Beri Klarifikasi

“Kita juga mempertanyakan apa motif saudara Iriadi melakukan fitnah terhadap Gerindra ini. Kita menginformasikan bahwa Partai Gerindra Kab.Solok berencana melakukan gugatan secara hukum, terhadap pencemaran nama baik Partai Gerindra ini”

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Solok – Politik Kab. Solok kembali memanas, sebelumnya marak aksi dan intrik – inrik politik menggulingkan Dodi Hendra yang merupakan kader Partai Gerindra dari kursi ketua DPRD. Hal ini sempat menjadi tranding topik tingkat nasional saat beberapa anggota DPRD Kab. Solok memecahkan asbak dan membalikkan meja karena tak ingin sidang paripurna dipimpin oleh Dodi Hendra.

Belum hilang diinggatan masyarakat, kali ini politisi Gerindra lainnya yakni Jon Firman Pandu yang merupakan Wakil Bupati Solok dan Ketua DPC Gerindra Kab. Solok menjadi target serang berikutnya. Wabub yang akrab disapa JFP ini diisukan akan dilaporkan oleh Iriadi Dt. Tumanggung karena merasa tertipu. Sebelumnya Iriadi disebutkan memberikan mahar kepada JFP untuk mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra untuk maju sebagai Calon Buapti Solok pada Pilkada 2020 lalu.

Menanggapi masala ini Sekretaris DPC Gerindra Kab. Solok langsung memberi bantahan dan klarifikasi. Kepada eranusantara.co, Hafni Hafis yang juga merupakan ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kab. Solok mengatakan bahwa tidak ada istialh mahar dalam tubuh Aprtai Gerindra.

“Menyikapi pemberitaan di salah satu media online, yang memuat tentang mahar politik yang dilakukan oleh salah seorang calon bupati ( Iriadi Dt Tumangguang), kepada Partai Gerindra. Saya menjelaskan Bahwa partai Gerindra Kab. Solok, tidak pernah meminta ataupun mengajukan mahar kepada calon2 kepala daerah, termasuk kepada saudara Iriadi Dt Tumangguang,” ungkap Hafni Hafis melalui selularnya, Kamis, (28/10) pagi.

Tal hanya itu, Hafni Hafis juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra Kab. Solok mempertanyakan motif Iriadi melakukan fitnahan terhadap Partai Gerindra.

“Kita juga mempertanyakan apa motif saudara Iriadi melakukan fitnah terhadap Gerindra ini. Kita menginformasikan bahwa Partai Gerindra Kab.Solok berencana melakukan gugatan secara hukum, terhadap pencemaran nama baik Partai Gerindra ini,” jelas Hafni.

Diwaktu berbeda Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, juga merespon tudingan ini.

JFP memastikan, Partai Gerindra tidak mengenal mahar politik. Menurutnya, uang yang diberikan Iriadi tersebut merupakan sumbangan kepada partai yang datang dari dirinya sendiri tanpa pemaksaan.

“Itu proses jelang Pilkada, beliau (Iriadi) menyumbang ke partai melalui saya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok. Gerindra tidak mengenal mahar politik,” kata Wabup Solok yang akrab disapa Jon Pandu itu, Kamis (28/10) siang di kediamannya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA POLITIK

Kader Lakukan Nikah Siri Dalam Masa Idah, Partai Persatuan Pembangunan Tuai Kritikan

Hariadi BE: Kita belum tau masalah ini, semua kader PPP jelas wajib menjunjung tinggi aturan, sikap dan etika. Kita akan lakukan tindakan jika aap yang diinformasikan benar, namun jika hanya dengan dasar “katanya” tentu kita tidak dapat berbuat apa-apa,”

Published

on

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Kab. Solok – Partai Persatuan Pembangunan Kab. Solok dianggap melakukan pembiaran terhadap salah satu kader yang disebut – sebut melakukan nikah siri dengan seorang perempuan saat masih dalam masa idah. MS yang merupakan kader partai berlambang ka’bah dan anggota DPRD Kab. Solok, didapati menikahi seorang perempuan yang baru bercerai dengan mantan suaminya dan diduga masih menjalani masa idah, sementara MS sendiri masih berstatus suami sah dari ES wanita asal Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kab. Solok.

Kepada eranusantara.co, beberapa waktu lalu, salah satu tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan keprihatinannya terhadap partai berlambang ka’bah ini.

“Jika partai PPP saja yang identik dengan Agama Islam memiliki kader seperti ini tentu yang lain bisa kita duga lbih parah dari ini. Agama dan etika adalah halnutama yang wajib dijaga, apalagi diranah minang,” ungkapnya.

“Terakhir kita lihat, yang dibawa MS saat acara manyumandan ditemapt saudaranya bukan istri sah nya, tapi malah istri barunya yang kabarnya dinikahi di Jakarta disebuah hotel yang waktu itu fotonya sempat beredar menggunakan Jas hiyam dan istrinya ini memakai gaun warna putih,” jalasnya kepada eranusantara.co.

Terkait masalah ini, seorang perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik karena ditinggal mati atau karena ditalak suaminya, baik ditalak dengan talak raj’i atau talak bain, maka haram bagi seorang laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikahinya secara tashrîh atau jelas. Ini tidak diperbolehkan karena dengan menampakkan rasa senangnya kepada perempuan tersebut bisa menjadikan sang perempuan berbohong akan masa iddahnya.

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA POLITIK

FPKIP Minta Andre Rosiade Ditindak, DPD Gerindra Sumbar Beri Pencerahan

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN: Partai Gerindra; taat dan patuh terhadap hukum, kecuali produk yang cacat secara hukum

Published

on

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Beberapa orang yang mengaku anggota Forum Pemantau Kebijakan dan Informasi Publik (FPKIP) Sumatera Barat, menggelar aksi demo di kediaman Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, seperti yang diberitakan di beberapa media online Rabu, (3/11) lalu.

Beberapa orang yang turun dalam aksi kali ini meminta Prabowo Subianto untuk menindak Andre Rosiade selaku Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat karena membela Dodi Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solok- Sumbar, yang telah diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok sejak beberapa waktu lalu berdasarkan draf keputusan BK DPRD Kab. Solok.

“Saudara Andrea fatal, melindungi orang seperti Dodi ini. Pak Probowo bisa cek sendiri kasus-kasus hukum dan etika kedewanan yang ia buat tercela,” ungkap Rangan, dikutip dari carapandang.com.
Menanggapi aksi ini, Evi Yandri Rajo Budiman selaku Sekretaris DPD Gerindra Sumbar memberi penjelasan untuk menambah wawasan beberapa orang yang mengaku dari FPKIP Sumatera Barat ini.

“Iya, pertama kita tidak menemukan dimana kantor dan legalitas dari Forum ini. Kita tidak tau kaapn forum ini berdiri. Kita masih mencari tau apakah forum ini memang sudah lama, atau bagian dari By Desaint yang sengaja didirikan untuk satu kepentingan saja. Tapi meski demikian, kita beri sedikit pencerahan bagi orang – orang ini agar mereka memahami apa yang terjadi di Kab. Solok sejak beberaap waktu lalu,” ungkap Evi Yandri kepada Eranusantara.co, Ju’mat, sore di ruang kerjanya.

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA POLITIK

Kudeta Ketua DPRD Kab. Solok Berakhir, Masyarakat Apresiasi Pemprov Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Kisruh di DPRD Kab. Solok beberapa waktu lalu dianggap sebagai bentuk pengkudetaan terhadap Ketua DPRD Dodi Hendra. Hal ini disampaikan oleh beberapa pihak yang juga mengamati perkembangan politik daerah penghasil beras ternama ini. Tak hanya pengamat dari kalangan masyarakat saja, Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman dengan tegas mengatakan bahwa kejadian di DPRD Kab. Solok beberapa waktu belakang adalah pengkudetaan.

“Yang terjadi hari ini adalah pengkudetaan. Jika ingin jadi ketua DPRD tunggu 2024, jangan merampok, ungkap Evi Yandri kepada eranusantara.co beberapa waktu lalu di kantor DPD Gerindra Sumbar.

Pasca keluarnya putusan BK DPRD Kab. Solok pada 18 Agustus lalu, sebagian besar anggota DPRD Kab. Solok menganggap Dodi Hendra sudah bukan Ketua DPRD lagi. Imbasnya, keberadaan Ketua Dodi Hendra selaku Kerua DPRD sudah tidak diakui.

Kebijakan dan wewenang ketua DPRD langsung diambil alih oleh Ivoni Munir yang merupakan wakil ketua. Parahnya kebijakan – kebijakan yang diambil dalam memimpin sidang tidak dikoordinasikan dengan Dodi Hendra.

“Tidak, gak ada beliau koordinasi dengan saya. Saat kisruh itu saya sudah skors sidang terakhir hingga waktu yang belum ditentukan, tapi malah dibuka kembali malamnya dalam rangka pengesahan RPJMD. Kan aneh, saya masih ada, dan keputusan jelas bahwa sidang di skors, kok bisa – bisanya sidang dilanjutkan,” ungkap Dodi kepada Eranusantara.co.

Setelah hal ini menjadi topic hangat ditengah masyarakat Kab. Solok sejak beberapa minggu terakhir, Pemprov Sumbar membalas surat Sekwan DPRD Kab. Solok pada Kamis, (16/9).

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending