Connect with us

ERA HUKUM

Terkait Pengecekan Togel di Soekarno Hatta, Pria Budi; Mereka Udah Tau Ada Orang Yang Bocorkan

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan : Afrizal

Eranusantara- Pekanbaru Semenjak didatangi dan dilaporkan kepada Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi serta diberitakan oleh awak media ini, tempat perjudian jenis togel (Toto gelap) yang dianggap oleh warga sebagai togel terbesar dikota Pekanbaru yang beroperasi dijalan Soekarno Hatta kini tampak tidak ada lagi aktivitas, Rabu (13/04/2022)

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Pria Budi saat dikonfirmasi oleh awak media ini tentang kelanjutan dari pengecekan dilapangan mengatakan bahwa lokasi perjudian itu sudah terkunci dan tergembok

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Hasil Keterang Terdakwa dr. Bhakrizal di Persidangan, Tuduhan Pengadaan APD Fiktif Membuyar

” Saya didalam pengadaan APD yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan RS Adnan WD tidak sebagai Pengguna Anggaran. Sebab posisi pengadaan ialah kebutuhan dari Satgas, bukan kebutuhan Dinas kesehatan. Bahkan uang untuk pengadaan tersebut merupakan dana dari Biaya Tidak Terduga (BTT) hasil dari dana Recofusing bukan dari biaya yang sudah di anggarkan masing Dinas,” ungkapnya.

Published

on

Laporan : Honest

Padang, Eranusantara.coSidang Kasus dugaan APD Fiktif di Dinas Kesehatan Payakumbuh, tampaknya di Fakta persidangan sudah mulai terang menerang. Yang mana sidang pada Selasa (28/6/22) kemarin ialah agenda mendengarkan keterangan Terdakwa dr. Bhakrizal tentang kasus yang telah menjeratnya.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum di Pengadilan Tipidkor Klas IA Padang, dr. Bhakrizal menyangkal seluruh tuduhan yang telah menjeratnya yaitu tuduhan melakukan dugaan Pengadaan APD Fiktif pada Desember tahun 2020 dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 195 juta

Dia menjelaskan bahwa dalam pengadaan APD Hazmat dan masker di Dinas Kesehatan dan di RS Adnan WD Payakumbuh ialah merupakan kebutuhan untuk Satuan Tugas (Satgas) Covid19 Payakumbuh.

Dikatakan, harus diketahui kalau didalam Satgas Covid19 posisi dia hanya sebagai tim ahli dan dianya dalam pengadaan APD tersebut tidak sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Dijelaskan juga, dianya waktu itu hanya sebagai orang yang ditugaskan oleh Ketua Satgas (Walikota) untuk melihat barang APD, apakah telah sesuai dengan speck atau yang dibutuhkan untuk keperluan Penaggulangan Penyebaran Covid19 di Payakumbuh.

” Saya didalam pengadaan APD yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan RS Adnan WD tidak sebagai Pengguna Anggaran. Sebab posisi pengadaan ialah kebutuhan dari satgas, bukan kebutuhan Dinas kesehatan. Bahkan uang untuk pengadaan tersebut merupakan dana dari Biaya Tidak Terduga (BTT) hasil dari dana Recofusing bukan dari biaya yang sudah di anggarkan masing Dinas,” ungkapnya.

Lebih dijelaskan bahwa APD yang disangkakan sebagai Pengadaan Fiktif ialah tidak benar. Karena APD yang dimaksud ada barangnya, dan sudah di terima oleh Puskesmas yang ada di seluruh Kecamatan Payakumbuh dan petugas RS Adnan WD Payakumbuh.

Foto Doc : Bukti APD yang di Kirim Bunda Putri ke Payakumbuh

” Waktu itu kebutuhan APD untuk tenaga medis sangat dibutuhkan, jadi dengan cepat saya diperintah ke Bandung oleh Walikota (Ketua Satgas) untuk mencek kelayakan barang ke Bunda Putri sebagai penyedia barang yang saat itu sanggup untuk menyediakan sesuai kebutuhan. Setelah itu atas instruksi walikota, agar di ambil barang APD tersebut ke Bunda Putri yang sebelumnya sudah di kenalkan bapak Walikota ke saya,” ujarnya.

Setelah itu ungkap dr. Bhakrizal, pihak penyedia Bunda Putri disuruh berkomunikasi dengan dianya dalam pengiriman APD yang waktu itu sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan pelayanan dan pelindungan terhadap tim medis, dan masyarakat dalam penanganan Covid19 yang ketika itu melonjak tinggi di Kota Payakumbuh.

Berselang waktu, APD yang di lihat ke Bandung tersebut dikirim ke Payakumbuh oleh Bunda Putri. ” Ketika itu Walikota menyuruh saya untuk mengurus urusan APD tersebut, karena saat itu Walikota tidak ingin yang lain mengurusinya,” jelas dr. Bhakrizal.

Selanjutnya, ketika barang APD tersebut sampai di Payakumbuh, pihak Satgas Covid19 Payakumbuh langsung mendistribusikannya ke Puskesmas, dan kepada RS Adnan WD yang sangat membutuhkan.

” Semuanya itu sebelumnya, sudah ada rapat Tim satgas secara keseluruhan untuk pendistribusian APD tersebut. Jadi jelas barangnya ada dan tidak fiktif sesuai yang telah dituduhkan kepada saya,” ulasnya.

Lanjutnya, setelah itu Bunda Putri meminta uang kepada Walikota agar dikirimkan sesuai dengan biaya barang yang telah di datangkan yaitu sebesar Rp. 245 juta. Disebutkan langsung Walikota meminta untuk disegerakan pembayaran ke Bunda Putri.

” Karena waktu itu uang belum bisa di cairkan maka di perintahkan dan sudah dikondisikan oleh walikota atas nama Dinas Kesehatan untuk meminjam uang kepada PDAM Perumda Sago sebesar Rp. 245 Juta dan berjanji selama sebulan akan dikembalikan. Lalu uang tersebut dipinjamkan, dan sudah ditransfer ke Rekening Staf Bunda Putri yang bernama Eha Julaiha,” jelasnya.

Foto Doc : Berapa Bentuk APD yang dikirim Bunda Putri Ke Payakumbuh

dr. Bhakrizal melanjutkan keterangannya, berselang waktu setelah uang di kas daerah sudah bisa dicairkan. Maka untuk pembayaran pengganti uang PDAM Perumda Sago yang dipinjamkan itu Seterusnya dilakukan perlengkapan administrasi Pegadaan APD yang dilakukan oleh PPK Dinkes dan PPK di RS Adnan WD. Sehingga uang bisa dicairkan sebesar Rp.195 juta, dan selebihnya untuk memenuhi hutang ke PDAM. PPK Dinkes dan PPK RS Adnan WD yang memenuhi.

” Dalam hal ini saya tidak pernah melakukannya dan mengikuti, karena saya tidak sebagai Pengguna Anggaran (PA), melainkan sebagai Tim Ahli Satgas, Karena dalam pengadaan ini ialah kebutuhan dari Satgas Covid19 Payakumbuh, dan untuk pencairan uangnya ialah dari BKUDA Payakumbuh bukan dari Dinas Kesehatan yang saya pimpin.

” Dan untuk melakukan perlengkapan administrasi dan penanda tanganan dalam Pegadaan dimaksud saya tidak tahu menahu, sebab yang mengerjakan semuanya ialah kedua PPK yang dikatakan itu. Karena bukan kewenangan saya didalam tim Satgas Covid19  Payakumbuh untuk melakukan itu, karena Posisi kedudukan saya sebagai Tim Ahli,” ucapnya pula.

Tidak hanya itu kalau merujuk ke regulasi dalam keadaan darurat, Pengadaan barang/jasa menyusul Administrasinya diperbolehkan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19. Dan setahunya, dalam pengadaan APD itu Kedua PPK tersebut bertindak sebelumnya mengacu kepada Surat Edaran dan regulasi dalam penanggulangan Pandemi Covid19 dan  tidak ada persoalan.

” Karena juga sebelumnya sudah di review  oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tentang Rencana Kebutuhan Barang (RKB) apakah sesuai dengan speck dan harga, bahkan setelah barang dibeli Inspektorat juga telah me Riview apakah harga cocok sesuai dengan speck yang tertuang dalam kontrak,” pungkasnya mengakiri.

Menanggapi keterangan dari dr. Bhakrizal dan para saksi di sidang-sidang sebelumnya, Rahmatsyah Dirwaster LSM Badan Pemantau Kebijakan Publik (LSM-BPKP) Provinsi Sumatera Barat sangat berharap kepada majelis hakim untuk memvonis bebas terhadap terdakwa dr. Bhakrizal.

” Karena di Fakta Persidangan semua tentang dugaan pengadaan APD fiktif yang dituduhkan oleh kejaksaan Negeri Payakumbuh kepada dr. Bhakrizal Sudah buyar,” ungkap Rahmatsyah.

Rahmatsyah menyayangkan, kenapa Bunda Putri sebagai penyedia barang muncul di penghujung akan ditetapkannyan Vonis. Sebelumnya Bunda Putri tidak ada disebut-disebut dan di bahas lebih detail.

Seharusnya sebelum menetapkan tersangka, Bunda Putri orang pertama terlebih dahulu yang di tanya atau ditelususri, dan Puskesmas sebagai user.

” Andai Bunda Putri tidak mengirim barang dan Puskesmas juga tidak terima barang, tentu baru tegak diagnosa terindikasi korupsi dan merugikan keuangan negara. Tapi nyatanya barang ada, dan tidak ada yang dirugikan lantas kenapa disebut telah merugikan keuangan negara Rp. 195 juta ?

” Oleh sebab itu dengan terungkapnya semua fakta di dalam persidangan, semoga majelis hakim menetapkan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan yang terbaik dari yang terbaik,” tutupnya.

Hasil Keterangan Saksi Ahli Pengadaan :

Sebelumnya, dalam persidangan yang menghadirkan saksi ahli pengadaan barang/jasa bernama Atas Yuda Kandita. ST telan menjelaskan bahwa tentang sistem pengadaan barang dan jasa di masa darurat seperti pandemi Covid-19 memperbolehkan, kalau barang yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak didatangkan terlebih dahulu dan proses administrasinya bisa menyusul.

Foto Dok : Saksi Ahli Pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tipidkor Klas IA Padang

Saksi ahli itu menerangkan bahwa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa (LKPP) sudah mengeluarkan surat edaran LKPP No 3 tahun 2020 untuk dijadikan pedoman dalam penanganan Covid19.

Lebih diperjelasnya, didalam surat edaran (SE) tersebut sudah dijelaskan tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

” Belanja dulu, baru ada pengadaan di masa darurat/pandemi dibolehkan dalam UU No 3 Tahun 2020, dan pada Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020, Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pun sudah menjelaskan,” ungkapnya dihadapan Majelis Hakim.

Dia juga mengatakan, dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lebih dipertegasnya, yang terpenting dalam Kepentingan Keselamatan nyawa banyak orang di masa darurat. Dikatakan, Barang pengadaan dalam hal ini boleh didatangi terlebih dahulu baru prosesnya kemudian, dan mengacu pada surat edaran tersebut.

” Di dalam SE tersebut juga diperbolehkan pengadaan secara swakelola, dan pembutuhan bagi yang sanggup untuk menjadi penyedia barang (Suplayer) dan tidak mesti ada pengikatan, yang penting barang ada dan sesuai dengan speck yang dibutuhkan,” ujarnya pula.

Hasil Keterangan Saksi Pidana :

Selain saksi ahli Pengadaan Barang/jasa dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan APD Fiktif Dinas kesehatan Payakumbuh di Pengadilan Tipidkor Padang. Prof. DR. Ismansyah, SH.MH juga dihadirkan sebagai saksi ahli hukum Pidana umum dan khusus, pada sidang sebelumnya pada Senin (13/6/22) lalu.

Foto Dok : Saksi Ahli Pidana Umum dan Khusus di Pengadilan Tipidkor Klas IA Padang

Dalam keterangannya, Prof. DR. Ismansyah, SH.MH menyebutkan, mengenai persidangan kemarin yang perlu disampaikan ke publik dari beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh Kuasa Hukum dr. Bhakrizal dan Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim.

Dikatakan, perlu disampaikan ke masyarakat untuk membuktikan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) asas fundamentalnya adalah ajaran sifat melawan hukum dengan berpedoman pada yurisprudensi MA, sifat melawan materil berfungsi negatif atau sifat melawan hukum berfungsi positif.

Selanjutnya, berpedoman kepada asas hukum pidana tentang perintah jabatan dalam pasal 51 ayat 1 atau pasal 51 ayat 2 KUHP.

” Sifat perbuatan itu dilaksanakan karena keadaan darurat sebagai penyelamatan hidup manusia dari bahaya pandemi,  kecuali si pelaku menikmati hasil dari perbuatan tersebut,” jelasnya.

Seterusnya ungkap Profesor terkenal tersebut. Harus diingat juga putusan Makamah Agung No. 42 tahun 1965, bahwa sipelaku dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, atas pertimbangan sebagai berikut.

” Pelayanan umum tetap terlaksana, Negara tidak dirugikan, Sipelaku tidak mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut,” ujarnya menyimpulkan.

Continue Reading

ERA HUKUM

PPDB Tahun 2022-2023 di MTSN 6 Padang Terkesan Ada Titipan Oknum Pejabat Kankamenag

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan : Honest

Padang, Eranusantara.co – Aturan tinggal aturan. Pepatah minang mengatakan “sasampik-sampik balai anak rajo di laluan” (Sesempit-sempit pasar anak raja tetap di persilahkan lewat).

Pepatah itulah yang pantas diucapkan untuk MTSN 6 Padang. Hal tersebut terkuak saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2022-2023 sedang menjadi sorotan publik. 

Pasalnya, dalam penerimaan murid  baru  ada anak yang diduga tidak mengikuti seleksi dinyatakan lulus. Diduga adanya permainan oknum pejabat dari Kankamenag Padang yang telah menitipkan calon siswa baru pada panitia PPDB.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA PERISTIWA

Belum ada Titik Terang, Tujuh Pengulu Adat Beri Ultimatum Management PKS AMP POM

” Kita akan portal kembali lokasi pengangkutan cangkang. Kami selaku pemilik ulayat tidak akan memberikan toleransi yang kesekian kalinya. Pada intinya Senin depan jawaban yang kami terima adalah diberikan kontrak yang baru,”

Published

on

Laporan : Honest

Agam, Eranusantara.co Tujuah Pengulu Adat di Nagari Persiapan Tapian Kandis Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali mendatangi pihak Management PKS PT. AMP POM, karena belum adanya solusi atau titik terang tentang penambahan Kontrak Pengangkutan cangkang.

Niniak mamak mendatangi perusahaan tersebut di dampingi oleh anak kemanakan dan berapa tokoh masyarakat Rabu siang (15/6/22). Mereka memberikan ultimatum ke pihak Management untuk segera mengeluarkan kontrak baru, agar dikemudian hari tidak menjadi polemik berkepanjangan.

Sebelumnya, tujuh penghulu adat ini menjelaskan telah ada kontrak yang dibuat oleh perusahaan dengan mereka. Namun akhir-akhir ini telah terjadi miskomunikasi antara pemegang kontrak dengan tujuh penghulu tersebut.

Demikian, mengingat dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, maka tujuh penghulu suku di Tapian Kandis sepakat menyampaikan kembali keinginannya pada Manajenen PKS AMP POM untuk dikeluarkan kontrak baru.

” Kita telah memberikan kembali berupa surat pernyataan hasil kesepakatan dari penghulu yang bertujuh. Yang intinya, agar dikeluarkan kontrak baru sesuai telah kami sepakati,” ungkap J. Dt Bandara dan M. Dt Kayo di ruangan Manajer PKS PT. AMP POM (15/6/22).

Dikatakan, J Dt Bandaro dan M.dt Kayo sebagai pemegang ulayat di Tapian Kandis, sikap beberapa waktu lalu tidak mengizinkan satu butirpun cangkang sawit keluar dari PKS PT. AMP POM. Hal tersebut dapat di buktikan.

” Tepat Rabu 15 /6/2022. Dengan telah menggunungnya cangkang, Pihak manajemen PKS AMP POM bermohon pada J Dt Bandaro dan M. DT Kayo untuk membuka portal yang telah dipasang,” ucapnya.

Mengingat dengan menggunungnya cangkang tersebut J. Dt Bandaro dan M.Dt Kayo beserta anak keponakan masih memberikan toleransi untuk membuka portal. Alih-alih ada kesepakatan dengan meneger RO bernama Revi yang di utus PKS PT AMP POM ke lokasi penumpukan cangkang, untuk mencarikan solusi.

Selanjutnya, sekitar jam 12 siang, J Dt Bandaro dan M. Dt Dt Kayo beserta Dt yang lain juga melibatkan beberapa keponakan diundang ke kantor, dan di ruangan meeting PKS untuk menjelaskan lebih rinci apa yang disampaikan di luar areal penumpukan cangakang bersama Revi selaku RO.

Dt Bandaro dan M.dt Dt Kayo memperjelas pernyataannya dengan mengatakan agar Meneger RO Revi bisa menyampaikan ke pihak manajemen tetang kesepakatannya dan harus dituangkan diatas kertas.

Saat itu Revi menjawab saya akan sampaikan pada manajemen hari ini juga, Senin tanggal 20 Juni 2022 yang akan datang, telah ada jawabannya. Sebut RO Revi.

Tentang jawaban Menejer Revi salah seorang anak kemenakan yang hadir dirumah meeting mengatakan kalau hari Senin yang di maksud, pihaknya hanya menerima jawaban kontrak yang minta direalisasikan. ” Bukan hal-hal yang lain lagi,” tegasnya.

Sementara usai pertemuan di ruang meeting, ketika dikonfirmasi awak media Manager RO Revi berjanji akan menyampaikan pada management teratas agar bisa segera menyelesaikan tuntutan Ninik mamak yang bertujuh.

” Selaku pribadi yang di utus oleh manajement teratas tidak bisa memutuskan. Karena saya masih bawahan,” ujar Revi mengakhiri.

Diluar, Tim investigasi kembali Sambangi J Dt Bandaro dan M. DT Dt Kayo. Dua pemilik Ulayat menegaskan, untuk Senin akan datang (20/6/2022) tidak ada lagi kata mufakat. Dengan tidak di Akomodir oleh Manajemen PKS PT AMP POM.

” Kita akan portal kembali lokasi pengangkutan cangkang. Kami selaku pemilik ulayat tidak akan memberikan toleransi yang kesekian kalinya. Pada intinya Senin depan jawaban yang kami terima adalah diberikan kontrak yang baru,” tegas dua penguasa ulayat tersebut.

Menanggapi hal tersebut Zamzami Edward Wadir LSM Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Sumatera Barat Mengatakan, seyogyanya perusahan PKS PT AMP POM untuk mengakomodir permintaan tujuh penghulu beserta anak kemenakannya. Perusahaan jangan sampai mengabaikannya.  

Pihak penghulu yang bertujuh bukan yang pertama mengajukan permohonannya, namun sudah berulang kali.

” Kita dari lembaga sosial kontrol menyampaikan agar adanya kebijakan yang dapat menciptakan kastabilan suasana harmonis. Antara masyarakat sekitar dengan perusahan bukan menciptakan kegaduhan pada masyarakat sekitar. Hargai aturan Adat silingka Nagari. Sehingga perusahaan dapat beraktivitas sesuai dengan standar RSPO,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending