Connect with us

ERA NEWS

Tanpa Ada Sosialisasi, Syarat Kerjasama Media dan Diskominfo Agam Dibuat Sepihak

Published

on

Laporan : Fero

Agam, Eranusantara – Sungguh sangat disayangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Agam saat ini terkesan membuat aturan sepihak terkait syarat kerjasama antara Perusahaan Pers dengan Pemerintah Kabupaten Agam. 

Bahkan selama ini belum ada sosialisasi terkait aturan kerjasama perusahaan media itu dalam kepemimpinan yang baru Kadis Rahmad Laksmono. Aturan itu seakan dipaksakan dan muncul dengan waktu yang singkat dan mepet.

Hal itu disampaikan oleh Honest Gian Saputra salah satu wartawan yang sudah lama bertugas di kabupaten Agam, Sumatera Barat Jum’at (07/01/2022) di Lubuk Basung. Menurutnya, Diskominfo Agam dengan dipimpin pejabat yang baru terkesan membuat aturan dengan mengkotak-kotak wartawan yang ada di kabupaten Agam.

Dia menilai, syarat kerjasama antara media dengan Pemkab Agam yang dibuat tanpa sosialisasi itu bisa berdampak ketidak harmonisan antara wartawan dengan Pemkab Agam nantinya. Karena masih banyak berapa wartawan yang belum masuk kategori sesuai yang dibuat Diskominfo Agam tersebut.

“Jangan gegara aturan baru untuk syarat kerjasama yang dibuat Diskominfo tersebut bisa berimbas ke Pemerintah Kabupaten Agam. Kita melihat dan merasakan kebijakan dibuat sangat membelenggu beberapa pekerja pers yang ada di Kabupaten Agam,” ungkap Honest.

Sebelumnya, Diskominfo Agam membuat syarat dan aturan untuk dapat bekerjasama dengan Pemkab Agam. Didalam aturan yang baru dibuatnya itu ialah wartawan yang dapat kerjasama dengan Pemkab Agam medianya harus Terverifikasi di dewan Pers dan wartawan yang ditugaskan di Agam wajib sudah memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

” Dua Poin itu yang membuat beberapa wartawan sangat keberatan. Karena untuk ikut serta uji Kompetensi Wartawan (UKW) saja prosesnya sangat panjang, dan tidak bisa sembarang. Sebab, untuk mengadakan itu kadang-kadang dilakukan sekali-sekali, terbatas, dan harus menyediakan uang jutaan rupiah terlebih dahulu. Jadi intinya, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” ujarnya lagi.

Setelah itu untuk memasukkan penawaran, harus melalui website SIMAJU, yang secara dadakan dibuat oleh Diskominfo Agam. Bila syarat penawaran kurang, maka untuk item kelanjutan dalam syarat penawaran tidak dapat diinput ke portal itu, dan bisa dinyatakan gagal dalam penawaran kerjasama perusahaan media dengan Diskominfo Agam.

Lebih lanjut honest menyebutkan, kalau dilihat ke daerah kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat. Dirasakan baru pertama kalinya Daerah Agam yang memberlakun aturan itu dan bagi yang sudah membuat aturan yang sama tentu terlebih dahulu telah disosialisasikan dua tahun menjelang ditetapkan.

Dikatakan lagi, coba liatkan dan jelaskan apa regulasinya tentang UKW dan Verifikasi media dari dewan pers yang melarang untuk Kerjasama dan syarat untuk bekerjasama. Apakah Diskominfo Agam paham tentang itu ? Sehingga membuat aturan sepihak. Jangan disangka bagi yang belum UKW tidak berkompeten dalam membuat berita. Karena yang membuktikan isi berita ialah karya tulisan wartawan itu sendiri dan mereka tetap sama-sama dilindungi oleh undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

” Dewan pers selama ini tidak ada larangan bagi pemerintah untuk media yang belum terverifikasi di dewan pers untuk kerjasama. Dan semua itu tidak menjadi patokan bagi pemerintah, sebab dewan pers selama ini masih melakukan pembinaan, pembenahan dan mendorong Perusahaan Pers untuk terdata,” jelas mantan Jurnalis Fakta Hukum Indonesia itu.

Selajutnya kata Honest, kalau tetap akan memberlakukan itu hendaknya diskominfo Agam melakukan sosialisasi terhadap perusahaan pers terlebih dahulu, minimal selama satu tahun sebelum ditetapkan.

” Tapi kenyataannya selama ini diskominfo tidak pernah melakukan sosialisasi, dengan langsung mengambil keputusan sepihak yang disebarkan surat pemberitahuannya di tanggal 30 Desember 2021 dan batas waktu pendaftaran kerjasama sampai 6 Januari 2022 oleh pihak Diskominfo. Kita sangat menyangkan hal itu semua karena selama ini tidak pernah ada kebijakan seperti itu,” tegasnya.

Berharap Diskominfo Agam, untuk mencarikan solusi yang terbaik mengenai keluhan dari beberapa Wartawan yang bertugas di Agam. Agar kedepannya kestabilan dalam pemberitaan di Lingkungan Pemkab Agam dapat terjaga.

” Itu ialah kerja utama dari Diskominfo Agam yang sebagai corong Pemerintah untuk mensukseskan program Bupati Agam dan Wakil Bupati dengan visi dan misinya membangun Agam yang lebih Maju. Jadi, kalau wartawan tidak dirangkul secara keseluruhan, mustahil semuanya itu akan terwujud,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA NEWS

Merasa Tak di Hargai Kadis Kominfo Tanah Datar, Diskusi dengan Pimpinan Media Berlangsung Ricuh

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Eranusantara- Kab Tanah Datar — Diskusi Acuan Kerangka Kerja yang di jadwalkan dengan Pimpinan Perusahaan Media oleh Dinas Kominfo Tanah Datar , usulan acuan sudah disusun oleh Kadis Kominfo Tanah Datar Drs. ABRAR. dalam Paparannya sudah terlihat tujuannya untuk menganulir beberapa media yang sudah mendaftar, diantara paparan tersebut adalah, Media yang menjadi Mitra Kominfo Tanah Datar dengan Syarat media minimal sudah terverifikasi didewan Pers, Wartawan harus memiliki Kartu dari Dewan Pers diutamakan bagi yang sudah Uji Kompetensi Wartawan, Media dan wartawan sudah beroperasional minimal 2 tahun diKabupaten Tanah Datar.semua ini hasil diskusi dengan Dewan Pers, jelas Drs. Abrar dihadapan undangan.Kamis 13/01/22 di Aula Bupati Kabupaten Tanah Datar.

Menanggapi paparan Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar yang menyampaikan persyaratan tanpa dasar dan Undang Undang yang jelas memicu reaksi interupsi dari para tamu undangan yang akhirnya menjadi Ricuh, di picu oleh Kadis Kominfo, Drs. Abrar yang dari awal diskusi sudah membuat aturan keras kepada wartawan media undangan.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA NEWS

Pemkab Agam Bungkam Soal Kekecewaan Sejumlah Wartawan, Ciptakan Management Konflik ?

Published

on

Laporan : Fero 

Agam, Eranusantara.co – Kebijakan dan aturan kerjasama media yang diterapkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Agam memantik rasa kekecewaan sejumlah wartawan di daerah itu. Mereka merasa disisihkan dari kontrak kerjasama dengan sederet syarat yang dinilai menyulitkan.

Teknis kerjasama yang diterapkan Diskominfo Agam memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pengajuan tawaran kerjasama dilakukan secara online lewat website SIMAJU yang dibuat Secara mendadak oleh Dinas itu.

Dalam Sistem itu akan otomatis menolak penawaran media apabila tidak memenuhi syarat lengkap sebagaimana diminta. Seperti membuat aturan, media wajib yang terverifikasi dewan pers dan wartawan yang bertugas di Agam wajib telah lulus uji kompetensi wartawan (UKW). 

Sementara, Dewan Pers selama ini tidak pernah ada larangan untuk kerjasama dengan media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW). Sebab, selama ini Dewan Pers masih terus membina dan mendorong terhadap perusahaan pers agar terdata.

Ketika dikonfirmasi perihal kekecewaan sejumlah Wartawan terhadap aturan dan kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Agam via WhatsApp Minggu (09/01/22) tidak menjawab.

Pemerintah Kabupaten Agam, melalui Rahmad Laksmono Kadis Kominfo Agam malah memilih bungkam, karena sampai Selasa 11 Januari 2022, tidak ada balasan dari Rahmad Laksmono dengan beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh pihak media online eranusantara.co.

Tidak hanya itu diupayakan juga melakukan konfirmasi kepada Antono sebagai Kabid Publikasi dan komunikasi di Diskominfo Agam, jangankan mendapatkan jawaban, malahan WhatsApp pihak media online Eranusantara.co di Blokirnya.

Sebelumnya, seperti diakui Zamzami Wartawan online Sergap.co.id bahwa pihaknya berupaya untuk mencoba memasukkan penawaran kerjasama media melalui website SIMAJU yang dibuat Diskominfo Agam, namun tertolak sistem karena ada beberapa item persyaratan yang kurang. 

Zamzami menilai, pola kerjasama tanpa negosiasi yang diterapkan Diskominfo Agam saat ini telah menciderai hubungan baik wartawan dengan pemerintah daerah setempat yang telah terjalin sejak lama.

” Aplikasi yang dibuat Diskominfo itu sudah tidak lagi untuk menjalin keharmonisan dengan wartawan. Sepertinya mereka ingin menciptakan manajemen konflik dan menabuh genderang untuk menyuruh mempertajam tulisan wartawan, kami pun siap untuk melakukan kontrol sosial yang lebih dalam,” tegasnya.

Menurutnya, sistem penawaran kerjasama secara online dengan segudang syarat itu terlalu prematur diterapkan. Selain mendadak juga diberlakukan tanpa komunikasi awal (sosialisasi) dengan seluruh wartawan.

Imbas prematurnya kata dia, sejumlah wartawan keteteran hingga tak memiliki waktu menyesuaikan diri untuk memenuhi seluruh syarat yang diminta. Pada akhirnya, banyak wartawan yang terisisih dari lingkaran mitra kerja bersama pemerintah daerah itu.

” Nah, ini yang saya maksud sengaja menabuh genderang agar wartawan lebih detail dan mendalami untuk mengontrol segala kebijakan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Jika pejabat terkait beriktikad baik dan menganggap berhubungan baik dengan kita selama ini, mestinya jauh-jauh hari dibicarakan dan dimusyawarahkan. Ayo rekan-rekan wartawan, kita terapkan sistem dan syarat seperti ini, kan bisa, kami pun jadi lebih siap,” jelasnya.

Meski demikian imbuhnya, dirinya beserta beberapa wartawan lain juga tidak begitu ngotot lagi untuk dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. 

” Karena Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan izin Kemenkumham syarat-syarat jadi kuli tinta sudah tidak di indahkan lagi, jadi disini kita sangat kecewa dengan Diskominfo Agam yang baru dipimpin Rahmad Laksmono,” ulasnya.

Namun ia mewanti-wanti, ibarat dunia politik pihaknya saat ini telah berada di kubu oposisi dan siap jadi penentang golongan penguasa dan terus mengontrol kebijakan-kebijakan yang nantinya tidak berpihak kepada masyarakat sesuai yang telah dijanjikan.

Lebih lanjut, didapatkan kabar bahwa kondisi penawaran kontrak yang bakal dilakukan oleh para sebagian awak media yang memang ingin mendapatkan kontrak kerjasama adalah memberdayakan wartawan lain yang telah UKW untuk menjadi syarat kerjasama (Formalitas saja).

” Sementara wartawannya nanti tidak ada bertugas di Agam, dan diduga nanti rekening yang di pakai berbeda dari yang namanya dimasukkan ke persyaratan kontrak, Sehingga tetap media tersebut mendapatkan kontrak. Kalau memang seperti itu nanti kedapatan, agar Diskominfo benar-benar tegakkan aturan yang telah dikukuhkan. Bukan melirik sebelah mata,” pungkas Zamzami mengakhiri.

Editor : Honest 

Continue Reading

ERA NEWS

Preman Berkedok Decollektor Aniaya Perempuan Hingga Pingsan

“Sesampai di kantor Adira finance jl. Patimura, Kota Padang, bukan seperti yang di janjikan namun suami saya di ajak mengobrol di dalam kantor terus kami di usir di mobil dengan alasan akan mefhoto mobil, tak lama kendaran dibawa kabur oleh preman tersebut. Saat saya teriak mobil mana mobil mana dari lobi kantor Adira, beberapa pemuda itu memilintir jari jempol saya dan mendorong sehingga jatuh sampai pingsan,”

Published

on

Eranusantara, Sijunjung – Sebanyak tujuh orang preman berkedok sebagai debt collector beraksi di Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Solok hingga Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), pada (9/1) lalu. Mereka mencoba mengambil paksa mobil serta motor secara premanisme serta menipu dengan bujuk rayu terhadap debitur.

Zola Perempuan (37) asal Sijunjung salah satu korban dari pengeniayan sadis preman berkedok decollektor tepatnya di kantor Adira Jl. Patimura, Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Zola akhirnya melaporkan kejadian ini ke direktorat kriminal umum Polda Sumbar tanggal (31/12 )dengan laporan pengeniayan serta perampasan paksa kendaraan mobil Fortuner nopol 1128 IP oleh preman berkedok decollektor.

Menurut Zola kepada awak media, kejadian berawal saat itu mobil yang dikendarai Suaminya akan mengantar saudaranya untuk mendaftar kuliah di universitas printis merdeka dengan penumpang sekitar 8 orang. Saat itu, mulai dari Solok sudah diikuti oleh sepeda motor sampai ke rumah Makan Mintuo di sitinjau laut.

“Sampai disana, setelah makan suami saya di datangi oleh sekitar 6-7 orang pria tak dikenal, mereka mengaku CSI, Preman tersebut mengatakan bahwa mereka telah memantau komsumen yang terlambat membayar kredit dan mengarahkan untuk kekantor Adira agar diberi dispensansi karena masyarakat sulit prekonomian ada keringanan, tutur pemuda bermata sipit bertato di lengan tangan yang di dampingi oleh temanya badan besar hitam dan rambut cepak,” ungkapnya.


“Sesampai di kantor Adira finance jl. Patimura, Kota Padang, bukan seperti yang di janjikan namun suami saya di ajak mengobrol di dalam kantor terus kami di usir di mobil dengan alasan akan mefhoto mobil, tak lama kendaran dibawa kabur oleh preman tersebut. Saat saya teriak mobil mana mobil mana dari lobi kantor Adira, beberapa pemuda itu memilintir jari jempol saya dan mendorong sehingga jatuh sampai pingsan,” tutur Zola.

Masih kata Zola (37)ketika kami bertanya ke pihak Adira patimura mereka satupun tidak tau dengan alasan ini mobil bukan wilayah kami ini wilayah Solok kata pihak Adira yang di sampaikan oleh satpamnya sampai- sampai kami di terlantar kan sampai pukul 22.00 wib tidak ada kejelasan sampai saat ini pihak Adira maupun Lesing tidak pernah kasih tau kami tambahnya kami mobil beli pakai uang sudah 90 juta duit kami masuk itu enak aja mobil di rampas dan hilang tidak tentu kalau semacam ini pembiayaan masyarakat kecil bisa rugi dan preman semakin meraja Lelah suka mengambil mobil dan motor orang sesuka nya di jalanan tambahnya.

Selain itu Zola (37)Korban pengeniayan Preman berkedok decollektor memintak ke Polda Sumatera BARAT ke bapak Kapolda Irjen pol Teddy Minahasa agar preman berkedok decollektor harus di tindak tegas seperti di Jakarta dan pulau Jawa karena kami dengar ucapan bapak Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan ke jajaran Polda,Polrestabes,Polresta,polres dan Polsek seluruh Indonesia agar preman yang meresahkan masyarakat harus di tindak tegas bukan di biarkan Kami berharap ke pihak penegak hukum tidak ada korban seperti zola- Zola berikutnya lagi di Sumatera barat ini harus di tindak tegas preman berkedok decollektor tersebut.

selain Itu Ben (35) menambahkan kronologi kejadian ke tvOnenews.com kalau melihat kejadian itu mas memang sakit hati kita seorang perempuan sampai dianiaya sampai pinsan ngak terima bhatin saya melihat kejadian itu memang kejam mereka makanya kami sebagai masyarakat biasa mintak keadilaan untuk kejadian ini agar preman berkedok decollektor yang suka mengeniaya masyarakat kecil dan merampas kendaran di Sumatra barat ini khususnya dan umum nya di seluruh Indonesia tidak ada lagi terjadi kedepanya ucapnya,

Masih kata Ben (37) habis kejadian itu saya menghubungi pak Kapolda Sumatera barat Irjen pol Teddy Minahasa lewat aplikasi WhatsApp lansung di respons dengan cepat oleh bapak Kapolda Dan memerintahkan jajarannya untuk merespons laporan masyarakat, kami berharap jajaran kepolisian di Polda maupun di jajaran polres seperti bapak Kapolda itu baru bagus ada keluhan dan laporan masyarakat lansung di respons tidak ada pandang bulu menjadikan contoh polisi teladan dan baik di mata masyarakat banyak sekali lagi terimakasih banyak bapak Kapolda Sumatera barat yang sudah menerima keluhan dan laporan masyarakat ungkapnya”,.

Red

Continue Reading

Trending