Eranusantara, Padang – Sempat mangkir pada panggilan pertama Sabtu (21/5/2022) lalu, istri dari Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu diperiksa Polda Sumbar pada Senin (23/5/2022). Saat pemeriksaan, istri orang nomor dua di Kabupaten Solok itu masih berstatus saksi.

• Ioqo Alhamra Orchestra Pukau Penonton Di Munas Vll Gebu Minang
• Tingkatkan Pelayanan, Nagari Sungai Aua Lantik Sejumlah Kepala Jorong
• Lapas Padang Ikuti Evaluasi Satker Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
• Sempat Mangkir, Istri Wabup Solok Diperiksa Polda Sumbar Hari Ini
• Timnas Basket Putra Indonesia Catat Sejarah Baru di SEA Games 2021

Kurniati, istri Wakil Bupati Solok diperiksa terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Iriadi Dt Tumanggung. Istri korban dalam laporan disebut ikut menerima uang ‘mahar politik’ senilai Rp850 juta tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan terkait pemeriksaan tersebut. “Benar, istri Wakil Bupati Solok diperiksa hari ini sebagai saksi,” ujar Satake kepada wartawan di Mapolda Sumbar.

Pada Kamis (19/5/2022) lalu, Polda Sumbar juga telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus tersebut. “Tiga orang saksi itu mungkin adalah pelapor yakni Iriadi Datuk Tumanggung dan saksi yang dibawa oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu bersama istri dan mertuanya mangkir dari panggilan pertama Polda Sumbar terkait uang mahar Rp850 juta yang menjeratnya.

Dikutip dari Radarsumbar.com, Jon Firman Pandu yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu dilaporkan oleh Iriadi Dt. Tumangguang yang merupakan calon Bupati Solok pada Pilkada 2020 lalu.
Jon Firman Pandu diduga menerima uang Rp850 juta tersebut dari Iriadi untuk memantapkan posisinya di Pilkada Solok. Namun, kesepakatan itu tak terlaksana karena Iriadi kalah dan Jon Firman Pandu menang dengan Epyardi Asda sebagai Bupatinya.

• Ioqo Alhamra Orchestra Pukau Penonton Di Munas Vll Gebu Minang
• Tingkatkan Pelayanan, Nagari Sungai Aua Lantik Sejumlah Kepala Jorong
• Lapas Padang Ikuti Evaluasi Satker Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
• Sempat Mangkir, Istri Wabup Solok Diperiksa Polda Sumbar Hari Ini
• Timnas Basket Putra Indonesia Catat Sejarah Baru di SEA Games 2021

Jon Firman Pandu dilaporkan oleh Iriadi Dt Tumanggung ke Polda Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/5/2022). Sebelumnya, pelapor (Iriadi) sudah berupaya meminta secara baik-baik dan cara kekeluargaan, namun hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Terkait laporan ke Polda Sumbar itu, Jon Firman Pandu terancam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan.

“Sejumlah saksi sudah diperiksa. Perkara itu sedang ditangani oleh penyidik Subdit 2 Ditreskrimum dan dalam penyelidikan, penelitian dokumen dan pengumpulan keterangan dari saksi,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Jumat (20/5/2022) di ruangannya kepada Radarsumbar.com.

Laporan : Honest

Padang, Eranusantara – Sidang dugaan korupsi belanja Fiktif Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Payakumbuh terus bergulir, beberapa kali sidang terus berlanjut yang kini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Payakumbuh.

Pada sidang Jumat, 13 Mei 2022 kemarin, JPU telah menghadirkan lima orang saksi dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, termasuk Riza Falepi selaku Walikota Payakumbuh yang sekaligus sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh.

Selain itu, dihadirkan juga salah satu saski bernama Kartini, yang disebut-sebut telah memfasilitasi rekanan dalam pengadaan APD di Dinas Kesehatan tersebut. Dalam kesaksiannya, Kartini menyebutkan bahwa dalam melakukan Kontrak kerjasama selama pengadaan APD, pihak rekanan tidak berurusan dengan dr. Bhakrizal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh waktu itu.

Kartini mengungkapkan, selaku orang yang mefasilitasi, pihaknya hanya melakukan kontrak dengan PPK, dan PPTK di Dinas Kesehatan maupun di RSUD Adnan WD Payakumbuh dan tentang APD itu sudah tersediakan yang dikatakan berasal dari tempat Bunda Putri.

” Saya hanya menemani (mefasilitasi) direktur Faisal dalam menandatangani kontrak dengan dr. Loli selaku PPK di Dinkes dan dr. Yanti selaku PPK di RSUD Adnan WD,” ungkap Kartini yang mengaku kenal baik dengan Walikota Payakumbuh Riza Falepi itu.

• Ioqo Alhamra Orchestra Pukau Penonton Di Munas Vll Gebu Minang
• Tingkatkan Pelayanan, Nagari Sungai Aua Lantik Sejumlah Kepala Jorong
• Lapas Padang Ikuti Evaluasi Satker Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
• Sempat Mangkir, Istri Wabup Solok Diperiksa Polda Sumbar Hari Ini
• Timnas Basket Putra Indonesia Catat Sejarah Baru di SEA Games 2021

Sebelumnya jelas Kartini lagi, memang awal mulanya komunikasi dengan dr. Bhakrizal, akan tetapi setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Kadis Kesehatan Payakumbuh tersebut.

” Tidak pernah lagi komunikasi dengan dr. Bhakrizal, melainkan hanya dengan dua nama orang itu berkomunikasi yang baik. Karena ada dua kontrak, baik dari Dinkes maupun RSUD Adnan WD, yang di tandatangani di salah satu cafe di Kota Payakumbuh,” ujar Kartini di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut saat dipertanyakan oleh majelis hakim, untuk pencairan uang, waktu itu ada dua Cek yang di berikan PPK Dinkes dan RSUD Adnan WD.

” Jadi saat pencairan saya mengetahuinya, dan hanya sebatas mengetahui kalau uang di cairkan melalui rekening perusahaan yang Faisal selaku direkturnya,” jelas Kartini lagi.

Setelah pencairan selesai dan di ambil oleh PPK Dinas Kesehatan dan PPK RSUD Adnan WD kata Kartini, dia tidak tahumenahu lagi uang yang telah dicairkan itu.