Connect with us

ERA NEWS

Plt Wako Hendri Septa Imbau Warga Kota Padang Patuhi Perda AKB

Published

on

Eranusantara, Padang – Pemerintah Kota Padang menyambut baik seiring diberlakukannya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah provinsi tersebut termasuk di Kota Padang.

Sebagaimana diketahui, adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktifitas kehidupan sehari-hari mencakup dari aspek keagamaan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik pemberlakuan Perda AKB ini. Perda tersebut telah disahkan dan disetujui Mendagri, dan resmi diberlakukan terhitung mulai 10 Oktober 2020 ini,” sebut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu mendampingi jajaran Pemprov Sumbar beserta unsur Forkopimda Sumbar dan unsur terkait lainnya saat melakukan sosialisasi sekaligus membagi-bagikan masker ke sejumlah pedagang di Pasar Raya Padang, Kamis (8/10/2020).

“Jadi pada hari ini kita di jajaran Pemerintah Kota Padang ikut mendampingi jajaran Pemprov Sumbar dan unsur Forkopimda Sumbar yang membantu kita di Kota Padang untuk menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Terutama ke depan untuk mematuhi Perda AKB tersebut,” imbuhnya menambahkan.

Hendri melanjutkan, dengan demikian bagi warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker akan menghadapi sanksi dan paling berat bisa dikenakan kurungan maksimal selama 2 hari atau membayar denda Rp250 ribu.

“Untuk itu kami meminta kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Kota Padang, mari kita selalu menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dikarenakan setiap hari jumlah warga Kota Padang yang terpapar Covid-19 itu selalu bertambah. Memang banyak juga yang sembuh, tetapi kita tentu ingin bagaimana cepat keluar dari pandemi ini,” ujarnya.

Plt Wako lanjut menekankan kepada semua warga Kota Padang untuk senantiasa mematuhi Perda Provinsi Sumbar No.6 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui, sesuai aturan dalam Perda tersebut bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi secara bertingkat. Di awali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi dan terakhir sanksi pidana. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

“Seperti yang kedapatan tidak memakai masker akan dikenakan sanksi sosial sebagai sanksi awal. Jika kembali didapati melakukan pelanggaran yang sama nantinya, maka akan dilanjutkan pemberian sanksi administratif berupa membayar denda maksimal Rp250 ribu atau sanksi pidana kurungan selama 2 hari,” jelasnya.

Hendri pun mengaku optimis dengan bersama semua pihak dan seluruh warga Kota Padang pandemi Covid-19 bisa segera dilalui dengan baik.

“Mudah-mudahan, dengan diberlakukannya Perda tersebut, setiap masyarakat menjadi patuh terhadap aturan protokol kesehatan ke depan. Sehingga dengan itu jumlah warga kita yang terpapar bisa menurun dari hari ke hari. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama kita keluar dari zona merah dan kembali ke zona hijau (aman-red),” cetus dia.

“Manfaatnya untuk kita juga, jika Kota Padang ini kembali ke zona hijau maka aktifitas kita yang sempat terganggu bahkan terhenti selama pandemi bisa dimulai kembali. Seperti contohnya anak-anak generasi muda kita sempat terhenti belajar secara tatap muka, belum lagi dari sektor perekonomian masyarakat dan sektor lainnya,” pungkas Hendri Septa mengakhiri.

Dalam aksi sosialiasi Perda Sumbar No.6 Tahun 2020 tersebut tampak diikuti beberapa pimpinan OPD di Pemprov Sumbar. Diantaranya Kepala Dinas Perikanan Yosmeri, Kepala Dispora Bustavidia, Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol-PP dan Damkar serta mewali Kapolda, Pengadilan Agama, Wakil Rektor II UIN IB Padang Firdaus dan unsur terkait lainnya.

Redaksi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA NEWS

Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Kepulauan Mentawai, Warga Solok Berhamburan Keluar Rumah

Published

on

Laporan: Hendra Ferizal

Eranusantara, Solok – Gempa berkekuatan Mag: 5,8 yang berpusat 3 km arah selatan, Tua Pejat, Kab. Mentawai, mengguncang Sumatera Barat pada Rabu, (5/5) sekitar pukul 08,24 wib.
Menurut badan meteorologi dan geofisika yang dirilis gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Gempa yang berkekuatan dengan durasi yang cukup lama tersebut mengejutkan warga, sehingga warga berhamburan keluar rumah dan tempat usaha lainnya karena takut akan terjadi gempa susulan. Kepanikan warga jelas terlihat dengan banyaknya warga yang lari dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Pasca kejadian ini, sontak beranda media sosial seperti fb, watshap dan instagram dipenuhi oleh status informasi gempa tersebut.

Gempa cukup keras dirasakan dibeberapa daerah seperti Kota Padang, sbagian Kab. Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Kota Solok serta Kab. Solok.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi tentang kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Gempa yang terjadi dipenghujung bulan suci ramadhan ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya masyarakat juga sempat dikejutkan oleh fenomena alam ini.

Gempa dengan kekuatan 5,7 sr juga pernah terjadi pada tengah malam yakni pada malam Senin (3/5) sekitar pukul 00.46 wib yang juga berpusat di Kepulauan Mentawai, berada dikedalam 29 km, namun tidak berdurasi lama seperti gempa pagi ini.

Continue Reading

ERA PEMERINTAHAN

Pemotongan TPP Disparpora Agam Dinilai Tak Sesuai Dengan Surat Edaran Sekda

Published

on

Laporan : Honest

EraNusantara, Agam – Beberapa ASN di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menjerit atas ketidakpuasannya tentang adanya dugaan Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per tiga bulan dari Januari-Maret 2021 yang baru cair belum lama di Dinas tersebut.

Informasi itu diungkapkan kepada awak media oleh beberapa ASN yang layak dipercaya di ruang lingkup Disparpora Agam. Mereka menyebutkan, kalau pemotongan TPP itu dilakukan oleh pihak yang berwenang di Disparpora.

” Disparpora seperti bertangan besi terhadap pegawainya yang tega memotong TPP kami, padahal kondisi saat ini covid 19 yang masih melanda Kabupaten Agam, bahkan juga bakal memasuki masa lebaran hari Raya Idul Fitri,” ungkap berapa ASN dilingkup Dinas tersebut yang namanya diminta dirahasiakan, pada Selasa (27/4) di Lubuk Basung.

Tak hanya itu sebut berapa Pegawai, alangkah kagetnya mereka atas kebijakan yang dilakukan Disparpora Agam, seakan kebijakan Dinas melangkahi kebijakan Bupati Agam.

” Dimana didalam surat bersifat penting perihal TPP yang beredar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam pada 12 April 2021 lalu sudah dijelaskan terkait TPP ini. Namun seakan Disparpora tidak meindahkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, didalam surat yang sudah diedarkan untuk dapat dijadikan referensi oleh Kepala OPD di Pemkab Agam tersebut, didalam surat itu juga dijelaskannya peraturan Bupati Agam No 77 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.

” Namun hal itu seakan tidak di gubris oleh Disparpora Agam, yang tetap melakukan pemotongan TPP yang sangat tidak masuk akal. Contohnya seseorang yang harusnya Menerima TPP Rp 6 juta lebih per tiga bulan, tetapi yang di terima hanya sekitar Rp 2 jutaan, ada apa kebijakan Disparpora ini yang sangat merugikan kami,” tuturnya pula.

Bukan itu saja, mereka juga mengungkapkan hal yang terjadi di Disparpora Agam yang lebih memperhatinkan. Tenaga Harian Lepas (THL) dan Kontrak yang sangat mengharapkan gajinya penuh keluar, juga diduga tak luput dari pemotongan atas kebijakan pihak berwenang di Dinas tersebut.

Disisi lain, mereka yang sudah penuh kecewa itu membeberkan kalau di Dinas tersebut dalam pendelegasian pekerjaan tidak sesuai dengan Fungsi dan tupoksinya.

Dikatakan, selama ini yang lebih berfungsi pegawai staf dan tenaga honorer. Sementara pejabat eselon IV yang seharusnya membantu pekerjaan pimpinan tidak di berdayakan.

” Ini sangat patut di pertanyakan Ada apa gerangan pimpinan di Disparpora Kabupaten Agam,” tambahnya mengakhiri.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Agam melalui pesan WhatsApp, Selasa malam, hingga berita ini diturunkan masih belum ada jawaban. Sementara itu, Satrya selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Agam menjawab kalau pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur.

” Waalaikumsalam, pembayaran TPP sudah mengikuti ketentuan dan prosedurnya. Terimakasih atas konfirmasinya,” ungkap Kadis singkat lewat Pesan WhatsApp pada Selasa, (27/4) malam kepada EraNusantara.co.

Continue Reading

ERA NEWS

Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Vietnam di Istana Bogor

Published

on

Laporan: Wahyu / Setpres

Eranusantara, Bogor – Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinch di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (23/4).

PM Pham Minh Chinch tiba di Istana Bogor pukul 15.30 WIB disambut oleh Presiden Jokowi di tangga Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor. Keduanya kemudian saling memperkenalkan anggota delegasinya masing-masing.

Setelah mengisi buku tamu, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Pham Minh Chinch ke veranda belakang Gedung Induk untuk melakukan perbincangan.

Setelahnya pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara ASEAN tersebut berlangsung di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor.

Turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.

Continue Reading

Trending