Connect with us

ERA NEWS

Plt Wako Hendri Septa Imbau Warga Kota Padang Patuhi Perda AKB

Published

on

Eranusantara, Padang – Pemerintah Kota Padang menyambut baik seiring diberlakukannya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah provinsi tersebut termasuk di Kota Padang.

Sebagaimana diketahui, adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktifitas kehidupan sehari-hari mencakup dari aspek keagamaan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik pemberlakuan Perda AKB ini. Perda tersebut telah disahkan dan disetujui Mendagri, dan resmi diberlakukan terhitung mulai 10 Oktober 2020 ini,” sebut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu mendampingi jajaran Pemprov Sumbar beserta unsur Forkopimda Sumbar dan unsur terkait lainnya saat melakukan sosialisasi sekaligus membagi-bagikan masker ke sejumlah pedagang di Pasar Raya Padang, Kamis (8/10/2020).

“Jadi pada hari ini kita di jajaran Pemerintah Kota Padang ikut mendampingi jajaran Pemprov Sumbar dan unsur Forkopimda Sumbar yang membantu kita di Kota Padang untuk menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Terutama ke depan untuk mematuhi Perda AKB tersebut,” imbuhnya menambahkan.

Hendri melanjutkan, dengan demikian bagi warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker akan menghadapi sanksi dan paling berat bisa dikenakan kurungan maksimal selama 2 hari atau membayar denda Rp250 ribu.

“Untuk itu kami meminta kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Kota Padang, mari kita selalu menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dikarenakan setiap hari jumlah warga Kota Padang yang terpapar Covid-19 itu selalu bertambah. Memang banyak juga yang sembuh, tetapi kita tentu ingin bagaimana cepat keluar dari pandemi ini,” ujarnya.

Plt Wako lanjut menekankan kepada semua warga Kota Padang untuk senantiasa mematuhi Perda Provinsi Sumbar No.6 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui, sesuai aturan dalam Perda tersebut bagi pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi secara bertingkat. Di awali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi dan terakhir sanksi pidana. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

“Seperti yang kedapatan tidak memakai masker akan dikenakan sanksi sosial sebagai sanksi awal. Jika kembali didapati melakukan pelanggaran yang sama nantinya, maka akan dilanjutkan pemberian sanksi administratif berupa membayar denda maksimal Rp250 ribu atau sanksi pidana kurungan selama 2 hari,” jelasnya.

Hendri pun mengaku optimis dengan bersama semua pihak dan seluruh warga Kota Padang pandemi Covid-19 bisa segera dilalui dengan baik.

“Mudah-mudahan, dengan diberlakukannya Perda tersebut, setiap masyarakat menjadi patuh terhadap aturan protokol kesehatan ke depan. Sehingga dengan itu jumlah warga kita yang terpapar bisa menurun dari hari ke hari. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama kita keluar dari zona merah dan kembali ke zona hijau (aman-red),” cetus dia.

“Manfaatnya untuk kita juga, jika Kota Padang ini kembali ke zona hijau maka aktifitas kita yang sempat terganggu bahkan terhenti selama pandemi bisa dimulai kembali. Seperti contohnya anak-anak generasi muda kita sempat terhenti belajar secara tatap muka, belum lagi dari sektor perekonomian masyarakat dan sektor lainnya,” pungkas Hendri Septa mengakhiri.

Dalam aksi sosialiasi Perda Sumbar No.6 Tahun 2020 tersebut tampak diikuti beberapa pimpinan OPD di Pemprov Sumbar. Diantaranya Kepala Dinas Perikanan Yosmeri, Kepala Dispora Bustavidia, Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol-PP dan Damkar serta mewali Kapolda, Pengadilan Agama, Wakil Rektor II UIN IB Padang Firdaus dan unsur terkait lainnya.

Redaksi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA CITIZEN CERDAS

Jokowi Lantik Dewan Pengawas Beserta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026

Published

on

Laporan: Wahyu-Setpres

Eranusantara, Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengawas beserta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (22/2).

Nama-nama yang tergabung dalam Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dilantik oleh Presiden berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tersebut ialah:

  1. Achmad Yurianto (Ketua, unsur pemerintah);
  2. Regina Maria Wiwieng Handayani (anggota, unsur pemerintah);
  3. Indra Yana (anggota, unsur pekerja);
  4. Siruaya Utamawan (anggota, unsur pekerja);
  5. Iftida Yasar (anggota, unsur pemberi pekerja);
  6. Inda Deryanne Hasman (anggota, unsur pemberi pekerja); dan
  7. Ibnu Naser Arrohimi (anggota, unsur tokoh masyarakat).

Sementara nama-nama yang tergabung dalam Direksi BPJS Kesehatan untuk masa jabatan tahun 2021-2026 yang dilantik berdasarkan dasar hukum yang sama ialah:

  1. Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama);
  2. Andi Afdal (Direktur);
  3. Arief Witjaksono Juwono Putro (Direktur);
  4. David Bangun (Direktur);
  5. Edwin Aristiawan (Direktur);
  6. Lily Kresnowati (Direktur);
  7. Mahlil Ruby (Direktur); dan
  8. Mundiharno (Direktur).

Adapun untuk Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang dilantik Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 pada kesempatan ini terdiri atas:

  1. Muhammad Zuhri (Ketua, unsur pemerintah);
  2. Kushari Suprianto (anggota, unsur pemerintah);
  3. H. Yayat Syariful Hidayat (anggota, unsur pekerja);
  4. Agung Nugroho (anggota, unsur pekerja);
  5. Subchan Gatot (anggota, unsur pemberi kerja);
  6. Muhamad Aditya Warman (anggota, unsur pemberi kerja); dan
  7. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (anggota, unsur tokoh masyarakat).

Terakhir, nama-nama yang dilantik Presiden untuk menempati keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk masa jabatan tahun 2021-2026 ialah:

  1. Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama);
  2. Abdur Rahman Irsyadi (Direktur);
  3. Asep Rahmat Swandha (Direktur);
  4. Edwin Michael Ridwan (Direktur);
  5. Pramudya Iriawan Buntoro (Direktur);
  6. Roswita Nilakurnia (Direktur); dan
  7. Zainuddin (Direktur).

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut di atas.

Acara pelantikan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Continue Reading

ERA NEWS

Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot Wisata dan Majukan Perekonomian Warga

Published

on

Laporan :Rizki A

Eranusantara,Tapin —– Saat meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat berdialog dengan salah seorang warga setempat yang dahulu tinggal di sekitar wilayah yang kini telah menjadi bendungan tersebut.

Atal Amos, warga yang memperoleh ganti untung dan dilakukan relokasi ke lokasi yang tidak jauh dari Bendungan Tapin tersebut, mengatakan bahwa dari biaya ganti untung yang diperoleh, ia bersama warga setempat lainnya memperoleh lahan dan membangun rumah baru dengan kualitas yang lebih baik.

“Sekarang sudah bangun rumah di bagian hilir dekat bendungan juga. Sekarang lumayan lebih bagus, nanti Bapak bisa lihat di sekitar pinggir jalan sana,” tuturnya saat berdialog dengan Presiden.

Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bendungan tersebut. Sebab, kehadiran Bendungan Tapin diharapkan secara bertahap dapat mengubah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar area bendungan.

Bendungan Tapin, selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah pertanian, juga berpotensi untuk menjadi area wisata. Potensi tersebut hendak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi mereka.

“Dengan adanya bendungan ini kami berharap agar masyarakat di sini tidak hanya sebagai penonton, tapi kami ingin masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata di tempat ini karena nantinya akan terbuka usaha untuk masyarakat,” tuturnya.

Mendengar penuturan warga dan dengan melihat langsung kondisi alam di sekitar area Bendungan Tapin, Kepala Negara tampak sependapat dan menyetujui harapan yang sekaligus menjadi usulan warga setempat tersebut.

“Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar waduk ini, Bapak memang betul (memiliki potensi wisata). Ini juga bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin tetapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, saya setuju,” ucap Presiden.

Continue Reading

ERA NEWS

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Setpres

Eranusantara, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelasnya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending