Connect with us

ERA HUKUM

Pengamat Hukum Tata Negara: RPJMD Kab. Solok Cacat Hukum

Published

on

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Pasca keributan yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Solok, pada sidang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra akhirnya menskors sidang tersebut hingga waktu yang belum ditentukan sampai adanya kesepakatan siapa pimpinan sidang.
Akan tetapi, ternyata walau tidak ada pendegelasian dari Ketua kepada Wakil dalam mengambil alih pimpinan sidang yang tertunda tersebut, wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir dikabarkan tetap menjalankan sidang dan akhirnya mensahkan RPJMD Kabupqten Solok 2021- 2026.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda tanpa wakil Bupati dan tanpa Ketua DPRD Kab. Solok, Dodi Hendra. Selain itu, sidang tersebut juga tidak dihadiri oleh dua Fraksi di DPRD Kabupaten Solok, yakni PPP dan Gerindra.

Pengajar Hukum Tata Negara, Universitas Trisakti Jakarta, Radian Syam menilai, apa yang dihasilkan dalam sidang tersebut dapat diduga cacat hukum atau inkonstitusional karena telah bertentangan dengan Peraturan PerUndangan-undangan baik yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, UU MD3 serta PP No: 12 Tahun 2018 terkait Tatib Tertib DPRD.

Karena jelas dalam aturan tersebut mengatur mekanisme dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD, terlebih jika ketua DPRD tidak sedang berhalangan maupun meninggal dunia, diberhentikan oleh Parpol dan tersangkut pidana, jadi jika hal tersebut tidak terpenuhi maka artinya ketua DPRD masih sah, ujar Radian Syam kepada wartawan, pada Kamis, (19/8), sore.

“Ini bisa dikatakan mereka melakukan rapat paripurna sepihak, karena Ketua DPRD tidak berhalangan. Jika alasan mereka itu, soal mosi tidak percaya, hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada persoalan cacat hukum, serta harus terlebih dahulu ada pembahasan di bamus dan yang pada akhirnya ada keputusan dalam rapat paripurna DPRD, namun setelah itu dibawa ke Partai Politik yang nanti nya Parpol tersebut yg menentukan siapa pengganti nya.

Terkait skorsing yang juga telah diketok oleh ketua DPRD maka ada mekanisme nya yang diatur oleh PP No 12 Tahun 2018 serta Tatib, maka tidak dapat sepihak dilakukan oleh pimpinan atau anggota lain, tutup Radian Syam.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Opsgaktib TA 2021 POM Lantamal II tegakkan kedisiplinan dan ketertiban di wilayah hukum Lantamal II

Published

on

Laporan: Dedet/ Hms

Eranusantara-co Padang – Meneruskan perintah Komando Pusat dalam rangka menekan angka pelanggaran prajurit TNI AL, pada hari Selasa,(28/09/2021).Polisi Militer Lantamal II Padang, melaksanakan Opsgaktib “WASPADA WIRA PARI” TA 2021 yang dipimpin langsung oleh Komandan Pom Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla bertempat di Jl. Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang.

Operasi ini di selenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan prajurit yang disiplin dan tertib guna membangun TNI AL yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum di wilayah Lantamal II.

Sebelum pelaksanaan, Danpom Lantamal II melakukan pengecekan kesiapan personel Pom Lantamal II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaan Opsgaktib tetap santun tetapi tegas dalam bertindak apabila ada prajurit yang terbukti melanggar khususnya dalam berkendaraan.

“Dalam Opsgaktib kali ini Danpom Lantamal II menekankan tentang penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan pribadi maupun dinas bagi seluruh prajurit dan ASN yang berdinas di Lantamal II, serta penggunaan masker.Selama pelaksanaan, telah didapati pelanggar 1 orang prajurit yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga diberikan sanksi terhadap prajurit tersebut”, tegas Danpom Lantamal II.

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Gagal, Penyelidikan Kasus UU ITE Bupati Solok Dilanjutkan

“Medias sempat dijadwalkan, namun Epyardi Asda yang juga merupakan Bupati Solok tidak hadir di Mapolda Sumbar”

Published

on

Eranusantara, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda Setelah sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.

“(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/9).

Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa, (7/9). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.

Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra. Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.

Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan. “Untuk proses, saya minta proses ini lanjut,” kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9) siang.

Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 lalu. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda. Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan uang.

Sumber: radarsumbar.com

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Dodi Hendra, Epyardi Asda Tak Hadir di Mapolda Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Polda Sumatera Barat melakukan mediasi terkait laporan Dodi Hendra kepada Epyardi Asda atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, agenda mediasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat ini tidak terjadi karena pihak terlapor, Epyardi Asda yang juga Bupati Solok tidak hadir dalam agenda ini. Yang hadir hanya Dodi Hendra selaku pelapor bersama kuasa hukumnya dan didampingi sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Tampak, Dodi Hendra hadir bersama dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan pengacara dari Dodi Hendra, Yuta Pratama mendatangi Polda Sumbar dalam mengikuti proses mediasi di Subdit 5, Cyber Direkrimsus Polda Sumbar, Selasa, (7/9) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyampaikan rasa terimakasih kepada Polda Sumatera Barat, yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Epyardi Asda yang juga Bupati Solok ini.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending