Connect with us

Sosial Masyarakat

Pemerintah Nagari Cupak Jawab Masalah Kelangkaan Air Bersih Melalui Pamsimas

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Hendra F

Eranusantara, Solok – Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat mengatasi persoalan air bersih, pemerintah Nagari Cupak, berhasil  membawa lima kali berturut-turut program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) untuk masyarakat.

Nagari cupak yang termasuk dalam ecamatan Gunung Talang,  Kab. Solok, secara geografis berada diwilayah ketinggian, nagari yang berhawa sejuk ini memiliki penduduk terpadat ketiga dari 74 nagari lainnya yang ada di Kab.Solok.

Nagari cupak yang merupakan kolektif dari 9 jorong yang ada, sebagai nagari yang berpenduduk padat tersebut, tentu memiliki banyak persoalan sosial pula. Persoalan air bersih menjadi salah satu hal yang wajib dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh pemerintah nagari, Karena persoalan air bersih adalah persoalan mendasar bagi kehidupan.

Berdasarkan amanat uud, 45 yang tertuang dalam undang-undang no. 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Wali nagari cupak, Fatmi Bahar dt Tuo, membeberkan tentang  proses dan pelaksanaan program PAMSIMAS yang telah berjalan dinagari cupak.

“Saya hanya melanjutkan saja program pamsimas . Program ini telah ada dan dirintis oleh wali nagari cupak sebelum saya. Tapi memang kita sangat bersyukur dengan adanya program ini, masyarakat sangat terbantu dalam hal pelayanan air bersih. Karena dinagari cupak penduduk kita sangat padat, sementara keberadaan air bersih yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucap Fatmi Bahar disela jam dinas kepada eranusantara.co di kantor wali nagari cupak.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosial Masyarakat

PT KAMU Akan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan Sebanyak 20%

Published

on

Laporan : Hari

EraNusantara, Agam – Keberadaan HGU (Hak guna usaha) yang di miliki oleh PT Karya Agung Megah Utama (KAMU), dengan luas awal area 1250 Ha. dan kini HGU yang di miliki oleh pihak PT KAMU setelah dilakukan perpanjangan kontrak, maka bersisa dengan luas area 865 Ha. Hal itu berdasarkan, peta bidang No 41/2018 pada tanggal 1 November 2018. 


Berdasarkan aturan permentan no 26 tahun 2007 dan keputusan mentri ATR/BPN tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% paling sedikit dari luas tanah yang di mohonkan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara perusahaan PT KAMU dengan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan, maka pihak perusahaan akan memperdayakan masyarakat sebagai mitra pihak perusahaan sesuai dengan peraturan mentri pertanian No 26 tahun 2007 dan surat edaran mentri ATR/BPN 11/SE – HK.02.02/Vlll/2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam Fasilitas pembangunan kebun masyarakat seluas 20% (Dua puluh persen) paling sedikit dari luas tanah yang dimohonkan.


Sehingga dengan begitu akan di kembalikan kepada negara dan di kelola oleh masyarakat dalam bentuk kelompok tani, diantara nya ada kelompok tani masyarakat usaha bersama, kelompok tani padang bukareh dan kelompok tani madani, tepatnya di kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Ketika di konfirmasi Pimpinan PT. KAMU Natalis Panjaitan, Beliau menyampaikan bahwa selaku perusahaan tentu di tengah masyarakat harus bermitra. ” Karena sesuai dengan surat edaran mentri, jelas bahwasanya perusahaan wajib memberikan kelompok tani atau sawit plasma seluas 20% dari luas tanah yang di mohonkan,” ujarnya kepada Eranusantara.co senin (19/04/21).


Dikatakan, sebagai Pihak Perusahaan akan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk cara tanam dan pemupukan yang baik terhadap tanaman sehingga kelompok tani nantinya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. 
” Kelompok tani tersebut nantinya merupakan binaan dari perusahan PT. KAMU. Kami juga akan memfasilitasi masyarakat agar harga hasil komoditi perkebunan masyarakat bisa menyesuaikan dengan harga Disbun”, tutupnya


Sementara, Wali Nagari Manggopoh Ridwan menyebutkan, sebenarnya pengajuaan permohonan masyarakat dan pihak perusahaan itu sudah cukup lama, dalam penantian mengenai pengukuran tapal batas kepemilikan lahan perusahaan dan kelompok tani ini.
Ridwan menjelaskan bahwa pihak pemerintah sudah berulang kali melakukan mediasi terkait hal itu.

” Alhamdulillah saat ini baru bisa di fasilitasi oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, sehinga harapan kami sebagai pemerintahan Nagari nantinya agar pihak dari BPN Provinsi bisa secara langsung mengeluarkan kepemilikan lokasi lahan kelompok tani yang dimiliki masyarakat”, ungkap Walinagari Manggopoh.

Ditempat terpisah, ketika dikonfirmasi Ferri selaku kordinator kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada senin (19/04/21). Dia menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi antara perusahan dan masyarakat.

” Kami dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan yang mana sudah mengikuti aturan pemerintah sesuai dengan surat edaran mentri ATR/BPN. Dalam aturan itu menjelaskan kalau pihak perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat,” bebernya.

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Kadisdikbud Agam Luruskan Isu Dugaan Pekerjaan Pokir Ditentukan Oknum DPRD

Published

on

Laporan : Honest

Eranusantara, Agam- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam Drs. Isra . M.Pd cepat tanggap dalam meluruskan isu berkembang tentang adanya dugaan oknum Anggota DPRD Kabupaten Agam yang menentukan pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) di Lingkungan Dinas tersebut.

Sebelumnya, Informasi yang beredar dilapangan adanya dugaan kalau pekerjaan hasil dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD di Lingkungan Disdikbud Agam, telah ditentukan dan ditunjuk sendiri oleh oknum Anggota Dewan siapa rekanan atau pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

” Informasi Itu tidak benar. Yang jelas sampai saat ini semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan dengan pihak ketiga prosesnya belum dimulai,” ungkap Isra ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya Rabu (10/3).

Karena telah menjadi perbincangan dan isu dilapangan, Kadisdikbud Agam itu lebih detail menjelaskan bahwa tidak mungkin selaku Anggota DPRD bersikap seperti itu. 

“Perlu diluruskan, Anggota DPRD bukan pelaksana kegiatan, jadi tidak mungkin mereka yang akan menentukan perusahaan yang akan bekerja,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut Isra Mengatakan, Apabila pekerjaan sudah bisa dimulai, maka pelaksanaan pekerjaan tetap disesuaikan ketentuan yang berlaku. 

Dikatakan sesuai ketentuan, proses pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik yang tender maupun yang Penunjukan Langsung (PL). 

” Jadi pada tupoksinya Masing-masing Dinas bukan lagi sebagai penentunya. Akan tetapi telah ada jalurnya yang memproses. Bahkan semua Pejabat didalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut merupakan PNS Fungsional,” tambah Isra mengakhiri.

Continue Reading

Sosial Masyarakat

Bendungan Sindangheula Perkuat Sektor Pertanian dan Industri Banten

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wahyu/Setpres

Eranusantara, Banten – Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau Bendungan Sindangheula yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten pada Kamis, (4/3).

“Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat yang tentunya, Presiden berharap, akan dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah itu.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Selain menopang sektor pertanian, bendungan tersebut diketahui juga mampu menyediakan kebutuhan air baku hingga 800 liter per detik. Suplai air baku tersebut menjadi sangat penting bagi industri yang memang banyak berdiri di Provinsi Banten.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending