Connect with us

ERA HUKUM

Pemberhentian Dodi Hendra Dianulir, Dugaan Perampasan Tanah pun Berbalik Arah

“Alhamdulillah, hari ini saya lega setelah apa yang disangkakan kepada saya tak bisa dibuktikan. Fitnah demi fitnah yang dilemparkan kepada saya satu per satu mulai dimentahkan oleh hukum,”

Published

on

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang – Sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok, ternyata persoalan yang membelit Dodi Hendra tidaklah sedikit. Namun hebatnya, satu persatu persoalan yang seakan dibuat – buat untuk menjatuhkannya mulai menampakkan titik terang dan membersihkan namanya.

Dodi yang seperti sengaja dijatuhkan oleh “lawan politiknya” melalui badan kehormatan DPRD Kabupaten Solok dari jabatan ketua DPRD Kabupaten Solok, akhirnya bisa tersenyum setelah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menganulir “kenekatan” anggota Badan Kehormatan di DPRD daerah penghasil beras ternama itu.

Persoalan lainnya yang diarahkan kepada kader Partai Gerindra ini adalah dituduh menyerobot lahan berupa sawah milik warga sebanyak 32 piring di daerah Koto Hilalang. Tuduhan ini didakwakan kepadanya kala status ketua DPRD yang disandangnya “dikudeta” oleh koleganya sendiri dengan sebuah alasan yang bisa dikatakan tidak tepat.

“Alhamdulillah, hari ini saya lega setelah apa yang disangkakan kepada saya tak bisa dibuktikan. Fitnah demi fitnah yang dilemparkan kepada saya satu per satu mulai dimentahkan oleh hukum,” ungkapnya kepada eranusantara.co, Senin, (27/12) siang di kediaman pribadinya.

Khusus terkait masalah penyerobotan sawah yang justru menjadi bumerang bagi yang melaporkannya, Dodi Hendra menjelaskan, awalnya pada 18 Oktober 2013 lalu, dia membeli sebuah lahan pertanian berupa sawah pada pemegang hak atas nama Almarhum Minik di depan notaris.

“Sejak itu saya mulai menggarapnya, eh tahu-tahu saya dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penyerobotan, padahal saya memiliki bukti yang jelas atas tanah itu,” jelas Dodi.

Tak sampai disitu, beberapa tahun setelah dibeli oleh Dodi, tiba – tiba ada orang atas nama Adiwijoyo yang mengklaim bahwa objek tersebut adalah milik pribadinya dibuktikan dengan sertifikat atas namanya.
Usai berdiskusi kesana kemari, termasuk ke salah satu kantor partai politik di Kabupaten Solok yang saat itu disambut oleh Ketua DPC nya, pada Selasa, (13/7) lalu Adiwijoyo membuat laporan perampasan tanah oleh Dodi Hendra ke Polres Arosuka didampingi oleh kuasa hukumnya.

Tak terima dengan kejadian itu, Dodi Hendra pun minta dilakukan gelar perkara di Polda Sumbar. Dan yang mengejutkan, ternyata Adiwijoyo adalah anak dari Rahmawati yang sebelumnya bernama Wijaya Taulani.

“Kekagetan saya tak sampai disana saja, dimana Adi Wijoyo dan Widjaya Taulani ternyata orangnya sama anak tunggal dari Rahmawati yang sebelumnya pemegang hak atas tanah ini. Pembayaran atas tanah ini saya berikan kepada Rahmawati dan Wijaya Taulani sebagai ahli waris, nah sekarang tiba – tiba datang orang baru atas Adiwijoyo sebagai pemilik, kan aneh,” imbuh Dodi.

Atas laporan yang sebelumnya dibuat oleh Adiwijoyo alias Wijaya Taulani ini, Polda Sumbar mengeluarkan surat bahwa lapotan ini tidak cukup bukti, namun dugaan pemalsuan identitas dan surat – surat atas nama Adiwijoyo sudah dapat dilakukan pelaporan.

Berdasarkan itu, Dodi Hendra langsung melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polda Sumbar dengan nomor laporan : STTL/44.a/XII/YAN/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat tanggal 13 Desember 2021 dengan dasar perkara penipuan dan atau penggelapan atau pemalsuan dalam jual beli sebidang tanah.

“Sekarang semuanya saya serahkan kepada aparat kepolisian, saya berharap kejadian yang menimpa saya tak terjadi pada orang lain. Saya juga berharap Polda Sumbar dapat membuktikan dan mengungkap juga aktor dibalik fitnah – fitnah yang dilemparkan kepada saya,” katanya mengakhiri.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA INVESTIGASI

Alami Cacat Pasca Tabrakan, Oknum Pejabat di Agam Diduga Tidak Bertanggungjawab

Published

on

Laporan : Fero

Agam, eranusantara.co – Salah satu oknum pejabat eselon III di Pemerintahan Kabupaten Agam diduga tidak bertanggung jawab lagi setelah sopirnya menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Lintas Lubukbasung-Bukittinggi, simpang Lubuk Kumbuak, Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Kecelakaan naas itu terjadi sudah lebih kurang dua bulan yang lalu dan membuat korban cacat dengan kondisi pincang dibagian kaki sebelah kanan, bahkan dibagian selangkangannya terus terasa nyeri.

Setelah dicoba ditelusuri dan dihimpun informasi oleh pihak media online eranusantara.co ke lapangan bahwa didapati keterangan dari masyarakat dan korban bersama keluarga, bahwa hingga kini pertanggungjawaban dari oknum Pejabat saat itu yang menggunai Plat Merah BA 73 T milik Pemda Agam itu tidak ada kejelasan.

Seperti Peristiwa tersebut yang telah di ceritakan oleh yulianani korban tabrakan di Jalan raya oleh mobil plat merah itu bersama keluarga dikediamannya, Rabu 12 Januari 2022 ketika dikunjungi langsung pihak media online eranusantara.co.

Yulianani bersama suaminya Agustiar, menyebutkan, kalau peristiwa tersebut sudah lebih dari dua bulan yang lalu. Dengan kronologis kejadian setelah mengalami tabrakakan dari belakang saat ingin menyebrang jalan pulang di simpang Lubuk Kumbuak, Lubuk Basung.

Disampaikannya bahwa saat itu kendaraan yang menabrak dari arah bersamaan yaitu ke arah Bukittinggi itu ialah mobil berplat merah dan didalam mobil ada ibuk bernama Rozetta yang diketahuinya salah satu pejabat di Pemerintahan Kabupaten Agam selaku Kabag Perekonomian.

” Setelah mengalami kecelakaan, waktu itu istri saya langsung dibawa ke Puskesmas Lubuk Basung, untuk mendapatkan pengobatan. Sehingga dengan kejadian itu mengeluarkan biaya Rp. 19.000 yang dibiayai oleh ibuk Rozetta,” ungkap Agustiar.

Setelah dari puskesmas, Dianya langsung kembali mengunjungi ibuk itu tepatnya di depan Puskesmas untuk mencarikan jalan solusi agar istrinya dibiayai pengobatan untuk lebih lanjut.

” Istri saya merasa kakinya lemah, dan terasa sakit di bagian pinggul karena terhempas akibat tabrakan itu. Saya rencana selanjutnya ingin membawa istri ke tukang urut dan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, jangankan ada perdamaian diantara duabelah pihak, malah ibuk tersebut hanya mau membantu dengan dikasih uang 100 ribu setelah dibayangkannya kalau biasanya sesuai dengan pengalaman berkendara bisa menghabiskan biaya jutaan.

” Dengan begitu saya menolak, dengan sebelum diberikannya uang 100 ribu dan ibuk itu kembali menambahkan uang dengan memberikan tambahan uang 100 ribu lagi,” ucapnya.

Selanjutnya, dengan ditolaknya uang dari ibuk itu, Agustiar mengaku tidak sampai banyak meminta bantuan kepadanya, karena tidak ingin memberatkan siapapun dalam kejadian ini karena sama-sama berkendara dijalan.

” Saya selanjutnya hanya meminta bantu untuk diberikan biaya kelanjutan pengobatan istri 1 juta saja seluruhnya. Tapi setelah diutarakan begitu, malah ibuk tersebut bilang kalau saya bersama istri ingin memerasnya dan bernada agak menghina kalau kami cari hidup dengannya dan terus menyalahi kami atas kejadian kecelakaan ini,” ulasnya.

Selanjutnya kata Agustiar, keesokan harinya dianya mendatangi ibuk Rozetta ke ruang kerjanya dilantai dua yang ada di kantor Bupati Agam, tetapi masih tidak ada titik temu dan kesepakatan.

” Malahan waktu itu ibuk Rozetta tidak mau membantu lagi dengan alasan sudah tertutup hatinya untuk membantu dan menyebutkan saya sombong, karena tidak mau menerima uang yang diberikannya sebanyak 200 ribu, sambil membandingkan pekerjaannya dengan saya yang hanya masyarakat biasa ini,” sebut Agustiar ke awak media mengingat kembali perihal yang di alaminya itu.

Sembari demikian lanjut Agustiar menceritakan, karena tidak ada titik temu waktu itu sehingga, ibuk Rozetta menyuruh dirinya kalau ingin memperpanjang, silahkan melapor atas kejadian kecelakaan itu.

” Saya sebagai masyarakat biasa tentu merasa enggan untuk melapor. Sebab berfikir kalau persoalan ini panjang, tentu nanti saya dalam berusaha mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri menjadi terganggu. Jadi, intinya saya tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

” Sampai kini setelah lebih dua bulan sejak kejadian kecelakaan ini berlangsung, pihak Pemda Agam, dan ibuk Rozetta tidak pernah melihat dan mengunjungi istri saya yang saat ini mengalami cacat dan berjalan sudah pincang,” tambahnya.

Sementara dikonfirmasi ibuk Rozetta yang saat ini baru menjabat sebagai salah satu Inspektur Pembantu Inspektorat di Dinas Inspektorat Kabupaten Agam membantah kalau dianya tidak bertanggung jawab atas kejadian ini.

Akan tetapi, dengan banyak pertanyaan yang diutarakan mengenai peristiwa itu oleh pihak media ke ibuk Rozetta malah menyuruh pihak media untuk tidak membuat berita ini. Karena beralasan kalau informasi berita tersebut tidak update (sudah lama).

” Sebelumnya, Saya sudah menawarkan untuk mengobati. Saya pernah memberi uang 200 ribu untuk pergi ber urut setelah saya sarankan untuk ronsen, dan konsul. Namun suaminya menolak karena ingin meminta uang dengan jumlah banyak,” sebutnya di ruang kerjanya Rabu 12 Januari 2022 dengan nada yang agak kesal ke pihak media online eranusantara.co.

Diakui oleh ibuk Rozetta bahwa memang setelah kejadian tidak ada pernah lagi melihat dan mengunjungi mereka yang pernah mengalami tabrakan dengan mobil dinas BA 73 T waktu saat di Kabag Perekonomian Pemkab Agam.

” Memang tidak ada, karena saya sudah kesal setelah diberikan uang, saran dan masukkan untuk berobat tidak diindahkan dan ditolak, jadi intinya semuanya tidak ada persoalan tentang itu jangan diungkit lagi, karena saya sudah pernah ditegur dan dipanggil oleh bapak Bupati,” tutupnya dengan buru-buru selesai sesi konfirmasi dengan awak media karena ingin memimpin rapat.

Menanggapi itu Zamzami wakil Dirwaster Badan Pembantau Kebijakan Publik (BPKP) Sumatera Barat sangat menyayangkan hal itu sampai terjadi.

Dikatakannya, seharusnya persoalan ini harus cepat disikapi kalau memang ingin punya niat untuk membantu masyarakat yang telah mengalami musibah itu.

” Kita melihat masyarakat tersebut tidak banyak neko-neko dan hanya ingin perhatian dan dibantu untuk pengobatannya pasca kecelakaan. Juga  Pejabat terkait sedang Udin (urusan dinas) dan memakai kendaraan Dinas. Jadi, tolong sebagai pejabat pemerintah agar memperlihatkan konsistensinya,” tegas Zamzami Rabu 12 Januari 2022.

Editor : Honest 

Continue Reading

ERA PERISTIWA

Kalapas Lubuk Basung Jelaskan Kronologis Meninggalnya Napi Narkoba Di Streplsel

Published

on

Laporan : Fero

Agam, Eranusantara.co – Puluhan Wartawan yang bertugas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat datangi secara kusus Lapas II B Lubuk Basung, Selasa 11 Januari 2022. 

Kedatangan awak media itu dalam rangka setelah viralnya di Media Sosial perihal meninggalnya salah satu tahanan Narkoba di sel tahanan di Lapas tersebut dikabarkan dengan cara gantung diri. 

Dalam hal ini kedatangan berapa awak media disambut langsung oleh Suroto Kepala Lapas Klas II B Lubuk Basung diruang kerjanya setelah jam shalat Zhuhur.

Kepada wartawan, Kepala Lapas Suroto menjelaskan bahwa Narapidana kasus narkoba yang meninggal bernama Syahrial (34) yang lebih akrab disapa Poron memang bunuh diri dengan melilitkan tali plastik ke leher yang ada di tangannya lalu melilitkan ke pintu sel tahanan.

“ Syahrial alias Poron yang lari dari Lapas sejak Bulan Agustus 2021 terkait kasus narkoba akhirnya kembali ditangkap oleh Polres Agam. Dan sebelum diserahkan ke Lapas, Syahrial alias Poron dibawa ke RSUD untuk di Visum dan kemudian Minggu malam diserahkan ke Lapas untuk diisolasi mandiri,” ujar Suroto.

Kalapas menyebutkan, sebelum dijebloskan ke Lapas, Syahrial sudah banyak mengalami luka memar pada tubuhnya dan luka tembak pada betis kiri.

” Dan pada pagi hari Senin (10/1/2022) ketika di cek oleh penjaga pengamanan Lapas, ternyata Syahrial telah meninggal,” terangnya.

Suroto menambahkan, kejadian atas kematian Syahrial kasus narkoba yang melarikan diri dari Lapas kelas II B Lubuk Basung memang seperti itu adanya dan tidak ada unsur lainnya. 

” Kita mengharapkan agar masyarakat jangan terpancing isu- isu yang tidak benar. Kami bersama anggota keamanan Lapas telah bekerja semaksimal mungkin dengan segala upaya agar para narapidana aman dan nyaman di dalam Lapas. Kita juga memasang alat pengintai atau cctv,” ungkapnya.

Lebih Lanjut pembicaraan Kalapas bahwa hingga saat ini tercatat 295 Narapidana penghuni Lapas kelas II B, Padang Lansano, Lubuk Basung dengan 35 kamar dan 3 Blok. 

Sedangkan untuk menu perharinya untuk satu orang hanya Rp. 20.000,- dan diharapkan tahun depan ada peningkatan anggaran untuk menu. Karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Sementara, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kata Suroto, Narapidana dibekali dengan berbagai keahlian, seperti montir mobil, motor, bertani dan kerajinan lainnya. ” Dimana keahlian yang dimilikinya untuk masa depan setelah mereka keluar dari Lapas ini,” pungkasnya.

Editor : Honest 

Continue Reading

ERA HUKUM

Batasan Dewan Terhadap Dana Pokok Pikiran ( POKIR )

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan : Wahyu / RMA

Eranusantara- Padangpanjang –– MESKI Pemilu 2024 masih dua tahun lagi, sejumlah partai politik (parpol) baru mulai bermunculan ke publik.Partai politik baru di setiap pemilu selalu bermunculan silih berganti, datang dan pergi.

Inilah era pemilu liberal yang mana pertarungan politik ditentukan kuantitas, bukan kualitas. Kekuatan partai dikendalikan pasar bebas, bukan lagi ideologi dan jati diri. Kehebatan partai ditentukan cukong dan pesona karisma tokoh tertentu, bukan lagi mekanisme organisasi kepartaian yang berlaku. Kemenangan caleg pun lebih disebabkan kekuatan isi tas, bukan kualitas.

Untuk menunjang kekuatan isi tas menghadapi Pemilu 2024 nanti , disinyalir Anggota Legislatif bermain pada Pokir untuk persiapan tabungan mereka.Prilaku anggota DPRD bermain maupun pengkondisian proyek sudah jelas menyalahi aturan dan masuk tindakan gratifikasi, dengan kata lain melakukan tindak pidana korupsi. 

Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD. Yang juga didukung dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, dipasal tersebut, melarang Anggota Dewan main proyek.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending