ERANUSANTARA Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan kepada jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengupayakan agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum pada Jumat pagi.

Instruksi itu keluar usai sejumlah fasilitas umun rusak dalam aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

“Lakukan langkah-langkah Identifikasi semua kerusakan. Sampah harus bersih 6 jam setelah unjuk rasa selesai,” kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

• BUMNag Tiku Utara Patut Dipertanyakan Dimana Rimbanya
• Soal Kebun Warga di Hutan CA, BKSDA Agam Sebut Telah Beri Data Pendukung ke Polres
• Masyarakat Minta Segera Proses Oknum yang Berkebun di Hutan CA Kampung Melayu
• DPD PAN Padangpanjang Sebar 1,5 Ton Beras untuk Kader dan Masyarakat Terdampak PPKM Darurat
• Ketua DPRD Dorong Pemko Carikan Solusi Terhadap Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Dia mengatakan Gubernur menginstruksikan agar fasilitas taman harus pulih dalam 24 jam. Serta, kata dia, semua jalan harus bersih dan berfungsi normal sebelum jam 6 pagi.

Adapun dia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiapkan 100 personel penyedia jasa lainnya perorangan(PJLP) #PasukanOrangeDLH

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan kendaraan street sweeper atau penyapu jalan otomatis 10 unit, mobil pickup 12 unit, dan truk sampah anorganik 20 unit.

Untuk sarana yang digunakan, kata dia, terdapat sarung 1.000 lebar dan sapu 500 batang

Tempo.Co

JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali di wilayah DKI Jakarta mulai diterapkan, Senin (14/09/2020).

Kebijakan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 di Ibu Kota yang terus melonjak.

• BUMNag Tiku Utara Patut Dipertanyakan Dimana Rimbanya
• Soal Kebun Warga di Hutan CA, BKSDA Agam Sebut Telah Beri Data Pendukung ke Polres
• Masyarakat Minta Segera Proses Oknum yang Berkebun di Hutan CA Kampung Melayu
• DPD PAN Padangpanjang Sebar 1,5 Ton Beras untuk Kader dan Masyarakat Terdampak PPKM Darurat
• Ketua DPRD Dorong Pemko Carikan Solusi Terhadap Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pemberlakuan kembalinya PSBB di DKI?

Selamet Anggoro (32), pengemudi Ojek Online menilai, kebijakan ini sangat merugikan para pekerja lepas.

“Tidak tahu mau bicara apa mas, terserah pemerintah saja, yang jelas kami pasrah ke ilahi, kalo dibilang rugi, sudah pasti, mau dapat uang dari mana” jelas Selamet di kawasan Bunderan HI, Jakarta Pusat, Sabtu (12/09/2020).

Sama halnya dengan Selamet, pengemudi Ojek Online, Wahyu Adi Nugroho yang juga mantan karyawan salah satu restaurant makanan di daerah Sudirman, Jakarta Selatan mengeluh akan kebijakan PSBB kembali.

Jakarta – Penerapan denda pelanggaran PSBB transisi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta hingga 21 Agustus 2020 telah terkumpul sebanyak Rp.3,5 miliar.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan denda tersebut diperoleh selama masa PSBB transisi, yakni dari 5 Juni hingga 21 Agustus 2020.

“(Denda) sudah di angka Rp 3,5 miliar,” ujar Arifin, Sabtu (22/8/2020).

• BPJS Kesehatan Bersiap Hadapi Tantangan
• Awali Karir di Surabaya, Warga India Masuk Deretan Orang Terkaya Dunia
• Bisnis Singapura Melangkah ke Depan Gunaan Fintech Tingkatkan Efisiensi
• Mulai 1 September, 10 Perusahaan Digital Luar Negeri Mulai Memunggut PPn di Indonesia
• Pricerite Group dan HKBN Bangun Kemitraan Strategis

Dirinya mengungkapkan, denda tersebut diperoleh dari pelanggaran penggunaan masker, pelanggaran di tempat fasilitas umum, dan pelanggaran di lokasi kegiatan sosial-budaya. Khusus denda dari pelanggaran penggunaan masker diperoleh Rp 1,7 miliar.

“Kalau yang (denda) dilakukan keseluruhan, ya besar. Artinya beberapa yang sudah (denda) untuk masker saja Rp 1,7 miliar,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak.

• BUMNag Tiku Utara Patut Dipertanyakan Dimana Rimbanya
• Soal Kebun Warga di Hutan CA, BKSDA Agam Sebut Telah Beri Data Pendukung ke Polres
• Masyarakat Minta Segera Proses Oknum yang Berkebun di Hutan CA Kampung Melayu
• DPD PAN Padangpanjang Sebar 1,5 Ton Beras untuk Kader dan Masyarakat Terdampak PPKM Darurat
• Ketua DPRD Dorong Pemko Carikan Solusi Terhadap Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Dikutip dari detik.com, pada sebelumnya, denda yang didapat Pemprov DKI Jakarta dari para pelanggar PSBB transisi sebanyak Rp 2,8 miliar. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan denda itu sudah disetorkan ke kas daerah.

“Keseluruhan Rp 2,8 miliar,” ujar Arifin saat dihubungi, Selasa (11/8).