Connect with us

ERA INVESTIGASI

Merasa Berita Opini, CV. Hilma Putra Suplayer BPNT Akan Layangkan Surat Ke Dewan Pers

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wasim Mursalim/ Kang Ben

ERANUSANTARA KARAWANG, JABAR : CV. Hilma Putra Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang akan mengirimkan surat pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan di salah satu media online, bahwa dalam isi berita di Desa Gepolkarya tersebut tidak benar.

Seharus pihak media konfirmasi terlebih dahulu kepada beberapa warga atau ke suplayer yang memasok barang tersebut, dan ini jelas sudah melanggar kode etik Jurnalis, bukan itu saja saat dilihat website beritanya dalam bentuk Blogger bukan wordpress. Hal tersebut dikatakan oleh Samsudin Kmd biasa di sapa Ewon kepada eranusantra.co, Selasa (17/11/2020).

Lanjut Samsudin, dalam berita tersebut di sebutkan bahwa karung tidak bermerk, satu ekor ayam kurang lebih 6,ons juga buah salak campur yang busuk sekira 5 ons dan kacang ijo 2,5 ons semua itu saya ambil di warung Wakil Asep Desa Gepolkarya Kecmatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Itu semua tidak benar, “yang kami kirim Ayam satu Ekor 1 kg, Kacang Ijo 4 Ons, Beras 10 Kg, Telur 15 Butir, buah satu kilo dalam bentuk salak, kalau di situ ada tulisan busuk itu tidak semua dan selama ini warga yang tidak ada yang komplin.” Tegasnya

Samsudin, menjelaskan kembali, masalah beras tidak ada mereknya, betul beras yang kami tidak ada merek, tetapi dalam keadaan Transisi. Bahwa BPNT sudah tidak kerjasama lagi dengan BULOG per oktober 2020, bisa dikatakan masih masa transisi, nantinya BPNT akan memakai PT. PERTANI atau memakai BUMD (Badan Usaaha Milik Daerah).” Ujar Samsudin biasa di sapa Ewon

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA CITIZEN CERDAS

Terkesan Ada Permainan, Nama CV Siluman Muncul di LPSE Kamenag Sumbar Sebagai Pemenang Tender

Published

on

Laporan : Honest

Eranusantara, Padang – Pelaksanaan tender di jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terkesan tidak Profesional dan diduga penuh interfensi.

Hal itu terpantauan di LPSE Kementerian Agama setelah terlihat saat pengumuman pemenang tender rehab Kantor kementerian Agama Kabupaten Agam yang telah di umumkan pada Jumat 23 April 2021 pasca selesai pembuktian kualifikasi Kamis, (22/4/21).

Informasi yang di rangkum dari beberapa peserta tender mengatakan bahwa berawal dari evaluasi terhadap rekanan yang diundang, disampaikan bahwa rekanan yang di udang untuk Evaluasi yakni CV Azri hijau, sementara keluar pada hari Jumat sebagai pemenangnya bernama CV Green Azri.

Sangat janggal bila Panitia tender memenangkan CV Green Azri, karena CV tersebut tidak masuk dalam hasil evaluasi. Diduga Pokja mendapat intimidasi sehingga memenangkan CV Green Azri tersebut.

” Kalau Pokja profesional dan tidak menerima intimidasi, tidak mungkin memenangkan CV Green Azri yang sama sekali tidak ada keluar sebagai hasil Evaluasi. Yang di Evaluasi adalah CV Azri Hijau, bukan Green Azri,” ungkap salah seorang rekanan yang ikut tender tersebut yang namanya tidak mau disebutkan.

Lebih lanjut, Rekanan itu mengungkapkan dalam pelaksanaan tender di LPSE Kementerian tersebut, kalau ada penulisan huruf atau angka yang salah, maka panitia (pokja) mestinya membatalkan atau menggugurkan CV tersebut.

” Nah kenapa hal ini sengaja di biarkan, dan pengumuman itu dapat diakses oleh semua orang,” ujarnya.

Setelah di ketahui banyak orang, terpantau di LPSE Kementerian tersebut bahwa panitia (pokja) diduga mengganti tulisan CV Azri Hijau yang di Evaluasi sebelumnya, dengan ditukar dengan nama CV Green Azri.

” Ini Ada Apa? Apakah yang dilakukan Pokja tidak menyalahi aturan yang sesuai protab tender LPSE ?,” tanya Rekanan itu pula.

Dikatakannya, sebagai peserta tender pihaknya sangat berharap pada Pokja agar profesional dalam melaksanakan tugas sesuai yang telah di atur oleh UU/peraturan tender.

” Kalau nama CV atau Perusahaan yang di Evaluasi lain dan keluar sebagai pemenangnya bernama perusahaan lain, tentu terindikasi bisa menyalahi aturan secara administrasi. Sebab Nama CV itu tidak sembarang membuatnya,” tuturnya.

Anehnya lagi sambung Rekanan itu menjelaskan bahwa hasil Evaluasi yang dikeluarkan di LPSE Kementerian Agama tersebut bersaman keluarnya dengan Pengumuman Pemenang tender.

” Biasanya, kalau sebelum Pengumuman Pemenang tentu harus ditampilkan dulu hasil Evaluasinya di website LPSE tersebut. tapi ini tidak, malahan keluar hasil evaluasi dan pengumuman pemenang bersamaan,” imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut diatas Ketua DPW LSM Garuda NasionaI Sumbar Bj Rahmad meminta Pokja tender rehab kantor Kemenag Kabupaten Agam segera membatalkan pemenang CV Green Azri, karena CV Green Azri tidak ikut “Evaluasi”.

Bj Rahmad juga berharap Pokja melakukan tender sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. ” Bukan melegalkan aturan di bawah tekanan maupun intimidasi,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Panitia tender belum dapat dijumpai dan di hubungi.

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Dunia Malam Kota Padang Makin Liar, Den Hot Café Hadirkan Live Dancer dan Jasa Wanita Penghibur

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

“Sejauh ini kita belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin apapun untuk Den Hot Café,” ungkap Arfian,

Eranusantara, Padang – Pademi Covid-19 berpegaruh besar terhadap sector ekonomi masyarakat. Beberapa sector usaha dan aktifitas perputaran ekonomi sangat merasakan dampak penyebaran virus yang terjadi hampir diseluruh dunia ini. Khusus terhadap penyedia jasa hiburan seperti Karaoke, Pub dan tempat hiburan lainnya, tentu juga merasakan dampak yang sama. Pasca dicabutnya status PSBB oleh pemerintah, semua aktifitas ekonomi ini perlahan mulai berjalan kembali dengan berbagai aturan demi mencegah penyebaran virus yang telah merenggut puluhan ribu nyawa di Indonesia ini.

Meski sudah diterapkan berbagai aturan ketat dibeberapa pusat ekonomi ini, termasuk tempat hiburan, masih ada juga beberapa pengusaha tempat hiburan yang memanfaatkan kondisi untuk melakukan kecurangan. Seperti salah satu tempat hiburan malam Den Hot Café yang terletak di Jl. Hangtuah, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

Didapati, Den Hot Café menyediakan jasa wanita penghibur dan Live Show Dancer setiap harinya. Wanita – wanita berpakaian sexy terpantau dan selalu mengisi acara setiap malamnya di tempat yang disebut tak memiliki izin operasi ini.

Saat hal ini dionfirmasikan kepada DPMPTSP Kota Padang, Selasa, (16/3) siang, pihak DPMPTSP memita waktu untuk mencari data izin yang dimiliki Den Hot Cafe dulu.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Kadisdikbud Agam Luruskan Isu Dugaan Pekerjaan Pokir Ditentukan Oknum DPRD

Published

on

Laporan : Honest

Eranusantara, Agam- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam Drs. Isra . M.Pd cepat tanggap dalam meluruskan isu berkembang tentang adanya dugaan oknum Anggota DPRD Kabupaten Agam yang menentukan pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) di Lingkungan Dinas tersebut.

Sebelumnya, Informasi yang beredar dilapangan adanya dugaan kalau pekerjaan hasil dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD di Lingkungan Disdikbud Agam, telah ditentukan dan ditunjuk sendiri oleh oknum Anggota Dewan siapa rekanan atau pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

” Informasi Itu tidak benar. Yang jelas sampai saat ini semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan dengan pihak ketiga prosesnya belum dimulai,” ungkap Isra ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya Rabu (10/3).

Karena telah menjadi perbincangan dan isu dilapangan, Kadisdikbud Agam itu lebih detail menjelaskan bahwa tidak mungkin selaku Anggota DPRD bersikap seperti itu. 

“Perlu diluruskan, Anggota DPRD bukan pelaksana kegiatan, jadi tidak mungkin mereka yang akan menentukan perusahaan yang akan bekerja,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut Isra Mengatakan, Apabila pekerjaan sudah bisa dimulai, maka pelaksanaan pekerjaan tetap disesuaikan ketentuan yang berlaku. 

Dikatakan sesuai ketentuan, proses pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik yang tender maupun yang Penunjukan Langsung (PL). 

” Jadi pada tupoksinya Masing-masing Dinas bukan lagi sebagai penentunya. Akan tetapi telah ada jalurnya yang memproses. Bahkan semua Pejabat didalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut merupakan PNS Fungsional,” tambah Isra mengakhiri.

Continue Reading

Trending