Connect with us

ERA HUKUM

Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Dodi Hendra, Epyardi Asda Tak Hadir di Mapolda Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Polda Sumatera Barat melakukan mediasi terkait laporan Dodi Hendra kepada Epyardi Asda atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, agenda mediasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat ini tidak terjadi karena pihak terlapor, Epyardi Asda yang juga Bupati Solok tidak hadir dalam agenda ini. Yang hadir hanya Dodi Hendra selaku pelapor bersama kuasa hukumnya dan didampingi sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Tampak, Dodi Hendra hadir bersama dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan pengacara dari Dodi Hendra, Yuta Pratama mendatangi Polda Sumbar dalam mengikuti proses mediasi di Subdit 5, Cyber Direkrimsus Polda Sumbar, Selasa, (7/9) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyampaikan rasa terimakasih kepada Polda Sumatera Barat, yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Epyardi Asda yang juga Bupati Solok ini.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Opsgaktib TA 2021 POM Lantamal II tegakkan kedisiplinan dan ketertiban di wilayah hukum Lantamal II

Published

on

Laporan: Dedet/ Hms

Eranusantara-co Padang – Meneruskan perintah Komando Pusat dalam rangka menekan angka pelanggaran prajurit TNI AL, pada hari Selasa,(28/09/2021).Polisi Militer Lantamal II Padang, melaksanakan Opsgaktib “WASPADA WIRA PARI” TA 2021 yang dipimpin langsung oleh Komandan Pom Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla bertempat di Jl. Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang.

Operasi ini di selenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan prajurit yang disiplin dan tertib guna membangun TNI AL yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum di wilayah Lantamal II.

Sebelum pelaksanaan, Danpom Lantamal II melakukan pengecekan kesiapan personel Pom Lantamal II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaan Opsgaktib tetap santun tetapi tegas dalam bertindak apabila ada prajurit yang terbukti melanggar khususnya dalam berkendaraan.

“Dalam Opsgaktib kali ini Danpom Lantamal II menekankan tentang penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan pribadi maupun dinas bagi seluruh prajurit dan ASN yang berdinas di Lantamal II, serta penggunaan masker.Selama pelaksanaan, telah didapati pelanggar 1 orang prajurit yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga diberikan sanksi terhadap prajurit tersebut”, tegas Danpom Lantamal II.

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Gagal, Penyelidikan Kasus UU ITE Bupati Solok Dilanjutkan

“Medias sempat dijadwalkan, namun Epyardi Asda yang juga merupakan Bupati Solok tidak hadir di Mapolda Sumbar”

Published

on

Eranusantara, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda Setelah sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.

“(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/9).

Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa, (7/9). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.

Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra. Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.

Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan. “Untuk proses, saya minta proses ini lanjut,” kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9) siang.

Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 lalu. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda. Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan uang.

Sumber: radarsumbar.com

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Pemda Agam Terkesan Enggan Tindak Lanjuti Soal Tambak Udang Tanpa Izin

Published

on

Laporan : Honest


Agam, Eranusantara.co – Sudah dua kali pemberitaan keluar di Media Eranusantara.co menyoal tambak udang tanpa mengantongi izin usaha di beberapa Pinggiran Pantai Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Sampai saat ini belum terdengar dan terlihat tanda-tanda adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah setempat.


Oleh karena itu diindikasikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam hanya terkesan menutup mata dan berdiam diri atas aktivitas ilegal yang sudah lama berlangsung, bahkan didapati masih adanya kegiatan pembuatan kolam tambak udang yang baru.

Padahal, jelas-jelas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-NAKER) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam telah menyatakan bahwa aktivitas tambak udang dibeberapa wilayah Pesisir Pantai Tanjung Mutiara itu tidak memiliki izin dan juga liar.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW LSM Garuda Nasional Indonesia Wilayah Sumatera Barat Bj Rahmad. Dia sangat menyayangi atas belum adanya respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Pihak berkompeten lainnya tentang maraknya Tambak Udang yang sudah menjadi buah bibir ditengah masyarakat tersebut.

” Kita menginginkan ada kejelasan dan tindakan yang efektif dari Pemerintah Kabupaten Agam menyoal tambak udang itu. Kalau terus dibiarkan maka nanti akan berdampak kepada Pemerintah itu sendiri,” ungkap Bj Rahmad di Lubuk Basung, Jumat (3/9/21) kepada Media Eranusantara.co

Lebih Lanjut Bj Rahmad mengatakan, dengan tidak adanya respon cepat dari Pemerintah Daerah tentu nanti ini bisa menjadi asumsi negatif yang datang dari masyarakat. 

” Bisa-bisa nanti masyarakat menduga-duga kalau beroperasinya tambak udang tersebut karena adanya orang kuat dibelakangnya. Kita sungguh tidak ingin hal itu sampai di Cap oleh masyarakat dan dapat merugikan Pemerintah, dan pihak lain,” tegas mantan Ketua LSM Topan RI Wilayah Agam itu.


Disampaikan Bj Rahmad bahwa dalam intruksi Gubernur Sumbar Nomor : 1011/INST -2021 tentang Motorium tambak udang Vaname, sudah sangat dijelaskan.

” Sudah jelas dalam Instruksi Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan berbunyi diantaranya, Diminta Menghentikan pembukaan lahan baru untuk pembangunan tambak udang vaname yang tidak mempunyai izin dan yang belum diakomodir dalam perda tentang RTRW Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Dikatakan, dalam Surat Edaran itu dituliskan, bagi usaha budi daya tambak sudah beroperasi dan belum memiliki perizinan berusaha dan atau persetujuan lingkungan agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, menetapkan batas sepadan pantai sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 51 th 2016 tentang sepadan pantai dan Peraturan Mentri kelautan dan perikanan No 21 th 2018 tentang tata cara penghitungan sepadan pantai.

” Hal itu adalah surat yang ditandatangani langsung oleh Mahyeldi Gubernur Sumbar pada 15 Juli 2021 lalu. Jadi, hanya menunggu tindakan dan aksi yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan Pihak Terkait lainnya khusus di Kabupaten Agam,” ulasnya lagi.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Agam kalau memang telah ada masyarakat yang sudah berupaya melakukan pengurusan izin tambak udang tersebut agar secepatnya dituntaskan proses perizinannya sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.

” Segala sesuatu tentu harus melalui prosedur yang jelas, karena kalau tambak udang itu sudah berjalan dengan mengantongi izin, maka ada keuntungan pula yang akan didapatkan untuk Daerah Kabupaten Agam itu sendiri,” tutup Putra Daerah asli Lubuk Basung itu.

Sebelumnya, hasil konfirmasi media Eranusantara.co dengan Jetson Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam bahwa menyebutkan, seharusnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-Naker) Agam memberikan teguran untuk memberhentikan terhadap Aktivitas Tambak udang yang belum mengantongi izin usaha tersebut.

” Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat memprosesnya, terlebih dahulu setelah adanya proses lanjutan yang sudah masuk ke DPMPTSP-Naker Agam,” jelas Jetson di Lubuk Basung, Senin (30/8/21) lalu.

Lebih lanjut kata Jetson, kalau DPMPTSP-Naker Agam menyebutkan Aktivitas Tambak udang itu tidak ada izinnya. Berarti aktivitas tersebut liar.

” Kalau tanpa mengantongi izin, Berarti aktivitas ini liar. Kita dari Lingkungan Hidup, saat ini baru bisa memonitor secara umum karena belum adanya surat resmi masuk, tapi bila ada, maka nanti kami akan lanjuti ke lapangan,” Tegas Jetson.

Continue Reading

Trending