Connect with us

ERA BISNIS

Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita II

Published

on

Eranusantara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eranusantara.com, Jakarta –Wimboh Santoso, pria asal Boyolali, kini tengah menahkodai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2017. Ia diduga memainkan perannya dalam penentuan jabatan di institusi pasar modal. Sebelumnya, pria ini mengabdi cukup lama di Bank Indonesia (BI) yang kemudian berlabuh ke Bank Mandiri.

Tak hanya itu, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komioner OJK ikut meramaikan kancah ini. Ketika EraNusantara.com meminta klarifikasi kepada Hoesen, namun ia tidak merespon. Hal yang sama juga terjadi kepada Rahmat, malahan reporter kami nomor WhatsUp-nya diblok. Hasilnya adalah Rahmat Waluyanto ditunjuk sebagai Komisaris Utama KSEI, padahal Rachmat juga merupakan Komisaris di Bank Permata. Sedangkan, menurut POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Namun hal itu dibantah oleh Anto Prabowo, selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dalam surat elektroniknya. Ia menegaskan sesuai dengan POJK tersebut pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan. KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata.

Berbeda dengan Tito Sulistio, mantan Direktur Utama BEI dan Asosiasi Alumni Doktor Hukum UPH, mengatakan tidak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh perusahaan untuk mencari untung. Buktinya apa? Tito menambahkan dari profit tersebut kita dapat membagikan bonus kepada direksi dan karyawan, tegasnya. “Ngawur…., “sambil Tito tertawa.

Hal yang sama juga diamini oleh Drajad Wibowo Pengamat Ekonomi senior. Menurutnya KSEI boleh mencari laba. Karena KSEI, badan hukum berbentuk PT, secara teknis boleh membagi deviden. Tapi karena, dia bergerak di pasar modal, dia juga tunduk pada peraturan OJK. Jika OJK melarang KSEI membagi deviden, ya dia harus patuhi, tegas Drajad.

Baca Juga : Menteri Puan Umbar Uang Rp759 Juta?, Ternyata Untuk Ini!

Selain itu juga terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia. Inarno Djajadi dan kawan-kawan adalah hasil subjektifitas. Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, EraNusantara.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun ia mengindar. Karenanya, EraNusantara.com akan mengabarkan hasil investigasinya selanjutnya terkait oligarki di lembaga keuangan. Bagaimana pun mereka telah menentukan direksi dan komisaris di pasar modal. Karena itu, EraNusantara.com memulai pada kasus Gedung Wisma Mulia (WM) yang terdapat di Gatot Subroto:

OJK Melakukan Pemborosan

OJK dinilai publik memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung WM 1 sebesar Rp412.308.289.800, dan WM 2 sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.  Sekadar informasi, WM itu dimiliki oleh taipan Djoko S Tjandra.

Terkait masalah ini dapat dikatakan sangat krusial, sehingga Dewan Komisioner OJK harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung WM 1 dan 2, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya. Dokumen tim menunjukkan, kondisi tersebut malah akan berpotensi merugikan negara. Sebab seluruh lantai WM yang disewa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak dimanfaatkan.

Padahal pada prinsipnya, sewa adalah salah satu cara atau bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya untuk mengoptimalisasi BMN yang belum dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara. Bahkan, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang. Selain itu juga untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Secara payung hukum pun ada, bahwa pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Dan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.

Namun, di OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa gedung WM.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung WM 1 dan 2. Selain itu, terdapat potensi kerugian negara Gedung WM yang sudah dibayar sewanya selama tiga tahun seluas, 80.000 m, senilai Rp570 miliar dan hanya dipakai 10.000 m. Sementara di Gedung BI, OJK tetap membayar senilai Rp35 miliar per tahun. Berikut penjelasannya:

1. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawtro (Bl) dan gedung Sumilro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).

2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung WM yang mendasarkan pada metode least cost yaltu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung WM 2 sampai dengan tahun 2022.

3. Tidak melaksanakan opsi bell Gedung WM 1 dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.

Namun, Anto Prabowo, dari OJK menjelaskan, bahwa sebenarnya OJK adalah organisasi baru dengan pegawai yang cukup besar. Di Jakarta saja, pegawai sudah mencapai 3500 orang. Dalam prosesnya, OJK juga memakai sistem Appraisal, karena dalam ketentuan OJK, kalau itu harganya baik, its ok.

Saat ditanya bagaimana dengan Gedung Merdeka, kok henghang? Anto menjawab, “Karena dari pihak yang memiliki gedung tersebut menaikkan harga sebesar 60 persen di bulan Agustus 2018. Kita menghormati kontrak. Kontrak itu ada masa kondisi, namun pihak gedung masih men-charge sebesar 60 persen, ya… kita gak mau!” Namun ketika ditanya, apakah terdapat masalah, Ia mengatakan, gedung yang ditempati OJK semua disewa dan memakai sistim Appraisal.

“Di WM itu kita menyewa sebanyak 50 lantai sejak Januari 2018. Namun disayangkan, Gedung WM 1 belum ditempati atau kosong,” katanya. Ketika ditanya, kenapa tidak dipakai, ia menjawab harus men-set-up perabotan baru dll, sementara indusri itu membutuhkan OJK meningkatan pengawasan.

OJK telah diberikan opsi membeli, namun uangnya dari mana? Intinya OJK menghindari terjadi adanya biaya yang lebih besar. Di WM kontrak selama tiga tahun. Ia membenarkan pernyataan BPK, namun katanya, OJK juga mempunyai perhitungan sendiri. (Bersambung…)

(FHD_Redaksi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA BISNIS

BPJS Kesehatan Bersiap Hadapi Tantangan

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Setpres

Eranusantara, Jakarta – Tantangan di sektor kesehatan nasional ke depannya akan semakin kompleks. Tak hanya berkutat pada permasalahan pandemi, tapi juga persoalan kesehatan mendasar lainnya yang perlu diakui masih menjadi tugas besar banyak pihak.

Oleh karena itu, Achmad Yurianto yang baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Tugas berat harus segera kami jalankan karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan dan kesehatan secara nasional. Tentunya dengan bekerja lebih keras lagi karena tantangan kita hadapi ke depan tidak semakin ringan, tetapi semakin kompleks,” ujar pria yang akrab disapa Yuri ini di Istana Negara, Jakarta, selepas prosesi pelantikan pada Senin, (22/2).

Yuri memohon doa restu dari seluruh masyarakat dan menyatakan bahwa pihaknya akan terbuka untuk tiap masukan agar pekerjaan pihaknya ke depan dapat menjadi lebih baik.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA BISNIS

Awali Karir di Surabaya, Warga India Masuk Deretan Orang Terkaya Dunia

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Eranusantara, Jakarta – Lakshmi Narayan Mittal merupakan pria kelahiran India yang kini menjadi orang kaya di dunia karena komoditas baja. Kekayaan yang diperolehnya itu salah satunya dimulai dari Indonesia.

Berdasarkan Forbes, Lakshmi Mittal dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 91 di dunia dengan harta US$ 11,1 miliar. Dia juga dinobatkan sebagai orang paling kaya ke-9 di tanah India.

Lakshmi Mittal lahir pada 15 Juni 1950 di Churu, Rajasthan, India. Selagi kecil, Mittal besar di rumah kakeknya. Setelah mengecap pendidikan SMA, dirinya pindah bersama orang tuanya ke Calcutta lantaran perusahaan baja rintisan ayahnya menjadi mitra sebuah perusahaan besar.

Berbekal ijazah bisnis dan akuntansi dari St. Xavier College di Calcutta, pada tahun 1976 Mitta mendirikan perusahaan di Indonesia tepatnya di Surabaya. Hal ini dilakukan demi menjalankan tugasnya sebagai divisi internasional di perusahaan baja keluarganya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA NEWS

Moeldoko: Semua Ditegur Jokowi, Komunikasi Publik UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Published

on

ERANUSANTARA,JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok UU Cipta Kerja. Semua jajaran kabinet, ujar Moeldoko, kena tegur oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Khusus Omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” ujar Moeldoko di kantornya, Rabu, 21 Oktober 2020.

Belajar dari omnibus law ini, kata Moeldoko, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik. “Ini sebuah masukan dari luar maupun presiden, kami segera berbenah diri untuk ke depan lebih baik,” ujar Purnawirawan TNI ini.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik para pembantunya terkait UU Cipta Kerja yang dianggap tidak detail menjelaskan aturan sapu jagat itu, sehingga banyak diprotes publik.

“Soal vaksin Covid-19, ke depan saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks. Menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak UU Cipta. Dijelaskan detail, jangan sampai masyarakat demo lagi,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Senin, 19 Oktober 2020.

Sumber: TEMPO

Continue Reading

Trending