Connect with us

ERA INVESTIGASI

Kunjungi Outlet Isi Ulang, PT. TDR Tak Temukan Aqua Palsu

Published

on

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang – Terkait dugaan pemalsuan produk Aqua Galon Palsu di Kota Padang, PT. TDR selaku distributor Aqua di Sumbar langsung melakukan investigasi dan mendatangi outlet isi ulang di kawasan By Pass Kota Padang pada Kamis, (17/6) siang.

Outlet ini merupakan tempat yang diduga melakukan praktek pemalsuan produk Aqua jenis galon. Saat dikonfirmasi, Deni Ramadhan selaku sales manager kepada eranusantara.co mengatakan sudah melakukan investigasi dan mendatangi outlet yang dimaksud.

“Kami sudah mendatangi depot yang diduga melakukan pemalsuan ini. Setelah kami datangi, tak satupun produk palsu kami temukan di lokasi,” ungkap Deni, Jum’at, (18/6) siang di Padang.

Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa depot tersebut merupakan salah satu pelanggan TDR.

“Saat kami datangi, kami hanya menemukan dua galon produk Aqua, dan itu asli, memang pemilik depot ini merupakan salah satu pelanggan kami, ” jelasnya.

Deni menghimbau kepada masyarakat, jika menemukan produk yang diduga palsu, silahkan langsung melaporkan melalui layanan pengaduan Aqua.

“Kepada masyarakat, jika nanti menemukan produk Aqua yang diduga palsu, langsung saja laporkan melalui layanan pengaduan konsumen Aqua,” harapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA INVESTIGASI

Pemda Agam Terkesan Enggan Tindak Lanjuti Soal Tambak Udang Tanpa Izin

Published

on

Laporan : Honest


Agam, Eranusantara.co – Sudah dua kali pemberitaan keluar di Media Eranusantara.co menyoal tambak udang tanpa mengantongi izin usaha di beberapa Pinggiran Pantai Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Sampai saat ini belum terdengar dan terlihat tanda-tanda adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah setempat.


Oleh karena itu diindikasikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam hanya terkesan menutup mata dan berdiam diri atas aktivitas ilegal yang sudah lama berlangsung, bahkan didapati masih adanya kegiatan pembuatan kolam tambak udang yang baru.

Padahal, jelas-jelas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-NAKER) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam telah menyatakan bahwa aktivitas tambak udang dibeberapa wilayah Pesisir Pantai Tanjung Mutiara itu tidak memiliki izin dan juga liar.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW LSM Garuda Nasional Indonesia Wilayah Sumatera Barat Bj Rahmad. Dia sangat menyayangi atas belum adanya respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Pihak berkompeten lainnya tentang maraknya Tambak Udang yang sudah menjadi buah bibir ditengah masyarakat tersebut.

” Kita menginginkan ada kejelasan dan tindakan yang efektif dari Pemerintah Kabupaten Agam menyoal tambak udang itu. Kalau terus dibiarkan maka nanti akan berdampak kepada Pemerintah itu sendiri,” ungkap Bj Rahmad di Lubuk Basung, Jumat (3/9/21) kepada Media Eranusantara.co

Lebih Lanjut Bj Rahmad mengatakan, dengan tidak adanya respon cepat dari Pemerintah Daerah tentu nanti ini bisa menjadi asumsi negatif yang datang dari masyarakat. 

” Bisa-bisa nanti masyarakat menduga-duga kalau beroperasinya tambak udang tersebut karena adanya orang kuat dibelakangnya. Kita sungguh tidak ingin hal itu sampai di Cap oleh masyarakat dan dapat merugikan Pemerintah, dan pihak lain,” tegas mantan Ketua LSM Topan RI Wilayah Agam itu.


Disampaikan Bj Rahmad bahwa dalam intruksi Gubernur Sumbar Nomor : 1011/INST -2021 tentang Motorium tambak udang Vaname, sudah sangat dijelaskan.

” Sudah jelas dalam Instruksi Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan berbunyi diantaranya, Diminta Menghentikan pembukaan lahan baru untuk pembangunan tambak udang vaname yang tidak mempunyai izin dan yang belum diakomodir dalam perda tentang RTRW Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Dikatakan, dalam Surat Edaran itu dituliskan, bagi usaha budi daya tambak sudah beroperasi dan belum memiliki perizinan berusaha dan atau persetujuan lingkungan agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, menetapkan batas sepadan pantai sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 51 th 2016 tentang sepadan pantai dan Peraturan Mentri kelautan dan perikanan No 21 th 2018 tentang tata cara penghitungan sepadan pantai.

” Hal itu adalah surat yang ditandatangani langsung oleh Mahyeldi Gubernur Sumbar pada 15 Juli 2021 lalu. Jadi, hanya menunggu tindakan dan aksi yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan Pihak Terkait lainnya khusus di Kabupaten Agam,” ulasnya lagi.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Agam kalau memang telah ada masyarakat yang sudah berupaya melakukan pengurusan izin tambak udang tersebut agar secepatnya dituntaskan proses perizinannya sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.

” Segala sesuatu tentu harus melalui prosedur yang jelas, karena kalau tambak udang itu sudah berjalan dengan mengantongi izin, maka ada keuntungan pula yang akan didapatkan untuk Daerah Kabupaten Agam itu sendiri,” tutup Putra Daerah asli Lubuk Basung itu.

Sebelumnya, hasil konfirmasi media Eranusantara.co dengan Jetson Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam bahwa menyebutkan, seharusnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-Naker) Agam memberikan teguran untuk memberhentikan terhadap Aktivitas Tambak udang yang belum mengantongi izin usaha tersebut.

” Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat memprosesnya, terlebih dahulu setelah adanya proses lanjutan yang sudah masuk ke DPMPTSP-Naker Agam,” jelas Jetson di Lubuk Basung, Senin (30/8/21) lalu.

Lebih lanjut kata Jetson, kalau DPMPTSP-Naker Agam menyebutkan Aktivitas Tambak udang itu tidak ada izinnya. Berarti aktivitas tersebut liar.

” Kalau tanpa mengantongi izin, Berarti aktivitas ini liar. Kita dari Lingkungan Hidup, saat ini baru bisa memonitor secara umum karena belum adanya surat resmi masuk, tapi bila ada, maka nanti kami akan lanjuti ke lapangan,” Tegas Jetson.

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Tidak Berizin, DLH Agam Sebut Aktivitas Tambak Udang di Tanjung Mutiara Liar

Published

on

Laporan : Honest

Agam, Eranusantara – Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Agam, menanggapi Pemberitaan yang sudah viral mengenai aktivitas tambak udang Vaname, yang berada di beberapa pinggiran Pantai Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Dinas tersebut menyebutkan kalau pihaknya juga telah mendapatkan informasi bahwa aktivitas tambak udang itu sudah lama beraktivitas tanpa mengantongi izin usaha.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam Jetson mengatakan, seharusnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-Naker) Agam memberikan teguran untuk memberhentikan aktivitas tambak udang yang belum mengantongi izin usaha tersebut.

” Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memprosesnya, terlebih dahulu setelah adanya proses lanjutan yang sudah masuk ke DPMPTSP-Naker Agam,” jelas Jetson di Lubuk Basung, Senin (30/8/21) kepada Media Eranusantara.co.

Lebih lanjut kata Jetson, kalau DPMPTSP-Naker Agam telah menyatakan kegiatan tambak udang itu tidak ada izinnya. Berarti aktivitas tersebut liar.

” Kalau tanpa mengantongi izin, Berarti aktivitasnya liar. Kita dari Lingkungan Hidup, saat ini baru bisa memonitor secara umum karena belum adanya surat resmi masuk, tapi bila ada, maka nanti kami akan lanjuti ke lapangan,” Tegas Jetson.

Terkait adanya indikasi aktivitas tambak udang tersebut berada di kawasan hutan Mangrove, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, belum bisa memastikan persoalan itu.

” Seandainya nanti ada tim yang dibentuk oleh Pemda Agam terkait itu yang dinamanakan tim penegak aturan, tentu nanti bisa terungkap apakah masuk ke dalam kawasan hutan Mangrove atau tidak,” tutup Jetson.

Terindikasi lokasi tambak udang Vaname dipinggiran Pantai Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam tersebut berada dalam kawasan Hutan Mangrove yang harus dilindungi oleh undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diantaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

Dalam hal itu larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Sebelumnya, telah dikonfirmasi oleh Media Eranusantara.co kepada Dra. Hj. Retmiwati Kepala DPMPTSP-Naker Agam. Kadis membenarkan bahwa usaha tambak udang tersebut belum mengantongi izin usaha.

” Tidak pernah ada izin yang kami keluarkan, dan kami juga telah mendengar kalau hal demikian sudah marak,” ungkap Retmiwati diruang kerjanya Rabu (25/8/21) lalu.

Disampaikannya bahwa pernah ada tiga orang yang datang ke DPMPTSP-Naker, yang katanya ingin mengurus izin usaha tambak udang tersebut. Namun hingga kini tidak ada kembali lagi.

” Waktu itu pernah masyarakat ingin mengurus izin, tapi berkasnya tidak lengkap dan tersangkut juga masalah Lingkungan, sampai kini masyarakat tersebut tidak ada datang lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pihaknya juga sudah mendengar bahwa banyaknya Pembudidaya tambak udang tanpa izin tersebut. ” Pokoknya DPMPTSP-NAKER Agam tidak pernah mengeluarkan izinnya,” ulasnya lagi

Dikatakan, kalau masalah teknis pihaknya tidak mempunyai kewenangan. Karena katanya banyak Dinas yang mestinya dilalui sebelum dikeluarkan izinnya oleh DPMPTSP-Naker Agam.

” Sebelumnya dikeluarkan izin dari Pemerintah, tentu harus ada izin terkait Tata Ruang, lingkungan, Kehutanan, dan lainnya,” jelasnya pula.

Ditempat terpisah, Bj Rahmad Ketua DPW LSM Garuda Nasional Indonesia Wilayah Sumbar angkat bicara perihal persolan tambak udang yang tidak mengantongi izin usaha itu.

Bj Rahmad menyebutkan, dengan adanya pebudidaya pembesaran udang tanpa izin, pihaknya meminta Pemkab Agam dan pihak terkait lainnya segera menyikapinya.

Dia juga mengharapkan kepada pihak investor agar mengikuti peraturan dengan regulasi yang ada.

” Pihak Pemkab Agam mestinya tegas terhadap investor-investor yang nakal. Terkait perizinan Tambak udang vaname tersebut harus jelas, dan tidak ada neko-nekonya,” Tutur Bj Rahmad mengakhiri.

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Tidak Kantongi Izin, Tambak Udang Marak Dikawasan Pantai Pasia Paneh Tiku

Published

on

Laporan : Honest

Agam, Eranusantara.co – Saat ini pemandangan dipinggiran Pantai Pasia Paneh, Jorong Ujung Labuang, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, kabupaten Agam sudah dipenuhi oleh usaha Pembudidaya tambak undang (Lopster). Diduga para Pengusaha tidak mengantongi izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 

Tidak hanya itu lokasinya juga diindikasikan berada dalam kawasan Hutan Mangrove yang harus dilindungi oleh undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diantaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

Dalam hal itu larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Dari hasil investigasi Media EraNusantara.co ke beberapa titik lokasi tambak yang berada di Pasia Paneh, Jorong ujuang Labuang, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara itu masih banyaknya proses pembuatan kolam tambak udang baru, Bahkan informasi sudah ada pengusaha yang berpanen. 

Ketika dikonfirmasi Dra. Hj. Retmiwati Kepala DPMTSP-Naker Kabupaten Agam membenarkan kalau usaha masyarakat yang dinamakan tambak udang tersebut tidak ada yang memiliki izin.

” Tidak pernah ada izin yang kami keluarkan, dan kami juga telah mendengar kalau hal demikian sudah marak,” ungkap Retmiwati diruang kerjanya Rabu (25/8/21) kepada media EraNusantara.co.

Disampaikan Kadis bahwa pernah ada tiga orang yang datang ke DPMTSP-Naker, yang katanya ingin mengurus izin usaha tambak udang tersebut. Namun hingga kini tidak ada kembali lagi.

” Waktu itu pernah masyarakat ingin mengurus izin, tapi berkasnya tidak lengkap dan tersangkut juga masalah Lingkungan, sampai kini masyarakat tersebut tidak ada datang lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pihaknya juga sudah mendengar bahwa banyaknya Pembudidaya tambak udang tanpa izin tersebut. ” Pokoknya DPMTSP-Naker Agam tidak pernah mengeluarkan izinnya,” ulasnya lagi.

Dikatakan, kalau masalah teknis pihaknya tidak mempunyai kewenangan. Karena katanya banyak Dinas yang mestinya dilalui sebelum dikeluarkan izinnya oleh DPMTSP-Naker Agam.

” Sebelumnya dikeluarkan izin dari Pemerintah, tentu harus ada izin terkait lingkungan, Kehutanan, Tata Ruang dan Dinas lainnya,” jelasnya pula.

Continue Reading

Trending