Connect with us

ERA HUKUM

Konsultasi ke KPK, Ketua DPRD Datang Tanpa Protokoler

“Kami juga mengonsultasilan langkah apa yang harus diambil agar polemik ini bisa tuntas. Agar mas­ya­rakat tak resah dan merasa nyaman”

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Rizki A

Eranusantara, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra bersama Ketua Fraksi PPP DPRD Solok, Dendi mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin, (25/10) di Jakarta. Keduanya langsung berkonsultasi dengan KPK terkait persoalan yang terjadi di Kabupaten Solok.

Dodi Hendra yang me­ru­pakan kader Partai Ge­rakan Indonesia Raya (Ge­rindra) menyebutkan, ke­datangannya bersama Dendi dalam rangka kon­sultasi polemik yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini. Dia menyebut, konsultasi ke KPK ha­rus dilakukan untuk men­dapatkan solusi bersama.

“Kami juga mengonsultasilan langkah apa yang harus diambil agar polemik ini bisa tuntas. Agar mas­ya­rakat tak resah dan merasa nyaman. Selain itu kami juga melakukan konsultasi mengenai APBD Ka­bupaten Solok tahun 2022, karena diduga ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai aturan mulai dari proses pembahasan hingga saat ini,” ungkap Dodi Hendra yang juga Sekretaris PD Satria Sumbar ini.

Dodi berharap, konsultasinya dengan KPK ini dilakukan guna mempercepat pembagunan di Kabupaten Solok dan tidak melanggar aturan.  Serta tidak ada unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) guna menciptakan Kabupaten Solok yang bersih dari KKN.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Sempat Mangkir, Istri Wabup Solok Diperiksa Polda Sumbar Hari Ini

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Eranusantara, Padang – Sempat mangkir pada panggilan pertama Sabtu (21/5/2022) lalu, istri dari Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu diperiksa Polda Sumbar pada Senin (23/5/2022). Saat pemeriksaan, istri orang nomor dua di Kabupaten Solok itu masih berstatus saksi.

Kurniati, istri Wakil Bupati Solok diperiksa terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Iriadi Dt Tumanggung. Istri korban dalam laporan disebut ikut menerima uang ‘mahar politik’ senilai Rp850 juta tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan terkait pemeriksaan tersebut. “Benar, istri Wakil Bupati Solok diperiksa hari ini sebagai saksi,” ujar Satake kepada wartawan di Mapolda Sumbar.

Pada Kamis (19/5/2022) lalu, Polda Sumbar juga telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus tersebut. “Tiga orang saksi itu mungkin adalah pelapor yakni Iriadi Datuk Tumanggung dan saksi yang dibawa oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA HUKUM

Diperiksa Terkait Mahar Politik, Wabup Solok dan Istri Mangkir di Panggilan Pertama

“Agenda pemeriksaan Wabup dan istrinya hari ini tidak jadi. Katanya, istrinya lagi tidak enak badan,”

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu bersama istri dan mertuanya mangkir dari panggilan pertama Polda Sumbar terkait uang mahar Rp850 juta yang menjeratnya.

Dikutip dari Radarsumbar.com, Jon Firman Pandu yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu dilaporkan oleh Iriadi Dt. Tumangguang yang merupakan calon Bupati Solok pada Pilkada 2020 lalu.
Jon Firman Pandu diduga menerima uang Rp850 juta tersebut dari Iriadi untuk memantapkan posisinya di Pilkada Solok. Namun, kesepakatan itu tak terlaksana karena Iriadi kalah dan Jon Firman Pandu menang dengan Epyardi Asda sebagai Bupatinya.

Jon Firman Pandu dilaporkan oleh Iriadi Dt Tumanggung ke Polda Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/5/2022). Sebelumnya, pelapor (Iriadi) sudah berupaya meminta secara baik-baik dan cara kekeluargaan, namun hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Terkait laporan ke Polda Sumbar itu, Jon Firman Pandu terancam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan.

“Sejumlah saksi sudah diperiksa. Perkara itu sedang ditangani oleh penyidik Subdit 2 Ditreskrimum dan dalam penyelidikan, penelitian dokumen dan pengumpulan keterangan dari saksi,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Jumat (20/5/2022) di ruangannya kepada Radarsumbar.com.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA HUKUM

Kartini: dr. Bhakrizal Tidak Ikut Tanda Tangan Pengadaan APD

” Tidak pernah lagi komunikasi dengan dr. Bhakrizal, melainkan hanya dengan dua nama orang itu berkomunikasi yang baik. Karena ada dua kontrak, baik dari Dinkes maupun RSUD Adnan WD, yang di tandatangani di salah satu cafe di Kota Payakumbuh”

Published

on

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan : Honest

Padang, Eranusantara – Sidang dugaan korupsi belanja Fiktif Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Payakumbuh terus bergulir, beberapa kali sidang terus berlanjut yang kini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Payakumbuh.

Pada sidang Jumat, 13 Mei 2022 kemarin, JPU telah menghadirkan lima orang saksi dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, termasuk Riza Falepi selaku Walikota Payakumbuh yang sekaligus sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh.

Selain itu, dihadirkan juga salah satu saski bernama Kartini, yang disebut-sebut telah memfasilitasi rekanan dalam pengadaan APD di Dinas Kesehatan tersebut. Dalam kesaksiannya, Kartini menyebutkan bahwa dalam melakukan Kontrak kerjasama selama pengadaan APD, pihak rekanan tidak berurusan dengan dr. Bhakrizal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh waktu itu.

Kartini mengungkapkan, selaku orang yang mefasilitasi, pihaknya hanya melakukan kontrak dengan PPK, dan PPTK di Dinas Kesehatan maupun di RSUD Adnan WD Payakumbuh dan tentang APD itu sudah tersediakan yang dikatakan berasal dari tempat Bunda Putri.

” Saya hanya menemani (mefasilitasi) direktur Faisal dalam menandatangani kontrak dengan dr. Loli selaku PPK di Dinkes dan dr. Yanti selaku PPK di RSUD Adnan WD,” ungkap Kartini yang mengaku kenal baik dengan Walikota Payakumbuh Riza Falepi itu.

Sebelumnya jelas Kartini lagi, memang awal mulanya komunikasi dengan dr. Bhakrizal, akan tetapi setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Kadis Kesehatan Payakumbuh tersebut.

” Tidak pernah lagi komunikasi dengan dr. Bhakrizal, melainkan hanya dengan dua nama orang itu berkomunikasi yang baik. Karena ada dua kontrak, baik dari Dinkes maupun RSUD Adnan WD, yang di tandatangani di salah satu cafe di Kota Payakumbuh,” ujar Kartini di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut saat dipertanyakan oleh majelis hakim, untuk pencairan uang, waktu itu ada dua Cek yang di berikan PPK Dinkes dan RSUD Adnan WD.

” Jadi saat pencairan saya mengetahuinya, dan hanya sebatas mengetahui kalau uang di cairkan melalui rekening perusahaan yang Faisal selaku direkturnya,” jelas Kartini lagi.

Setelah pencairan selesai dan di ambil oleh PPK Dinas Kesehatan dan PPK RSUD Adnan WD kata Kartini, dia tidak tahumenahu lagi uang yang telah dicairkan itu.

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending