Connect with us

ERA POLITIK

Kisruh di Kab. Solok, DPC Kab. Solok Komit Dukung dan Bela Kader Gerindra

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre DP

Eranusantara, Kab. Solok – Kisruh antara Ketua DPRD Kab. Solok, Dodi Hendra dengan Bupati Solok, Epyardi Asda, sempat membuat heboh dan menjadi sorotan masyarakat Kab. Solok. Dodi Hendra yang sejak beberapa waktu lalu mengkritiki kebijakan Bupati Solok, manilai kebijakan – kebijakan yang diambil tidak berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat Kab. Solok saat ini. Hal ini disampaikan oleh Dodi Hendra kepada eranusantara.co, Rabu, (11/8) siang dikediamanya.

“Saya mengkritiki kebijakan eksekutif karena tidak menguntungkan masyarakat, bukan karena tidak menguntungkan pribadi saya. Saya di DPRD ditugaskan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, bukan mencari keuntungan pribadi saya,” ungkap Dodi.

Menyikapi hal ini, DPC Gerindra Kab. Solok, langsung melakukan konfrensi pers pada Senin,(16/8) sore. Dalam konfrensi pers nya, Jon Firman Pandu selaku ketua DPC Gerindra Kab. Solok menegaskan akan terus mengkritisi program pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Partai Gerindra hari ini akan terus tegak lurus diatas kepentingan masyarakat Kab. Solok. Saya Ketua DPC Gerindra Kab. Solok juga sebagai wakil bupati Solok menyatakan bahwa fraksi Gerindra akan mendukung semua kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan akan terus mengkritisi yang tidak pro rakyat, ” ungkap Jon Firman Pandu saat konfrensi pers di ruang fraksi Gerindra DPRD Kab. Solok, Senin, (16/8) sore.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA POLITIK

Kudeta Ketua DPRD Kab. Solok Berakhir, Masyarakat Apresiasi Pemprov Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Kisruh di DPRD Kab. Solok beberapa waktu lalu dianggap sebagai bentuk pengkudetaan terhadap Ketua DPRD Dodi Hendra. Hal ini disampaikan oleh beberapa pihak yang juga mengamati perkembangan politik daerah penghasil beras ternama ini. Tak hanya pengamat dari kalangan masyarakat saja, Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman dengan tegas mengatakan bahwa kejadian di DPRD Kab. Solok beberapa waktu belakang adalah pengkudetaan.

“Yang terjadi hari ini adalah pengkudetaan. Jika ingin jadi ketua DPRD tunggu 2024, jangan merampok, ungkap Evi Yandri kepada eranusantara.co beberapa waktu lalu di kantor DPD Gerindra Sumbar.

Pasca keluarnya putusan BK DPRD Kab. Solok pada 18 Agustus lalu, sebagian besar anggota DPRD Kab. Solok menganggap Dodi Hendra sudah bukan Ketua DPRD lagi. Imbasnya, keberadaan Ketua Dodi Hendra selaku Kerua DPRD sudah tidak diakui.

Kebijakan dan wewenang ketua DPRD langsung diambil alih oleh Ivoni Munir yang merupakan wakil ketua. Parahnya kebijakan – kebijakan yang diambil dalam memimpin sidang tidak dikoordinasikan dengan Dodi Hendra.

“Tidak, gak ada beliau koordinasi dengan saya. Saat kisruh itu saya sudah skors sidang terakhir hingga waktu yang belum ditentukan, tapi malah dibuka kembali malamnya dalam rangka pengesahan RPJMD. Kan aneh, saya masih ada, dan keputusan jelas bahwa sidang di skors, kok bisa – bisanya sidang dilanjutkan,” ungkap Dodi kepada Eranusantara.co.

Setelah hal ini menjadi topic hangat ditengah masyarakat Kab. Solok sejak beberapa minggu terakhir, Pemprov Sumbar membalas surat Sekwan DPRD Kab. Solok pada Kamis, (16/9).

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA POLITIK

Labrak Aturan, Dodi Hendra Dikudeta Secara Paksa

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Terkait pemberhentian Dodi Hendra dalam sidang paripurna, DPRD Kabupaten Solok, beberapa waktu lalu, ekretaris DPD Gerindra, Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan, ada tirani mayoritas yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok.

Eviyandri menyampaikan, tidak hanya tirani mayoritas, akan tetapi bisa disebut pengkebirian, pengkudetaan dari orang – orang yang merasa dirinya benar. Padahal, belum tentu yang sedikit itu salah.

“Saat ini masyarakat bisa melihat adanya tirani mayoritas yang terbentuk di Kabupaten Solok. Adanya pengkebirian, pengkudetaan secara paksa, kepada kader kami, Dodi Hendra dari orang-orang yang jumlahnya banyak dan merasa dirinya paling benar,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, Rabu, (1/8) siang.

Ia melihat, ada pelabrakan hukum yang terjadi saat ini di DPRD Kabupaten Solok. Salah satunya adalah tidak adanya amar dalam putusan Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Solok.

“Jika kita baca, tidak ada amar dalam putusan BK ini, tuduhan BK Kabupaten Solok soal agoransi tidak terbukti sebagai pimpinan DPRD, padahal pemecatan Dodi sebagai Ketua DPRD” paparnya.

Evi Yandri memandang adanya indikasi BK DPRD Kabupaten Solok melakukan pemaksaan ketika pemberian sanksi kepada Dodi Hendra. Sebab, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA POLITIK

Kuasa Hukum Dodi Hendra : Keputusan DPRD dan PLT Ketua DPRD Kab. Solok Cacat Hukum

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

“Jadi untuk mengangkat sebagai Ketua atau PLT ketua harus sesuai dengan yang dituliskan atau diaturkan dalam PP no 12 tahun 2018 tersebut. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam PP tersebut, maka pengangkatan PLT menjadi cacat hukum, ” terang Hengki

Eranusantara, Padang – DPRD Kabupaten Solok memberhentikan Ketua DPRD Kab. Solok dalam sidang paripurna yang digelar, Senin, (30/8) siang di ruang sidang DPRD Kab. Solok. Putuskan sidang paripurna ini menetapkan pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kab. Solok sisa jabatan 2019-2024. Selain itu, DPRD Kab. Solok juga memutuskan untuk meneruskan usulan penetapan pemberhentian ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut kepada Gubernur Sumbar.

Dalam putusan yang dikeluarkan, terlihat kerancuan pada poin pertama dan kedua. Pada poin pertama dijelaskan bahwa DPRD memutuskan penetapan pemberhentian, namun pada poin kedua, DPRD Kab. Solok mengatakan akan meneruskan usulan penetapan pemberhentian kepada Gubernur Sumbar.

Menanggapi putusan ini, Vino Oktavia selaku kuasa hukum Dodi Hendra menyatakan keberatan.

“Kami menyatakan keberatan, karena pemberhentian klien kami masih ada proses dan prosedur yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 38 ayat 3 PP No. 12 Tahun 2018 dengan peresmian pemberhentian oleh Gubenur,” ungkapnya kepada eranusantara.co, Senin, (30/8) sore, di Padang.

Selain penetapan pemberhentian Ketua DPRD, dalam paripurna ini juga dilakukan penunjukan Lucki Efendi sebagai wakil ketua DPRD Kab. Solok untuk melaksanakan tugas ketua DPRD. Hal ini dinilai akan berakibat terjadinya dualisme Kepeminpinan di DPRD Kab. Solok.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending