Connect with us

ERA LOKAL

Ketua Perkumpulan P3A Sri Rahayu Telukambulu Bantah Ada Proyek Siluman

Published

on

Laporan : Wasim Mursalin

Eranusantara, Karawang – Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan sebagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai kegiatan Padat karya pemerintah yang dalam hal ini Kementrian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Barat, mulai dilaksanakan.

Seperti halnya yang dilaksanakan di Desa Teklukambulu, pengerjaan Turap atau Tembok penahan Tanah (TPT) di sambut baik oleh para petani. Dengan anggaran sekitar Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) melalui anggaran APBN TA. 2021.

Sebelumya kegiatan Program P3-TGAI di beritakan di salah satu media online, bahwa pekerjaan tersebut Proyek Siluman dengan alasan tidak ada papan Proyek di lokasi pekerjaan tersebut, tetapi hal tersebut di bantah oleh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sri Rahayu Telukambulu, Abdilah Huntara yang akrab disapa Bayu.

Menurutnya, dimana letak silumannya?,  pekerjan tersebut sudah di kerjakan sesuai dengan aturan, untuk papan proyek bukan wewenang  kami, papan proyek wewenang dari BBWS dan sudah terpasang pada tanggal 4 mei 2021 sedangkan berita muncul tanggal 6 Mei 2021, dan dalam berita tersbut di tuliskan Proyek GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) bahwah itu salah, bahwa yang di kerjakan adalah Proyek dari BBWS yang dinamakan  Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).Tegas Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sri Rahayu Telukambulu, Abdilah Huntara.

“Kami atas nama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sri Rahayu Telukambulu, mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah dan Terima kasih Kepada Kepala Desa Telukambulu (Ahmad Samsuri), seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P3-TGAI dan para Petani, sehingga  di realisasikan untuk kelompok P3A Desa Telukambulu yang sedang berjalan.” Ungkap Ketua P3A Sri Rahayu Desa Telukambulu Abdilah Huntara Biasa di sapa Bayu, Senin, (10/5).


Menurutnya, kegiatan P3-TGAI yang meliputi kegiatan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan irigasi, dan tentunya sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat saat musim Pandemi Covid-19. “ Sehingga bisa membantu perekonomian yang ada di lingkungan sekitar karna tenaga kerja dalam pekerjaan di laksanakan dengan swakelola,” ujar Abdilah Huntara.

Disi lain di tempat terpisah menurut Petani pemilik sawah di sekitar, mendukung dengan adanya program P3-TGAI, pasalnya sangat membantu para petani sehingga untuk aliran air bisa maksimal ke area persawahan.

“Saya atas nama Petani mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala desa Telukambulu, BBWS dan Kelompok P3A Desa Telukambulu yang sudah berusaha untuk memperbaiki aliran irigasi persawahan dari Program P3-TGAI dengan cara di Turap atau Tembok Penahan Tanah (TPT) Sehingga air yang mengalir ke persawahan bisa maksimal,” ungkap Hidayatullah.

Disisi lain Kepala Desa Telukambulu, Ahmad Samsuri juga mengatakan, benar Desa Kami (Telukambulu_Red) mendapatkan Program P3-TGAI dari Provinsi Jawa Barat melalui dari BBWS Jatiluhur yang dimana anggaran dari pemerintah Pusat, Bahwa Program P3-TGAI di kerjakan oleh Perkumpulan Pemakai Air (P3A) Desa Telukambulu dimana tenaga kerjanya warga kami sendiri sehingga bisa membantu perekonomian yang ada di Desa kami, Pememrintah Desa hanya mengetahui, katanya.

“Saya Ucapakan Banyak terima Kasih Kepada BBWS Provinsi Jawa Barat yang sudah merealisasikan Progaram P3-TGAI untuk pembangunan TPT saluran air, sehingga petani sawah  kami bisa maksimal untuk mengaliri sawahnya,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA LOKAL

Bupati Solok Selatan Masih Biarkan Kejahatan PT. RAP terhadap Masyarakat di Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin

Published

on

Eranusantara, Padang – Sungguh Malang nasib petani di Ngari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin Kab. Solok Selatan. Setelah 14 tahun tak mendapatkan apa-apa dari pembangunan kebun sawit diatas tanah mereka. Awalnya kedatangan PT. RAP menjanjikan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit di Lahan masyarakat. 2007, PT RAP membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Dalam perjanjian itu, terdapat pembagian bagi hasil sebanyak 40% bagi hasil pembangunan kebun sawit dengan pemilik lahan yang hingga saat ini tak pernah dipenuhi. Selain itu, masyarakat tak kunjun mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya setelah banyak upaya dilakukan.

WALHI Sumbar dan LBH Padang mendampingi masyarakat untuk memperoleh hak atas tanahnya Kembali. Dalam Pemetaan yang dilakukan Oleh WALHI Sumbar Bersama masyarakat di Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, Setidaknya sudah telah terpetakan luas lahan perkebunan masyarakat di 2 Nagari tersebut dengan luas 172 Ha yang dimiliki oleh sebanyak 179 KK. Setidaknya, rata-rata masyarakat memiliki luas sekitar 1 – 2 Ha. sampai sekarang proses pemetaan masih tetap berlanjut agar seluruh Tanah masyarakat dapat terpetakan. Jumlah ini akan terus bertambah Seiring dengan dilanjutkannya pemetaan. disisi lain, Pemerintah telah memberikan beberapa surat peringatan kepada PT. RAP.

Sudah Hampir setahun semenjak diterbitkannya Surat Bupati Solsel Nomor: 578/196/DPMPTSP/X-2020, tertanggal 26 Oktober 2020, perihal Peringatan III (tiga) yang mengharuskan segala aktivitas PT. RAP untuk dihentikan sementara. Didalam tersebut berbunyi bahwa PT. RAP tidak memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah, tidak merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sebelumnya, melalui Surat Bupati Solok Selatan Nomor 525/156/DPMPTSP/VIII-2020 tertanggal 28 Agustus 2020 perihal: Penegasan Tentang Izin Lokasi PT. Ranah Andalas Plantation Nomor: 121/BUP-2005 Tanggal 29 Juli 2005 Tidak Berlaku Lagi, telah sangat tegas dinyatakan bahwa izin lokasi PT. RAP seluas 14.600 (empat belas ribu enam ratus) di Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Batang Hari tidak berlaku lagi. Tapi hingga pada saat ini PT. RAP masih tetap eksis dan melakukan aktivitas perkebunan. Padahal segala legalitas baik izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) tidak ada lagi.

Selain itu, perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan, disepakati pembagian hasil 60% : 40%, namun tidak sekalipun pihak perusahaan menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak kepada masyarakat hingga saat ini. Dari berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PT. RAP baik itu izin dan perjanjian dengan masyarakat Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, Namun sikap tegas yang dinanti tak kunjung ditepati oleh Bupati terpilih Solok Selatan 2021 -2025 yaitu Khairunnas. setidaknya 6 Bulan setelah dilantik oleh Gubernur, tidak ada ponten baik dari penyelesaian permasalahan PT. RAP dengan masyrakat di Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, malah terkesan mundur.

Dengan Tidak taatnya PT. RAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan belum terpenuhinya kewajiban memiliki HGU, adalah perbuatan salah dan melanggar hukum. Kegiatan pemanenan dan berusaha yang dilakukan oleh PT. RAP sampai saat ini adalah illegal. Pada Pasal 55 huruf b UU 39 Th 2014 ttg Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja Perusahaan Dilarang Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki dan/atau Menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Usaha Perkebunan serta Dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun atau Denda Paling Banyak 4 Milyar.

Semenjak SP3 yang dikeluarkan oleh Pjs Bupati Solok Selatan, sampai pada saat ini Bupati yang terpilih masih melakukan pembiaran atas seluruh kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh PT. RAP kepada masyarakat Pembiaran oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Solok Selatan dapat terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Pembiaran ini dibuktikan dengan masih eksisnya PT. RAP saat ini di Nagari Bidar Alam.

WALHI Sumbar dan LBH menyayangkan sikap kepala daerah dalam Hal ini Bupati Solok Selatan yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan tersebut malah membiarkan peristiwa ini berlarut. Bahkan sampai saat ini masyarakat bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin menjadi korban akibat pembiaran berlarut oleh Bupati Solok Selatan. Seharusnya pemerintah daerah serta aparat kepolisian dapat melakukan penertiban dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak taat terhadap aturan perundang-undangan dalam hal ini Kewajiban memperoleh HGU, seperti yang dilakukan oleh PT.RAP.

HMS

Continue Reading

ERA LOKAL

KUA – PPAS Kabupaten Solok 2022 Dibahas, Dodi Hendra Buka Secara Resmi Kegiatan

“KUA-PPAS tersusun bersih
Kepentingan pribadi tidak melekat
Cukup sekian dan terimakasih
Prioritaskan anggaran untuk masyarakat
walaupun pokir Ketua DPRD tidak diangkat”

Published

on

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang – Ketua DPRD Kab. Solok, Dodi Hendra pimpin rapat pembahasan KUA – PPAS tahun 2022. Agenda yang dijadwalkan pada 12-15 Oktober 2021 di Axana Hotel Padang secara resmi dibuka pada Selasa, (12/10) malam. Selain diikuti oleh anggota Banggar DPRD Kab. Solok, rapat ini juga diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Solok.

Usai dibuka secara resmi Selasa, malam dan menyelesaikan beberapa agenda awal, rapat diskors hingga Rabu pagi untuk dilakukan pembahasan. Menurut Dodi Hendra, kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan Kab. Solok kedepan.

“Rancangan KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. Rancangan KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, kita harus membahas ini dengan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat kedepan,” ungkap Dodi kepada Eranusantara.co, Selasa, (12/10) malam usai kegiatan.

Kepada para peserta, Dodi berharap agar serius dan fokus melakukan pembahasan tanpa ada kepentingan pribadi dan golongan. Dodi menegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah diatas segalanya.

Meski dalam agenda serius, usai meskors sidang Dodi membacakan sebuah pantun yang sempat mengocok perut para peserta tertawa dan bertepuk tangan dengan pembawaannya yang kocak.

“KUA-PPAS tersusun bersih
Kepentingan pribadi tidak melekat
Cukup sekian dan terimakasih
Prioritaskan anggaran untuk masyarakat, ” sebut Dodi.

Meski terkesan datar, diakhir pantunnya Dodi menambahkan “walaupun pokir Ketua DPRD tidak diangkat”, hal ini sontak membuat para peserta tertawa dan bertepuk tangan hingga membuat suasana yang tadinya serius seakan cair mendengar aksi kocak Ketua DPRD ini membacakan pantun.

Continue Reading

ERA LOKAL

Dodi Hendra Buka Bimtek DPRD Kab. Solok, 6 Anggota Fraksi PAN Absen

“Enam orang dari fraksi PAN ini yakni, Ivoni Munir, selaku wakil ketua DPRD, serta Renaldo Gusmal, Aurizal, Ahmad Purnama, Faizal dan Etranedi selaku anggota”

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang – DPRD Kab. Solok adakan bimbingan teknis dalam rangka pendalaman tugas untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia pada 7-10 Oktober 2021 di HW Hotel Padang.

Kegiatan yang dijadwalkan selama 4 hari ini bekerja sama dengan LPPM Universitas Ekasakti Padang dengan mengusung tema Mekanisme Penyusunan KUA/PPAS dan APBD tahun 2022. Pada kesempatan ini, Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kab. Solok yang membuka langsung kegiatan, berharap agar para anggota dapat mengikuti setiap tahapan dengan serius dan memberikan pertanyaan kepada narasumber.

“Saya selaku Ketua DPRD Kab. Solok, berharap kepada pimpinan dan rekan – rekan anggota DPRD dalam pelaksanaan Bimtek nanti, hendaknya marilah kita simak dan perhatikan dengan serius dan banyak melontarkan pertanyaan kepada narasumber yang terkait dengan materi, sehingga apa yang menjadi keraguan kita selama ini, mudah – mudahan terjawab dalam Bimtek kali ini,” harap Dodi.

Pada kegiatan ini, 6 dari 35 anggota DPRD Kab. Solok tidak hadir saat acara pembukaan. Enam anggota ini merupakan anggota DPRD Kab. Solok dari fraksi PAN yang dalam waktu bersamaan juga mengikuti Bimtek Partai di Pulau Bali.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending