Connect with us

ERA HUKUM

Ketua DPRD Minta Aparat Ungkap Dalang Terkait Kasus Pencemaran Nama Baiknya

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp


Eranusantara, Solok – Terkait kasus pencemaran nama baik ketua DPRD Kab. Solok beberapa waktu lalu oleh akun facebebook atas nama Murniarti, Dodi Hendra selaku ketua DPRD Kab. Solok meminta agar Polres Solok Kota dapat mengungkap siapa dalang dibalik kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Sebelumnya, akun atas nama Murniarti menyebut bahwa Dodi Hendra memiliki 6 dayang – dayang dalam menjalankan tugasnya, sementara Bupati Solok, Epyardi Asda hanya memiliki satu ajudan. Ia juga mencemaskan bahwa gaji Ketua DPRD tidak dicairkan oleh Bupati Solok karena itu adalah kuasa Bupati.

“Excafator ini karena begitu penting oleh masyarakat. Namun yang perlu dipertanyakan? Ada apa dengan seorang ketua DPRD sendiri menolak. yang mana seharusnya dia sebagai monitoring dan bajeting serta sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan kebutuhan dan nasib rakyat. Malah tak peduli dengan rakyat. Malah dayang dayangnya ada 6 orang. Bupati saja hanya 1 ajudan. Sebenarnya saudara wakil rakyat atau bukan sih? Kenapa gak ngerti dan gak peduli dengan kehendak rakyat itu sendiri. Saya cemasnya bulan depan gaji anda tak cairkan pak pati karna itu kan kuasa beliau,” tulisnya di salah satu group facebook.

Saat hal ini ditanyakan kepada Dodi Hendra, membenarkan memang ada laporan terkait kasus ini yang dilaporkan ke Polres Solok Kota. Ia berharap agar aparat penegak hukum dapat mengungkap siapa dalang dibalik kasus ini.

“Saya berharap agar aparat dapat mengungkap siapa dalang dibalik kasus ini. Karena sejauh ini kita sudah memiliki bukti, saksi dan beberapa nama yang mengarah kepada sosok dalang dalam kasus tersebut,” ungkapnya kepada eranusantara.co, Sabtu, (31/7) di kediamannya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Opsgaktib TA 2021 POM Lantamal II tegakkan kedisiplinan dan ketertiban di wilayah hukum Lantamal II

Published

on

Laporan: Dedet/ Hms

Eranusantara-co Padang – Meneruskan perintah Komando Pusat dalam rangka menekan angka pelanggaran prajurit TNI AL, pada hari Selasa,(28/09/2021).Polisi Militer Lantamal II Padang, melaksanakan Opsgaktib “WASPADA WIRA PARI” TA 2021 yang dipimpin langsung oleh Komandan Pom Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla bertempat di Jl. Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang.

Operasi ini di selenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan prajurit yang disiplin dan tertib guna membangun TNI AL yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum di wilayah Lantamal II.

Sebelum pelaksanaan, Danpom Lantamal II melakukan pengecekan kesiapan personel Pom Lantamal II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaan Opsgaktib tetap santun tetapi tegas dalam bertindak apabila ada prajurit yang terbukti melanggar khususnya dalam berkendaraan.

“Dalam Opsgaktib kali ini Danpom Lantamal II menekankan tentang penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan pribadi maupun dinas bagi seluruh prajurit dan ASN yang berdinas di Lantamal II, serta penggunaan masker.Selama pelaksanaan, telah didapati pelanggar 1 orang prajurit yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga diberikan sanksi terhadap prajurit tersebut”, tegas Danpom Lantamal II.

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Gagal, Penyelidikan Kasus UU ITE Bupati Solok Dilanjutkan

“Medias sempat dijadwalkan, namun Epyardi Asda yang juga merupakan Bupati Solok tidak hadir di Mapolda Sumbar”

Published

on

Eranusantara, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda Setelah sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.

“(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/9).

Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa, (7/9). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.

Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra. Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.

Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan. “Untuk proses, saya minta proses ini lanjut,” kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9) siang.

Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 lalu. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda. Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan uang.

Sumber: radarsumbar.com

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Dodi Hendra, Epyardi Asda Tak Hadir di Mapolda Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Polda Sumatera Barat melakukan mediasi terkait laporan Dodi Hendra kepada Epyardi Asda atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, agenda mediasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat ini tidak terjadi karena pihak terlapor, Epyardi Asda yang juga Bupati Solok tidak hadir dalam agenda ini. Yang hadir hanya Dodi Hendra selaku pelapor bersama kuasa hukumnya dan didampingi sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Tampak, Dodi Hendra hadir bersama dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan pengacara dari Dodi Hendra, Yuta Pratama mendatangi Polda Sumbar dalam mengikuti proses mediasi di Subdit 5, Cyber Direkrimsus Polda Sumbar, Selasa, (7/9) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyampaikan rasa terimakasih kepada Polda Sumatera Barat, yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Epyardi Asda yang juga Bupati Solok ini.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending