Connect with us

ERA NEWS

Ketua DPRD Kab. Solok Dilaporkan, Polda Sumbar Tak Temukan Unsur Pidana

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre DP

Eranusantara, Kab. Solok – Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kab. Solok, Dodi Hendra dilaporkan ke Polda Sumbar melalui surat yang ditujukan kepada Irwasda Polda Sumbar atas tuduhan melakukan paksaan kepada sejumlah tenaga harian lepas dilingkungan DPRD Kab. Solok. Dodi disebut memaksa para THL untuk bergabung dalam koperasi dengan membayar iuran sebesar Rp. 500.000 dan arisan sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya. Dalam laporan ini disebut Dodi Hendra mengancam jika tak mau bergabung maka akan diberhentikan dari pekerjaannya. Tak hanya itu, pelapor atas nama Agus Salim Saputra ini juga mengatakan bahwa koperasi ini juga belum berbadan hukum.

Menyikapi surat laporan atas nama Agus Salim Saputra, Polda sumbar langsung memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Hasilnya, dari beberapa saksi yang dimintai keterangan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Pihak Polda Sumbar mendapati fakta bahwa tidak pernah ada paksaan terhadap para THL terkait hal ini. Dodi Hendra hanya menyarankan untuk membentuk Koperasi dan mengenai legalitas akan dibantu melalui dana pokirnya nanti. Ini dilakukan demi kesejahteraan para THL sendiri.

Hal ini dibenarkan oleh Polda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Sik.

” Benar, dari hasil klarifikasi yang kami lakukan tidak ditemukan unsur pidana atas laporan ini,” ungkapnya kepada eranusantara.co Sabtu, (17/7) pagi melalui sambungan telpon.

Salah satu THL kepada eranusantara.co juga mengatakan bahwa itu informasi dan tuduhan yang ada tidak pernah terjadi.

” Lucu saja mendengarnya, setau saya itu baru saran, tapi belum terlaksana. Memang pernah ada wacana itu, salah satu tujuannya ialah untuk membantu kami juga. Misalnya nanti ada yang memiliki kredit motor, saat jatuh tempo ternyata belum gajian, kami bisa meminjam dari koperasi dulu sebagai dana talangan, kemudian jika ada keluarga atau THL sendiri yang ditimpa kemalangan, kami tak perlu repot – repot lagi untuk mengumpulkan iuran, karena sudah ada dana koperasi yang salah satu peruntukannya untuk itu. Pokoknya tujuaannya demi kepentingan kami bersama lah,” ungkap Ismail beberapa waktu lalu.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA PEMERINTAHAN

Staf Bupati Lempar Isu THL di WA Group, Usulan Penambahan Didominasi Tim Sukses

“Kabarnya beberapa waktu lalu sebelum Bupati dilantik ada yg memasukkan THL dalam jumlah signifikan”

Published

on

Ilustrasi
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Solok – Isu tak sedap dilontarkan oleh Zulfa Zetya yang disebut – sebut staf Bupati Solok Epyardi Asda. Zulfa Zetya yang akrab dipanggil Izet dilingkungan Pemkab Solok ini melemparkan statmen di WAG Masyarakat Kab. Solok pada Senin, (16/8) lalu. Ia mengatakan ada yang memasukkan Tenaga Harian Lepas dalam jumlah besar sebelum Bupati Solok Epyardi Asda dilantik.

“Ooo,, ya. Kabarnya beberapa waktu lalu sebelum Bupati dilantik ada yg memasukkan THL dalam jumlah signifikan. Siapa ya?..” ungkap Zulfa.

Saat ditanyai siapa orangnya, Zulfa menyuruh untuk mengecek ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Cari tau saja ke opd pak. Barangkali memonya masih disimpan, ” jawabnya.

Menindak lanjuti informasi ini, eranusantara.co mengonfirmasi daftar usulan THL yang didapati di salah satu OPD dan didominasi oleh Tim Pemenangan Bupati Solok Asda-Pandu ke BPBD Kab. Solok. Kalaksa BPBD Kab. Solok, Armen, AP. MM, menyatakan bahwa ia hanya memfasilitasi karna terjadi kekurangan tenaga di BPBD Kab. Solok.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA INTERNATIONAL

DHL eCommerce Solutions Diakui Sebagai Tempat Terbaik Untuk Bekerja di Australia

Published

on


“Ini menandai pertama kalinya perusahaan memenangkan penghargaan ini, sebuah bukti budaya organisasi yang sangat baik meskipun masa-masa sulit yang dibawa oleh pandemi”

SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach – DHL eCommerce Solutions (DHL), sebuah divisi dari perusahaan logistik terkemuka dunia, Deutsche Post DHL Group (DPDHL), telah disertifikasi sebagai Tempat Terbaik untuk Bekerja di Australia. Ini adalah pertama kalinya perusahaan berpartisipasi dalam program ini, dan mendapatkan penghargaan ini merupakan pencapaian yang monumental mengingat tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi bisnis dan masyarakat, baik secara pribadi maupun profesional.

Denise McGrouther, Managing Director, DHL eCommerce Solutions, Australia mengatakan, “Sertifikasi ini mengakui upaya luar biasa yang dilakukan setiap karyawan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif meskipun tahun ini penuh gejolak. Kerja tim dan kepemimpinan yang patut dicontoh yang ditunjukkan oleh rekan kerja dan supervisor, terutama selama 18 bulan terakhir, sangat fenomenal. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kami yang sangat transparan dalam komunikasi kami kepada semua karyawan, bekerja dengan baik dan ini jelas merupakan puncak kesuksesan kami.”

Ledakan penjualan e-commerce selama 18 bulan terakhir, dikombinasikan dengan pengurangan 90% [1] dalam kapasitas angkutan udara dan protokol keamanan COVID baru menghadirkan tantangan yang tidak terbayangkan selama masa pra-COVID. Namun, melalui budaya “People First” DHL, perusahaan telah berhasil menavigasi melalui tantangan ini, dengan bersikap terbuka dan transparan dengan karyawan dan menunjukkan ketahanan yang luar biasa untuk menyesuaikan dan beradaptasi sesuai kebutuhan.

Survei internal “Tempat Kerja Masa Depan” baru-baru ini yang dilakukan oleh DHL menunjukkan bahwa 100% responden menyukai keseimbangan bekerja dari rumah dan kantor, dengan 96% memilih preferensi untuk menghabiskan sekitar dua hingga tiga hari di kantor setiap minggu. Survei tersebut juga mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun dalam keterlibatan karyawan meskipun interaksi tatap muka menurun.

“Pergeseran yang dipercepat untuk bekerja dari rumah, jika memungkinkan, telah menghasilkan karyawan yang lebih bahagia dan lebih produktif. Kami terus menilai status quo, mencari pendekatan hibrida untuk bekerja, sambil memastikan bahwa orang-orang kami terus mendorong keterlibatan tim yang kuat,” kata McGrouther.

Setiap tahun, Great Place to Work®, firma konsultasi dan analitik masyarakat global, menilai pengalaman kerja karyawan melalui program sertifikasi mereka. Kali ini, 100% tim berpartisipasi dalam survei Great Place to Work untuk memberikan tanggapan mereka tentang perusahaan. Kiriman dinilai berdasarkan kriteria berikut: Kredibilitas, Keadilan, Kebanggaan, dan Persahabatan.

Continue Reading

ERA CITIZEN CERDAS

DPRD Sumbar Tampung Aspirasi Karyawan Basko yang Tidak di bayarkan gaji 1,4 M

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

laporan Wahyu /Uc

Eranusantara- Padang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui komisi II menerima aspirasi karyawan Basko hotel dirumahkan sejak April tahun 2020. Karyawan mengadukan nasibnya, karena belum menerima upah dan pesangon. “

Kita selama kerja, sering menemukan musibah sejak tahun 2016, salah satunya pernah dibayarkan gaji Rp 300 ribu seminggu, Jaminan sosial tak jelas dan jatah servis karyawan sering nunggak,” ujar koodinator aksi Sonya Nindya Sari juga HRD Basko Primer Hotel Basko, di ruang khusus I DPRD Sumbar, Selasa, 14 September 2021.

Menurut Sonya, karyawan kalau kondisi sakit, tidak ada kejelasan dalam penanganan kesehatannya.Kita sakit tidak ada nangung. Pernah BPJS Kesehatan minta pelunasan. Pihaknya menemukan kendala dalam pencairan jaminan BPJS Kesehatan, karena belum menerima surat PHK dari Basko hotel Padang itu alasan diterima daru pihak BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Anggota komisi II DPRD Sumbar Budiman mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada karyawan Basko Hotel Padang telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. “

Semoga dapat mendapatkan win- win solusi dalam persoalan ini. Baik dari pihak Basko hotel dan karyawan. PT Basko Hotel tidak profesional,” ujar Budiman Menurut Budiman, pihaknya mendukung langkah dilakukan pihak PPNS Disnaker Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan dan memberi solusi.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending