Connect with us

ERA CITIZEN CERDAS

Gelar OPS GAKTIB, Pomal Padang Siap Wujudkan Prajurit LANTAMAL II Disiplin dan Taat Hukum

Published

on

Laporan : Dedet/ Hms

Eranusantara, Padang – Menindak lanjuti Perintah Komando Atas serta hasil rapat konsolidasi Dansatpom TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang disiplin dan taat hukum, Pom Lantamal II menggelar “Ops Gaktib Waspada Wira Pari” TW IV TA. 2021 dengan melibatkan 30 personel dengan sasaran Prajurit TNI AL dan ASN Lantamal II yang dilaksanakan di Jl. Tanjung Perak Teluk Bayur, Rabu (08/12/21).

Pada Ops Gaktib tersebut dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal II Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla dan diikuti para Perwira Pom Lantamal II.

Target sasaran pada Ops Gaktib kali ini adalah kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, kelengkapan alat keselamatan pada kendaraan bermotor dan penertiban penggunaan atribut TNI yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hasil dari Ops Gaktib tersebut telah didapati 4 orang pelanggar dari prajurit Lantamal II diantaranya adalah 1 orang perwira, 2 orang Bintara dan 1 orang tamtama, sedangkan untuk pelanggar dari warga sipil khususnya yang tidak menggunakan helm dengan diingatkan untuk kembali mengambil helm.

Kegiatan Ops Gaktib ini diselenggarakan untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit Lantamal II yang juga bertujuan untuk mewujudkan prajurit Lantamal II yang disiplin dan taat hukum sehingga nama baik citra TNI AL Lantamal II Padang selalu terjaga dengan baik, tegas Danpom Lantamal II.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA CITIZEN CERDAS

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tiba di KPK

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Eranusantara- Jakarta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (5/1) malam.Rahmat Effendi alias Bang Pepen tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.51 WIB dengan didampingi petugas KPK dan kepolisian.

Rahmat dengan baju lengan panjang hijau enggan menjawab pertanyaan sejumlah awak media. Ia dibawa ke lantai 2 Gedung Dwiwarna KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tim penindakan KPK menangkap Rahmat dan sejumlah orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Bekasi sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (5/1).

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Opini

Dampak Keterlibatan ASN Dalam Pilpres

Published

on

Oleh: Zarfan’s Gumanti

NETRALITAS ASN DALAM PRODUK HUKUM

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen dari birokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya pekerjaan birokrasi memiliki tugas pokok sebagai pelayan dari masyarakat.

Pekerjaan sebagai seorang ASN dituntut untuk mengutamakan netralitas, utamanya dalam politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Netralitas berasal dari kata “netral” (2000:688). Sikap netral dalam arti tidak berdiri memihak atau bebas. ASN khususnya Status Kepegawaian (PNS), dalam pekerjaanya didasarkan pada asas Netralitas, sebagaimana disebutkan Pasal , 2 Huruf (f) UU No. -5 Tahun 2014.

Dalam Pasal 2 (f), dijelaskan bahwa “Asas Netralitas” berarti bahwa pegawai ASN tidak mempengaruhi dan tidak menguntungkan siapa pun. Penegasan ini tidak memungkinkan pegawai ASN di Indonesia berpihak pada pengaruh politik atau kelompok dalam bentuk apapun dari partai politik manapun.

Pada terbitan 5 Tahun 2014, istilah PNS diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN. ASN diangkat lewat sistem merit, memiliki tugas mengabdi pada negara dan melayani masyarakat, mempunyai nilai dasar, etika profesi, tidak memiliki campur tangan dengan politik, tidak ada praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan dibayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pejabat Negara (ASN) (Faisal Abdullah, 2012: 3).

DAMPAK KETERLIBATAN ASN DALAM KOMPETISI PILPRES

Apabila ASN tidak netral dan terlibat dalam kepentingan politik, maka kemungkinan besar akan mengintervensi kewajiban, peran, tugas dari seorang ASN. Maka demi mencegah beragam ancaman tersebut, merupakan alasan yang sangat logis bahwa ASN wajib bersikap netral (Bagus Samawa 2018:182).

Maka dari itu, sebelum seorang ASN dilantik, maka dilakukan sumpah jabatan yang disesuaikan dengan agama dari masing-masing individu ASN. Harapannya, agar ASN sebagai birokrat akan selalu bekerja untuk kepentingan negara juga masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meskipun telah diatur secara khusus dalam berbagai produk hukum dan perundang-undangan terkait netralitas dari seorang ASN, nyatanya masih ditemukan di lapangan mengenai praktik pemanfaatan sebagai komoditas pemilu oleh penguasa / petahana.

Sebagai penghambat penerapan Asas Netralitas ASN, perilaku netral ASN dinilai sebagai bentuk penolakan dukungan apabila melihat berbagai kasus yang terjadi di daerah. ASN masih dianggap menjadi senjata bagi seorang petahana untuk memberikan dan meraup suara, juga mempertahankan potensi terpilihnya kembali si petaha.

Apabila seorang ASN menunjukan sikap netralitas atau penolakan, maka akan mempengaruhi karir dan status yang diduduki oleh ASN tersebut. Berbagai kasus dan permasalahan terkait netralitas tersebut tentu saja memberikan dampak berupa ancaman akan demokrasi itu sendiri.

Apabila ASN pada akhirnya menjadi alat bagi petahana atau penguasa untuk memonopoli kekuatan, tentu saja akan memberikan dampak langsung berupa kekuatan demokrasi itu sendiri.

Tentu saja pada akhirnya proses pemilu alih-alih bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang mengabdi kepada masyarakat, pada akhirnya menjadi momentum transaksional antara berbagai pihak yang berkepentingan, dalam konteks kali ini petahana dan ASN. Selain itu, adanya keterlibatan ASN dalam pemilu juga akan mengganggu jalannya sistem merit, dikarenakan ketakutan ASN bahwa dirinya akan dimutasi ketika menunjukan sikap netral, atau iming – iming kenaikan jabatan dari calon peserta pemilu kepada ASN.

Biodata Penulis
Nama: Zarfan’s Gumanti
Universitas: Brawijaya
Prodi: Ilmu Politik 2019

Continue Reading

ERA CITIZEN CERDAS

Tidak Miliki IMB, Tower PT. IBS Untuk Smartfren Di Rimbo Panjang Sudah Berdiri

Published

on

Laporan : Afrizal

Eranusantara-co- Kendati tower Smartfren yang berada di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang sudah berdiri kokoh, namun sampai saat ini belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal tower Smartfren yang dibangun oleh PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) itu telah selesai dikerjakan.

Hasil investigasi awak media dilapangan selama beberapa hari belakangan, diduga kuat pihak PT. IBS juga tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terdekat dengan tower tersebut. Beberapa orang warga mengatakan kepada awak media bahwa mereka tidak pernah diberitahu akan ada pembangunan tower didekat lingkungannya.

“Tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pihak perusahaan yang membangun tower itu kepada warga, sekarang tau- taunya tower itu sudah berdiri aja” sebut salah seorang warga yang tidak disebutkan namanya.

Lebih lanjut ia mengatakan sangat kesal setelah mengetahui bahwa RT dan RW dikantor desa telah menandatangani persetujuan pembangunan tanpa memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah pihak perusahaan telah melakukan proses-proses yang harus dilakukan sebelum pembangunan tower.

Awak media pun mengecek apakah PT. IBS sudah mengantongi izin kepada Kabid Pengaduan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kampar, Fauzan dan diketahui ternyata IMB belum ada. ” Dia harus mengurus IMB, izin lokasi sudah ada.

Sebelum membangun dia wajib punya IMB, ketika membangun tidak punya IMB tentu penindakan dan itu Tim yustisi yakni Satpol PP. Laporkan saja ke Satpol PP, selesai itu” ujar FauzanPihak PT. IBS,

Azil saat dijumpai awak media dihalaman kantornya mengatakan bahwa tugasnya hanya menerima jika tower itu telah selesai dibangun dan ia mengatakan bahwa yang mengurus dari awal pembangunan hingga selesai yang bernama Joni dan memberikan nomor teleponnya. Namun ketika dihubungi berkali – kali, Joni tidak bersedia mengangkat telepon ataupun menjawab pertanyaan awak media melalui WhatsApp.

Continue Reading

Trending