Connect with us

ERA Keuangan

DPRD Kota Padang Panjang Bahas APBD 2021 dan 7 Ranperda 2021

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang Panjang – DPRD Kota Padang Panjang gelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kota Padang Panjang atas Nota Keuangan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Tak hanya itu, 7 buah Ranperda tahun 2020, juga dibahas pada sidang paripurna yang digelar Minggu, (15/11) d Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Padang Panjang.

Dibuka oleh Ketua DPRD Mardiansyah A.Md, Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Walikota Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Drs. Asrul, Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, S.E., Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Alhi, Kepala OPD, serta undangan lainnya.

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi disampaikan secara berurutan oleh :

  • Fraksi Gerindra PKS yang dibacakan oleh Yudha Prasetia
  • Fraksi PAN dibacakan oleh Zulfikri, S.E.
  • Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dibacakan oleh Hendra Saputra, S.H.
  • Fraksi Golkar dibacakan oleh Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom.
  • Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Drs. Nasrul Efendi

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang APBD 2021, Fraksi Fraksi DPRD menegaskan Ranperda ini merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa catatan Fraksi- Fraksi yang menitik beratkan pada pengoptimalan sektor pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan PAD, penyebab penurunan DAU, Target PAD RSUD, program unggulan tahun 2021, penggunaan anggaran penanggulangan covid 19, program samisake di kelurahan, solusi untuk lokasi SDN 11 dan SMPN 3, posisi pasar sayur dan ternak di pasar pusat, pasar kuliner serta terminal angkutan pedesaan, dan fungsi Tim Percepatan pembangunan yang harus dievaluasi.

Menyikapi usulan 7 (tujuh) buah Ranperda yang diajukan, melalui pemandangan umum ini fraksi DPRD mengingatkan agar Ranperda yang diajukan tidak menjadi perda yang mandul. Selain itu program program yang mendukung Ranperda tersebut diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan bagi Kota Padang Panjang. Ranperda ini juga diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi serta masukan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga diperlukan untuk penyempurnaan Ranperda tersebut sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Nota jawaban atas Pemandangan umum Fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan oleh Walikota Fadhly Amran, BBA. Datuak Paduko Malano. Dijelaskan bahwa kegiatan prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

  1. Pengadaan tanah sport center
  2. Tuan rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2021.
  3. Rumah Wirausaha
  4. Pengembangan Koperasi Syariah
  5. Jaminan Kesehatan Masyarakat
  6. PSC 119
  7. Dokter warga
  8. Rumah Healing
  9. Kota Sayang Lansia dan Disabilitas
  10. Beasiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi
  11. Smart Teacher
  12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pusat.

Pemerintah Daerah telah berkomunikasi aktif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk dapat memaksimalkan Dana Transfer ke daerah khususnya DAK dan DID.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA Keuangan

Pemkab Solok Percepat Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

Published

on

Laporan: Wandre DP

Eranusantara.co, Solok – Pemkab Solok menggelar acara percepatan tahapan pelaksanaan pengentryan PPAS tahun anggaran 2021 sesuai dengan Permendagri RI No. 90 tahun 2019, yang di Ruang Solok Nan Indah Kantor Bupati Solok Arosuka,  (16/9) siang.

Gelaran acara percepatan tahapan pelaksanaan pengentryan PPAS tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati solok H. Gusmal, SE, MM dan Sekda Kab. Solok H. Aswirman, SE, MM serta Asisten Asisten Pemerintahan Edisar, SH, M.Hum, turut hadir juga Asisten Koor Administrasi Sony Sondra, SE, M.Si dan Leading Sektor Kegiatan, Kepala Badan Keuangan Daerah (Editiawarman) serta Seluruh kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Solok.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Editiawarman melaporkan telah menyiapkan dan menetapkan data pendukung sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan SKPD, antara lain ASB, SBU, SSH dan HSPK.

“Dalam penyusunan APBD tahun 2021 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tidak ada lagi belanja tidak langsung maupun belanja langsung tahun 2021 yang ada hanya belanja operasi, belanja barang dan jasa dan belanja barang,” tambahnya.

Terakhir, Editiawarman menerangkan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari ke depan, yang bertempat di Ruangan Solok Nan Indah Kantor Bupati Solok Arosuka.

Beriringan dengan itu, Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan APBD tahun 2021 saat ini, kita tetap mempedomani Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Solok.

“Dan, pada tahun ini juga penyusunan APBD tahun 2021 menggunakan aplikasi SIPD yang ditetapkan oleh Permendagri dengan menggunakan akun sekretaris daerah sebagai adminnya dan akun Barenlitbang sebagai admin perencanaan serta akun BKD sebagai admin keuangan daerah,” tambahnya.

“Kemudian, dalam tahapan yang dilakukan dalam pemetaan program dan kegiatan SKPD disesuaikan juga dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 adalah pemetaan belanja dan rekening kegiatan, pemutakhiran program, kegiatan serta rekening belanja daerah,” ungkap Bupati.

“Untuk penetapan KUA/PPAS tahun anggaran 2021 dalam menjadi KUA/PPAS, Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersifat mandatoring spending (wajib) seperti belanja rutin, DAK/Nonfisik, BOS, Kapitasi dan prioritas daerah serta kegiatan-kegiatan berkelenjutan lainnya,”Gusmal.

Dengan demikian, Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM berharap kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok, untuk secepat mungkin mengentrykan RKA pada aplikasi SIPD, yang pembahasannya akan dilaksanakan pada tanggal 21-24 September 2020 ini.

“Diharapkan juga, agar kita semua untuk dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD,” tambahnya.

“Karena, sebagai kepala daerah yang masih aktif sampai saat ini, ingin sekali target RPJMD yang disusun pada tahun 2016 lalu hendaknya pada tahun 2021 sudah mencapai 100%,” tuturnya.

Terakhir, Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM meminta kepada kepala SKPD dan Kasubag Perencanaan, dalam masa 2 (dua) hari ini untuk dapat fokus mengikuti kegiatan percepatan tahapan pelaksanaan pengentrian PPAS tahun anggaran 2021 ini.

Continue Reading

ERA Keuangan

Gusmal Hadiri Pembukaan Pelatihan Tata Kelola Homestay, Pondok Wisata dan Rumah Wisata Kab. Solok

Published

on

Laporan: Wandre DP

Eranusantara.co, Solok – Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM hadiri Pembukaan pelatihan tata kelola homestay,pondok wisata, rumah wisata Kab. Solok  yang dilaksanakan di Kyriad Bumi Minang Hotel Padang, Rabu (16/9).

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kab. Solok Nasriful Romika dalam laporan panitia mengatakan, Pelatihan tata kelola Homestay, pondok wisata, rumah wisata tahun 2020 merupakan salah satu jenis pelatihan yang dilokasikan oleh kemenparekraf RI untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Solok karena dinilai memiliki potensi dalam hal pengembangan homestay sebagai salah satu bentuk akomodasi berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan di desa wisata kampung budaya.

Selain itu, kemenparekraf juga melihat indikator dari sisi kuantitas homestay yang telah ada di Kabupaten Solok dimana telah memiliki lebih dari 50 buah homestay sebagai salah satu persyaratan untuk pelaksanaan pelatihan.

Harapan juga disampaikan pada pemilik dan pengelola homestay karena kabupaten solok sebagai salah satui daerah tujuan prioritas pariwisata di Propinsi Sumbar belum memiliki sarana akomodasi yang cukup dan repesentatif sehingga diharapkan homestay lebih berperan dalam memenuhi aspek amenitas pariwisata.

Lebih lanjut Nasripul menjelaskan, tujuan penyelengaraan pelatihan tata kelola homestay tahun 2020 ini sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola industri pariwisata daerah khususnya homestay, meningkatkan pertumbuhan homestay untuk menunjang amenitas pariwisata kabupaten solok, meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan yang datang ke kab. Solok, serta mengerakkan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing pariwisata.

“Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 15 sampai dengan 18 september 2020 bertempat di Kyriad Bumi Minang Hotel Padang. Untuk pelaksanaan study lapangan akan dilaksanakan pada hari kedua ke pulau kapo-kapo di Kabupaten Pesisir, ”kata Nasripul.

Sedangkan untuk peserta pelatihan homestay atau rumah wisata tahun 2020 berjumlah 40 orang yang berasal dari pemilik dan pengelola homestay dari desa wisata kampung budaya dan pengelola destinasi wisata yang memiliki homestay yang ada di kab. Solok.

Selain itu para peserta juga di dampibngi yang berasal dari pelaku wisata yang bersertifikat dan satu orang koordinator pedamping. Untuk narasumber kegiatan yang dilaksanakan yaitu dari akademesi pelaku homestay diantaranya Dr. Sari Lenggogeni ( Direktur TDC Unand), Bundo Fat Pemilik dan pengelola homestay di pulau kapo-kapo yang juga pengiat wisata sumbar. Sedangkan metode pelaksanaan terdiri dari Pemaparan, Diskusi kelompok, Tanya jawab, Kunjungan lapangan serta Monev pasca kegiatan.

Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM dalam arahannya mengatakan, sebagai industri jasa sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan berperan penting dalam pembangunan perekonomian. Pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian SDA dan budaya.

Seiring waktu dengan meluasnya definisi wisata daerah tujuan wisatapun semakin berkembang. Salah satunya wisata menjadi alternatif bagi wisatawan. Pariwisata pendesaan atau yang biasa di sebut desa wisata. Wisata di bentuk dengan mengedepankan hidup kualitas masyarakat serta pelibatan masyarakat setempat dalam pengembangan mutu produk desa wisata.

“Wisata desa di bangun dengan konsep kembali ke alam serta menawarkan kehidupan masyarakat yang lebih alami serta menampilkan kekayaan kebudayaan daerah setempat. Pengembangan program desa wisata homestay merupakan bagian dari daya tarik wisata yang didapatkan oleh wisatawan dalam kunjunganya ke desa wisata”ucap Gusmal

Merujuk kepada visi pembangunan kabupaten solok yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 perlu difokuskan kepada beberapa capaian indikator pembangunan di sektoir wisata pariwisata yang belum optimal pengelolaanya objek wisata secara profesional.

Bedasarkan hal terbut di atas, khususnya untuk peningkatan SDM yang menunjang pertumbuhan industri pariwisata di kabupaten solok yang bertujuan untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata daerah. Parisata daerah perlunya dilaksanakan berbagai kegiatan seperti pembinaan, pelatihan dan pengawasan.

Peningkatan SDM khususnya bagi pengelola homestay rumah wisata menjadi salah satu strategi pembangunan sektor pariwisata kabupaten solok tahun 2016-2021. Adapun kegiatan indikator pembangunan non fisik di sektor pariwisata kabupaten solok telah ditetapkan 4 Nagari piloting kampung budaya dan muncul beberapa desa wisata yang berbasis masyarakat sebagai bentuk sadar wisata masayrakat yang semakin meningkat.

Selain itu juga memunculkan kelompok sadar wisata di setiap nagari yang sampai saat sudah berjumlah sebanyak 25 pokdarwis. Sedangkan untuk jumlah hoimestay yang sudah terdata di kab. Solok berjumlah sebanyak 95 buah homestay yang tersebar di sejumlah kampung budaya.

“Kepada wisatawan yang berkunjung ke kabupaten solok agar tetap memnrapkan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran covid- 19”ulasnya

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok H. Gusmal, Kadis Pariwisata Nasriful Romika, Kabag Humas Syofiar Syam, Kabag BPBJ Khairul, Peserta Pelatihan Tata Kelola Homestay, Pondok Wisata.

Continue Reading

ERA Keuangan

Pemkab Solok Gelar Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026

Published

on

Laporan: Wandre DP

Eranusantara, Solok – Bupati Solok, H. Gusmal, SE, MM membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026, bertempat  Ruangan Solok Nan Indah Arosuka, pada Senin, (31/08).

Hadir pada kegiatan tersebut Forkopimda Kab. Solok, nara sumber pakar perencanaan wilayah dari Universitas Andalas Prop. Dr. Ir. Asdi Agustar, Sekdakab Solok Aswirman, Kepala SKPD di lingkungan Kab. Solok, Ketua DPC partai politik Se- Kab. Solok, Tokoh Masyarakat Kab. Solok, Camat se- Kab. Solok dan para pelaku usaha yang bergerak di sektor unggulan Kab. Solok.

Dalam sambutannya Bupati Solok, Gusmal menyampaikanmelalui konsultasi publik ini, diharapkan ada masukan yang diterima pemerintah daerah untuk menyempurnakan kembali RPJMD yang akan disusun nantinya. Hasilnya nanti akan diserahkan juga kepada penyelenggara pemilu, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Desember mendatang.

Menurut bupati, kedepannya perlu penyempurnaan embali, dan keseriusan dari masing-masing pelaku pembangunan. Beberapa isu strategis pun harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD dalam lima tahun kedepan, salah satunya pemulihan ekonomi di masyarakat akibat pandemik COVID-19.
“Rancangan teknokratik yang berisi data-data yang menggambarkan kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah, menjadi bahan pelengkap dalam meramu visi-misi, tujuan, sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan,” kata Gusmal.

Sebelumnya Ketua Pelaksana, Kadis Barenlitbang, Erizal menjelaskan, rancangan Teknoratik RPJMD merupakan bagian dari tahapan persiapan penyusunan RPJMD periode beruikutnya yang sesuai dengan amanat permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguna daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD mencakup, Anaslisi Keuangan, Perumusan gambaran Keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelahaan dokumen perencanaan dan perumusan isu strategis Daerah. “ Dalam tahapan ini tentu seluruh SKPD di Kab. Solok tururt berkontrubusi meberikan evaluasi kinerja daerah berdasarkan data-data sesuai dengan tabnggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing SKPD,” jelas Erizal.

Continue Reading

Trending