Connect with us

ERA INVESTIGASI

Bekingi Tambang Ilegal Kab. Sijunjung, TY Cs Diduga Terima Ratusan Juta Setiap Bulan

Published

on

Ilustrasi/upeti penambangan emas Kab.Sijunjung
Eranusantara.com – Ilustrasi upeti penambangan emas Kab.Sijunjung/RizkiAsdiarman.

Eranusantara.com, SumateraBarat – Aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat makin menjadi – jadi. Jumlah penambang terus meningkat setiap bulannya, diperkirakan saat ini ada puluhan alat berat yang bekerja melakukan penambangan emas tanpa izin. Hal ini terlihat sejak 2 bulan terakhir di wilayah Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, yang memang merupakan salah satu daerah penghasil emas di tanah minang ini.

Hasil penelusuran yang dilakukan EraNusantara.com, menemukan satu nama yang membekingi tambang emas ilegal ini. Komplotan yang dikomandoi oleh TY, salah satu warga Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat disebut – sebut memungut upeti dari para penambang setiap bulannya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat Sijunjung.

Baca Juga : Marak Ilegal Mining, Pemkab dan Polres Sijunjung Terkesan Tutup Mata

Beberapa masyarakat yang sempat dikonfirmasi, kepada EraNusantara.com, mengatakan bahwa memang TY yang menjadi beking tambang selama ini. “TY yang membekingi tambang disini. Para penambang memberikan setoran kepad TY setiap bulannya dan itu dikutip oleh orang – orang suruhan TY kepada penambang. Jika tidak memberikan setoran, TY melarang pera penambang untuk beraktifitas,” ungkap masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya kepada EraNusantara.com, beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Bahkan tak hanya itu, salah satu penambang yang juga tak ingin identitasnya disebutkan, membenarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat setempat. “Iya, kami memberikan setoran setiap bulan kepada TY. Hal ini untuk jaminan keamanan kami dalam melakukan penambangan. Pembayaran dilakukan tanggal 20 setiap bulannya. Ya, jika tidak dibayar, kami tidak boleh beraktifitas dan kami diusir dari lokasi tambang,” jelasnya.

Saat ditanyai mengenai nominal yang dibayarkan kepada TY cs, penambang ini menyebut bahwa hitungannya tergantung jumlah eskavator yang bekerja. “Kalau jumlah, itu dihitung per eskavator, (alat berat) yang bekerja. TY mematok harga puluhan juta per eskavator setiap bulan, harga itu berlaku bagi seluruh penambang didaerah ini,” tambahnya.

Untuk mencari kebenaran atas informasi ini, EraNusantara.com mencoba menemui TY yang disebut membekingi tambang emas ilegal guna melakukan konfirmasi. Namun, sosok TY memang sangat sulit untuk ditemui.

Baca Juga : Menteri Puan Umbar Uang Rp759 Juta?, Ternyata Untuk Ini!

Via telpon selularnya, kepada tim EraNusantara.com yang melakukan penyamaran, TY membenarkan bahwa para penambang memang dimintai puluhan juta untuk keamanan yang disebut sebagai uang koordinasi.

“Iya pak, tapi nanti adek – adek yang akan menjemput uangnya. Saya cuma membantu masyarakat sebagai perpanjangan tangan,” ungkap TY mengelak.

Ditanyai mengenai keamanan dari aparat kepolisian, TY mengatakan bahwa tidak pernah ada razia di Kab. Sijunjung, meski ia tidak menjamin untuk itu. “Kalo mengenai keamanan saya tidak bisa jamin pak, tapi biasanya jika kondisi sedang tidak kondusif, ya kita istirahat. Jika sudah aman, ya, kita mulai lagi. Kalau untuk razia, tidak pernah ada kok,” jelas TY meyakinkan.

Dari puluhan penambang tanpa izin yang saat ini sedang beroperasi di Kab. Sijunjung, diperkirakan uang ratusan juta rupiah mampu dihasilkan oleh TY cs setiap bulannya.

Ridho Putra, salah satu aktifis lingkungan yang juga merupakan putra asli Kab. Sijunjung, mengaku sangat prihatin atas kejadian ini. Kepada EraNusantara.com, ia mengaku kecewa dan sangat menyayangkan atas apa yang terjadi di tanah kelahirannya. “Saya sangat prihatin atas apa yang telah berlangsung sejak lama di Sijunjung ini. Mereka sangat bebas untuk melakukan kegiatan ilegal disini. Bahkan, TY yang hanya masyarakat biasa berani membekingi aktifitas seperti ini. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu kerusakan alam akan bertambah parah disini,” tuturnya.

(Wandre DP_Redaksi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA INVESTIGASI

Proyek Rehab Kolam BBI Bermasalah, Dinas Perikanan dan Pangan Merasa Tak Bertanggung Jawab

Ilustrasi

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Kab. Solok – Proyek rehabilitas kolam induk Balai Benih Ikan (BBI) Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok terpantau dikerjakan asal jadi oleh pelaksana yang merupakan perusahaan lokal Kab. Solok. Proyek yang menggunakan dana DAK senilai Rp.199.762.004 ini terpantau dilaksanakan dengan mengabaikan SOP pengerjaan. Hal ini disampaikan oleh salahsatu narasumber yang tak ingin disebutkan namanya kepada eranusantara.co beberapa waktu lalu dilokasi proyek.

“Sangat banyak permainannya pak, bahan saja bapak bisa lihat sendiri, masa ada pasir bercampur tanah yang dipakai untuk pengecoran, padahal standarnya kan bukan seperti itu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, standar ukuran dalam pengecoran pun dinilai jauh dari aturan yang sudah ditentukan. Narasumber yang juga merupakan masyarakat setempat ini menilai sangat banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor yang beralamat di Koto baru, Kec. Kubung, Kab. Solok ini.

Saat hal ini dikonfirmasikan kepada pihak kontraktor, AR dan AT kepada eranusantara.co mengakui bahwa memang ada bahan bercampur tanah yang dipergunakan.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Merasa Berita Opini, CV. Hilma Putra Suplayer BPNT Akan Layangkan Surat Ke Dewan Pers

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wasim Mursalim/ Kang Ben

ERANUSANTARA KARAWANG, JABAR : CV. Hilma Putra Suplayer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Wilayah Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang akan mengirimkan surat pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan di salah satu media online, bahwa dalam isi berita di Desa Gepolkarya tersebut tidak benar.

Seharus pihak media konfirmasi terlebih dahulu kepada beberapa warga atau ke suplayer yang memasok barang tersebut, dan ini jelas sudah melanggar kode etik Jurnalis, bukan itu saja saat dilihat website beritanya dalam bentuk Blogger bukan wordpress. Hal tersebut dikatakan oleh Samsudin Kmd biasa di sapa Ewon kepada eranusantra.co, Selasa (17/11/2020).

Lanjut Samsudin, dalam berita tersebut di sebutkan bahwa karung tidak bermerk, satu ekor ayam kurang lebih 6,ons juga buah salak campur yang busuk sekira 5 ons dan kacang ijo 2,5 ons semua itu saya ambil di warung Wakil Asep Desa Gepolkarya Kecmatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Itu semua tidak benar, “yang kami kirim Ayam satu Ekor 1 kg, Kacang Ijo 4 Ons, Beras 10 Kg, Telur 15 Butir, buah satu kilo dalam bentuk salak, kalau di situ ada tulisan busuk itu tidak semua dan selama ini warga yang tidak ada yang komplin.” Tegasnya

Samsudin, menjelaskan kembali, masalah beras tidak ada mereknya, betul beras yang kami tidak ada merek, tetapi dalam keadaan Transisi. Bahwa BPNT sudah tidak kerjasama lagi dengan BULOG per oktober 2020, bisa dikatakan masih masa transisi, nantinya BPNT akan memakai PT. PERTANI atau memakai BUMD (Badan Usaaha Milik Daerah).” Ujar Samsudin biasa di sapa Ewon

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Beredar Bebas di Sumbar, Dua Merek Rokok Akali Pembayaran Pajak Melalui Cukai

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wahyu

Eranusantara, Padang – Pemasukan negara melalui cukai rokok merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar di Indonesia. Pasar rokok yang cukup tinggi di Indonesia mampu meningkatkan penerimaan negara melalui sektor ini. Meski demikian, banyak juga beberapa pengusaha rokok yang mencoba mengambil keuntungan tanpa membayar pajak ke negara. Meski beberapa kali diamankan dan dilakukan penyitaan oleh pihak berwajib, hal ini tak membuat jera para pengusaha rokok nakal ini.

Baru – baru ini kembali ditemukan di Sumatera Barat dua merek rokok yang menggunakan cukai tak sesuai dengan isi rokok yang mereka pasarkan. Dua merek rokok ini yakni Titan Bold dan NZR yang sejak beberapa waktu terakhir peredarannya cukup banyak di tengah masyarakat Sumbar.

Kedua merek rokok ini didapati menggunakan cukai 12 batang pada bungkusnya, sementara setiap bungkus berisikan 20 batang rokok. Saat hal ini dikonfirmasikan ke Kantor Bea Cukai Teluk Bayur Sumatera Barat, pihak Bae Cukai membenarkan bahwa hal ini melanggar ketentuan.

“Ini jelas melanggar ketentuan, karena jelas ada selisih jumlah batang rokok yang pajaknya tidak dibayarkan ke negara. Seharusnya setiap produk menggunakan cukai yang sesuai dengan jumlah isi pada bungkus rokoknya,” ungkap Arif kepada eranusantara.co, Rabu, (4/11) siang dikantornya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending