Connect with us

ERA INVESTIGASI

Bekingi Tambang Ilegal Kab. Sijunjung, TY Cs Diduga Terima Ratusan Juta Setiap Bulan

Published

on

Ilustrasi/upeti penambangan emas Kab.Sijunjung
Eranusantara.com – Ilustrasi upeti penambangan emas Kab.Sijunjung/RizkiAsdiarman.

Eranusantara.com, SumateraBarat – Aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat makin menjadi – jadi. Jumlah penambang terus meningkat setiap bulannya, diperkirakan saat ini ada puluhan alat berat yang bekerja melakukan penambangan emas tanpa izin. Hal ini terlihat sejak 2 bulan terakhir di wilayah Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, yang memang merupakan salah satu daerah penghasil emas di tanah minang ini.

Hasil penelusuran yang dilakukan EraNusantara.com, menemukan satu nama yang membekingi tambang emas ilegal ini. Komplotan yang dikomandoi oleh TY, salah satu warga Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat disebut – sebut memungut upeti dari para penambang setiap bulannya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat Sijunjung.

Baca Juga : Marak Ilegal Mining, Pemkab dan Polres Sijunjung Terkesan Tutup Mata

Beberapa masyarakat yang sempat dikonfirmasi, kepada EraNusantara.com, mengatakan bahwa memang TY yang menjadi beking tambang selama ini. “TY yang membekingi tambang disini. Para penambang memberikan setoran kepad TY setiap bulannya dan itu dikutip oleh orang – orang suruhan TY kepada penambang. Jika tidak memberikan setoran, TY melarang pera penambang untuk beraktifitas,” ungkap masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya kepada EraNusantara.com, beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Bahkan tak hanya itu, salah satu penambang yang juga tak ingin identitasnya disebutkan, membenarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat setempat. “Iya, kami memberikan setoran setiap bulan kepada TY. Hal ini untuk jaminan keamanan kami dalam melakukan penambangan. Pembayaran dilakukan tanggal 20 setiap bulannya. Ya, jika tidak dibayar, kami tidak boleh beraktifitas dan kami diusir dari lokasi tambang,” jelasnya.

Saat ditanyai mengenai nominal yang dibayarkan kepada TY cs, penambang ini menyebut bahwa hitungannya tergantung jumlah eskavator yang bekerja. “Kalau jumlah, itu dihitung per eskavator, (alat berat) yang bekerja. TY mematok harga puluhan juta per eskavator setiap bulan, harga itu berlaku bagi seluruh penambang didaerah ini,” tambahnya.

Untuk mencari kebenaran atas informasi ini, EraNusantara.com mencoba menemui TY yang disebut membekingi tambang emas ilegal guna melakukan konfirmasi. Namun, sosok TY memang sangat sulit untuk ditemui.

Baca Juga : Menteri Puan Umbar Uang Rp759 Juta?, Ternyata Untuk Ini!

Via telpon selularnya, kepada tim EraNusantara.com yang melakukan penyamaran, TY membenarkan bahwa para penambang memang dimintai puluhan juta untuk keamanan yang disebut sebagai uang koordinasi.

“Iya pak, tapi nanti adek – adek yang akan menjemput uangnya. Saya cuma membantu masyarakat sebagai perpanjangan tangan,” ungkap TY mengelak.

Ditanyai mengenai keamanan dari aparat kepolisian, TY mengatakan bahwa tidak pernah ada razia di Kab. Sijunjung, meski ia tidak menjamin untuk itu. “Kalo mengenai keamanan saya tidak bisa jamin pak, tapi biasanya jika kondisi sedang tidak kondusif, ya kita istirahat. Jika sudah aman, ya, kita mulai lagi. Kalau untuk razia, tidak pernah ada kok,” jelas TY meyakinkan.

Dari puluhan penambang tanpa izin yang saat ini sedang beroperasi di Kab. Sijunjung, diperkirakan uang ratusan juta rupiah mampu dihasilkan oleh TY cs setiap bulannya.

Ridho Putra, salah satu aktifis lingkungan yang juga merupakan putra asli Kab. Sijunjung, mengaku sangat prihatin atas kejadian ini. Kepada EraNusantara.com, ia mengaku kecewa dan sangat menyayangkan atas apa yang terjadi di tanah kelahirannya. “Saya sangat prihatin atas apa yang telah berlangsung sejak lama di Sijunjung ini. Mereka sangat bebas untuk melakukan kegiatan ilegal disini. Bahkan, TY yang hanya masyarakat biasa berani membekingi aktifitas seperti ini. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu kerusakan alam akan bertambah parah disini,” tuturnya.

(Wandre DP_Redaksi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA CITIZEN CERDAS

Terkesan Ada Permainan, Nama CV Siluman Muncul di LPSE Kamenag Sumbar Sebagai Pemenang Tender

Published

on

Laporan : Honest

Eranusantara, Padang – Pelaksanaan tender di jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terkesan tidak Profesional dan diduga penuh interfensi.

Hal itu terpantauan di LPSE Kementerian Agama setelah terlihat saat pengumuman pemenang tender rehab Kantor kementerian Agama Kabupaten Agam yang telah di umumkan pada Jumat 23 April 2021 pasca selesai pembuktian kualifikasi Kamis, (22/4/21).

Informasi yang di rangkum dari beberapa peserta tender mengatakan bahwa berawal dari evaluasi terhadap rekanan yang diundang, disampaikan bahwa rekanan yang di udang untuk Evaluasi yakni CV Azri hijau, sementara keluar pada hari Jumat sebagai pemenangnya bernama CV Green Azri.

Sangat janggal bila Panitia tender memenangkan CV Green Azri, karena CV tersebut tidak masuk dalam hasil evaluasi. Diduga Pokja mendapat intimidasi sehingga memenangkan CV Green Azri tersebut.

” Kalau Pokja profesional dan tidak menerima intimidasi, tidak mungkin memenangkan CV Green Azri yang sama sekali tidak ada keluar sebagai hasil Evaluasi. Yang di Evaluasi adalah CV Azri Hijau, bukan Green Azri,” ungkap salah seorang rekanan yang ikut tender tersebut yang namanya tidak mau disebutkan.

Lebih lanjut, Rekanan itu mengungkapkan dalam pelaksanaan tender di LPSE Kementerian tersebut, kalau ada penulisan huruf atau angka yang salah, maka panitia (pokja) mestinya membatalkan atau menggugurkan CV tersebut.

” Nah kenapa hal ini sengaja di biarkan, dan pengumuman itu dapat diakses oleh semua orang,” ujarnya.

Setelah di ketahui banyak orang, terpantau di LPSE Kementerian tersebut bahwa panitia (pokja) diduga mengganti tulisan CV Azri Hijau yang di Evaluasi sebelumnya, dengan ditukar dengan nama CV Green Azri.

” Ini Ada Apa? Apakah yang dilakukan Pokja tidak menyalahi aturan yang sesuai protab tender LPSE ?,” tanya Rekanan itu pula.

Dikatakannya, sebagai peserta tender pihaknya sangat berharap pada Pokja agar profesional dalam melaksanakan tugas sesuai yang telah di atur oleh UU/peraturan tender.

” Kalau nama CV atau Perusahaan yang di Evaluasi lain dan keluar sebagai pemenangnya bernama perusahaan lain, tentu terindikasi bisa menyalahi aturan secara administrasi. Sebab Nama CV itu tidak sembarang membuatnya,” tuturnya.

Anehnya lagi sambung Rekanan itu menjelaskan bahwa hasil Evaluasi yang dikeluarkan di LPSE Kementerian Agama tersebut bersaman keluarnya dengan Pengumuman Pemenang tender.

” Biasanya, kalau sebelum Pengumuman Pemenang tentu harus ditampilkan dulu hasil Evaluasinya di website LPSE tersebut. tapi ini tidak, malahan keluar hasil evaluasi dan pengumuman pemenang bersamaan,” imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut diatas Ketua DPW LSM Garuda NasionaI Sumbar Bj Rahmad meminta Pokja tender rehab kantor Kemenag Kabupaten Agam segera membatalkan pemenang CV Green Azri, karena CV Green Azri tidak ikut “Evaluasi”.

Bj Rahmad juga berharap Pokja melakukan tender sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. ” Bukan melegalkan aturan di bawah tekanan maupun intimidasi,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Panitia tender belum dapat dijumpai dan di hubungi.

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Dunia Malam Kota Padang Makin Liar, Den Hot Café Hadirkan Live Dancer dan Jasa Wanita Penghibur

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

“Sejauh ini kita belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin apapun untuk Den Hot Café,” ungkap Arfian,

Eranusantara, Padang – Pademi Covid-19 berpegaruh besar terhadap sector ekonomi masyarakat. Beberapa sector usaha dan aktifitas perputaran ekonomi sangat merasakan dampak penyebaran virus yang terjadi hampir diseluruh dunia ini. Khusus terhadap penyedia jasa hiburan seperti Karaoke, Pub dan tempat hiburan lainnya, tentu juga merasakan dampak yang sama. Pasca dicabutnya status PSBB oleh pemerintah, semua aktifitas ekonomi ini perlahan mulai berjalan kembali dengan berbagai aturan demi mencegah penyebaran virus yang telah merenggut puluhan ribu nyawa di Indonesia ini.

Meski sudah diterapkan berbagai aturan ketat dibeberapa pusat ekonomi ini, termasuk tempat hiburan, masih ada juga beberapa pengusaha tempat hiburan yang memanfaatkan kondisi untuk melakukan kecurangan. Seperti salah satu tempat hiburan malam Den Hot Café yang terletak di Jl. Hangtuah, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

Didapati, Den Hot Café menyediakan jasa wanita penghibur dan Live Show Dancer setiap harinya. Wanita – wanita berpakaian sexy terpantau dan selalu mengisi acara setiap malamnya di tempat yang disebut tak memiliki izin operasi ini.

Saat hal ini dionfirmasikan kepada DPMPTSP Kota Padang, Selasa, (16/3) siang, pihak DPMPTSP memita waktu untuk mencari data izin yang dimiliki Den Hot Cafe dulu.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

ERA INVESTIGASI

Kadisdikbud Agam Luruskan Isu Dugaan Pekerjaan Pokir Ditentukan Oknum DPRD

Published

on

Laporan : Honest

Eranusantara, Agam- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam Drs. Isra . M.Pd cepat tanggap dalam meluruskan isu berkembang tentang adanya dugaan oknum Anggota DPRD Kabupaten Agam yang menentukan pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) di Lingkungan Dinas tersebut.

Sebelumnya, Informasi yang beredar dilapangan adanya dugaan kalau pekerjaan hasil dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD di Lingkungan Disdikbud Agam, telah ditentukan dan ditunjuk sendiri oleh oknum Anggota Dewan siapa rekanan atau pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

” Informasi Itu tidak benar. Yang jelas sampai saat ini semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan dengan pihak ketiga prosesnya belum dimulai,” ungkap Isra ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya Rabu (10/3).

Karena telah menjadi perbincangan dan isu dilapangan, Kadisdikbud Agam itu lebih detail menjelaskan bahwa tidak mungkin selaku Anggota DPRD bersikap seperti itu. 

“Perlu diluruskan, Anggota DPRD bukan pelaksana kegiatan, jadi tidak mungkin mereka yang akan menentukan perusahaan yang akan bekerja,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut Isra Mengatakan, Apabila pekerjaan sudah bisa dimulai, maka pelaksanaan pekerjaan tetap disesuaikan ketentuan yang berlaku. 

Dikatakan sesuai ketentuan, proses pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik yang tender maupun yang Penunjukan Langsung (PL). 

” Jadi pada tupoksinya Masing-masing Dinas bukan lagi sebagai penentunya. Akan tetapi telah ada jalurnya yang memproses. Bahkan semua Pejabat didalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut merupakan PNS Fungsional,” tambah Isra mengakhiri.

Continue Reading

Trending