Connect with us

ERA HUKUM

600 Juta Dana Desa Raib, Masyarakat Akan Laporkan Calon Anggota DPD RI

Published

on

Eranusantara.com – Dugaan penyelewengan Dana Desa di Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok. (img/Red)

ERANUSANTARA, KAB. SOLOK – Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali terjadi, kali ini di Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok. Dana desa yang sejatinya digelontorkan oleh pemerintah pusat demi kemajuan masyarakat desa, hilang tanpa jejak, bahkan jumlahnya terbilang sangat fantastis di tingkat Desa.

Ketidak jelasan penggunaan dana desa di Nagari Sungai Janiah ini, baru diketahui pada pertengahan tahun lalu. Selisih anggaran diketahui oleh pemerintah nagari usai bendahara nagari Sungai Janiah (Desa Sungai Janiah) mengundurkan diri dari jabatan karena mencalonkan diri sabagai anggota DPD RI pada pemilu mendatang.

Sebulan pasca pengunduran diri dan penandatanganan SK Tukiman selaku Bendahara Nagari, posisi Tukiman digantikan oleh Rani selaku bendahara. Saat pertama kali akan melakukan penarikan di Bank Daerah, guna melanjutkan proses pembangunan, Rani terkejut karena saldo didalam rekening Nagari sudah tidak ada.

Sontak hal ini menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah nagari. Setelah, mengetahui masalah ini, pemerintah nagari langsung melakukan kroscek pembukuan demi mengetahui aliran dana yang sudah terealisasi.

Ternyata dari hasil penelusuran, ditemukan selisih anggaran kurang lebih sebesar Rp.600.000.000. Seperti yang disampaikan oleh salah satu perangkat Nagari Sungai Janiah yang tidak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi oleh eranusantara.com, beberapa waktu lalu.

“Kami baru mengetahui hal ini setelah Rani menjabat sebagai bendahara baru. Pada pencairan pertama, kami kaget saldo di rekening nagari tidak ada, padahal sesuai rekap keuangan terkhir, masih ada dana di rekening nagari yang dapat digunakan untuk proses pembangunan nagari,” ungkapnya.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Tukiman, yang juga merupakan kandidat kuat sebagai anggota DPD RI asal Sumbar periode 2019-2024 mendatang, ia membenarkan permasalahan yang membuat gempar masyarakat Nagari Sungai Janiah ini.

“Iya, memang benar ada kebocoran, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu,”jelas Tukiman kepada eranusantara.com, Rabu, (21/11) lalu, disalah satu klinik di Kota Solok.

Meski demikian, Tukiman mengatakan akan menyelesaikan seluruh pembukuan dan menyelesaikan semua anggaran dana yang terpakai selambat – lambatnya pada 30 Desember 2018 lalu.

“Tapi semua masalah ini termasuk laporan keuangan akan saya selesaikan paling lambat 30 Desember, ” terang Tukiman.

Ternyata, apa yang disampaikan oleh Tukiman, selaku mantan bendahara nagari, tidak terealisasi hingga pergantian tahun.

Hal ini sontak menimbulkan tanda tanya besar ditengah masyarakat. Bahkan, kepada eranusantara.com, kumpulan pemuda nagari yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pemuda peduli nagari, mengatakan akan melaporkan dan mengawal proses hukum, jika hal ini tidak diusut dengan tuntas.

“Sekarang permasalahan ini sedang ditangani oleh Inspektorat Kab. Solok, jika hal ini tak kunjung ada kejelasan dan kepastian hukum, kami akan melaporkan masalah ini kepihak berwajib. Yang jelas, saat ini kita akan kawal proses yang sedang berlangsung, jangan sampai ada permainan dalam proses yang sedang berjalan di Inspektorat ini,” ungkap mereka kepada eranusantara.com, beberapa hari lalu.

Senada dengan yang disampaikan oleh kumpulan pemuda Nagari Sungai Janiah, Hermantias, N. SH, selaku Inspektur Inspektorat Kab. Solok, membenarkan bahwa prosesnya sedang berlangsung di Inspektorat.

“Benar, proses pemerikasaan sudah berjalan selama empat hari, belum dapat dipastikan waktu penyelesaiannya, karena kita harus memeriksa banyak saksi. Yang jelas, ini sudah ditangani oleh Inspektorat,” jelas Hermantias, melalui telpon selularnya kepada eranusantara.com, Selasa, (22/1) siang.


(Wandre DP/Red_Sumbar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Opsgaktib TA 2021 POM Lantamal II tegakkan kedisiplinan dan ketertiban di wilayah hukum Lantamal II

Published

on

Laporan: Dedet/ Hms

Eranusantara-co Padang – Meneruskan perintah Komando Pusat dalam rangka menekan angka pelanggaran prajurit TNI AL, pada hari Selasa,(28/09/2021).Polisi Militer Lantamal II Padang, melaksanakan Opsgaktib “WASPADA WIRA PARI” TA 2021 yang dipimpin langsung oleh Komandan Pom Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla bertempat di Jl. Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang.

Operasi ini di selenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan prajurit yang disiplin dan tertib guna membangun TNI AL yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum di wilayah Lantamal II.

Sebelum pelaksanaan, Danpom Lantamal II melakukan pengecekan kesiapan personel Pom Lantamal II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaan Opsgaktib tetap santun tetapi tegas dalam bertindak apabila ada prajurit yang terbukti melanggar khususnya dalam berkendaraan.

“Dalam Opsgaktib kali ini Danpom Lantamal II menekankan tentang penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan pribadi maupun dinas bagi seluruh prajurit dan ASN yang berdinas di Lantamal II, serta penggunaan masker.Selama pelaksanaan, telah didapati pelanggar 1 orang prajurit yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga diberikan sanksi terhadap prajurit tersebut”, tegas Danpom Lantamal II.

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Gagal, Penyelidikan Kasus UU ITE Bupati Solok Dilanjutkan

“Medias sempat dijadwalkan, namun Epyardi Asda yang juga merupakan Bupati Solok tidak hadir di Mapolda Sumbar”

Published

on

Eranusantara, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda Setelah sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.

“(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/9).

Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa, (7/9). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.

Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra. Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.

Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan. “Untuk proses, saya minta proses ini lanjut,” kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9) siang.

Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 lalu. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda. Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan uang.

Sumber: radarsumbar.com

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Dodi Hendra, Epyardi Asda Tak Hadir di Mapolda Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Polda Sumatera Barat melakukan mediasi terkait laporan Dodi Hendra kepada Epyardi Asda atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, agenda mediasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat ini tidak terjadi karena pihak terlapor, Epyardi Asda yang juga Bupati Solok tidak hadir dalam agenda ini. Yang hadir hanya Dodi Hendra selaku pelapor bersama kuasa hukumnya dan didampingi sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Tampak, Dodi Hendra hadir bersama dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan pengacara dari Dodi Hendra, Yuta Pratama mendatangi Polda Sumbar dalam mengikuti proses mediasi di Subdit 5, Cyber Direkrimsus Polda Sumbar, Selasa, (7/9) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyampaikan rasa terimakasih kepada Polda Sumatera Barat, yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Epyardi Asda yang juga Bupati Solok ini.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending