Connect with us

ERA HUKUM

4 Saksi Selesai Diperiksa, Polda Sumbar Akan Panggil Epyardi Asda

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Eranusantara, Padang – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar masih terus memproses laporan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra terhadap Bupati Solok Epyardi Asda terkait dugaan tindak pidana UU ITE dan pencemaran nama baik.

Informasi terbaru, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar sudah memintai keterangan empat orang saksi. Dua di antaranya, merupakan adimin dari Grup WhatsApp (WAG) Tukang Ota Paten Top 100.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, terkait laporan Dodi Hendra terhadap Epyardi Asda saat ini masih berproses. Tentunya penyidik akan terus memintai keterangan saksi-saksi terkait laporan Ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut.

“Dalam proses penyelidikan, penyidik sudah memintai keterangan dari dua orang saksi, termasuk pelapor dan saksi ahli. Selain itu, penyidik juga memintai keterangan dari admin WAG yaitu J dan K,” ungkap Kombes Pol Satake Bayu, Jumat (13/8).

Menurut Kombes Pol Satake, penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses laporan tersebut. Terkait kapan Bupati Solok dipanggil untuk dimintai keterangan, Kombes Pol Satake mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Tentunya Bupati Solok akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan. Hanya saja jadwal pemanggilannya belum pasti kapan. Yang jelas perkara ini masih berproses,” pungkasnya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ERA HUKUM

Opsgaktib TA 2021 POM Lantamal II tegakkan kedisiplinan dan ketertiban di wilayah hukum Lantamal II

Published

on

Laporan: Dedet/ Hms

Eranusantara-co Padang – Meneruskan perintah Komando Pusat dalam rangka menekan angka pelanggaran prajurit TNI AL, pada hari Selasa,(28/09/2021).Polisi Militer Lantamal II Padang, melaksanakan Opsgaktib “WASPADA WIRA PARI” TA 2021 yang dipimpin langsung oleh Komandan Pom Lantamal II, Letkol Laut (PM) Wahyu Dwi S. S.T.,M.Tr.Hanla bertempat di Jl. Sutan Syahrir Bukit Putus Teluk Bayur Padang.

Operasi ini di selenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan prajurit yang disiplin dan tertib guna membangun TNI AL yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat, bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum di wilayah Lantamal II.

Sebelum pelaksanaan, Danpom Lantamal II melakukan pengecekan kesiapan personel Pom Lantamal II yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan agar dalam pelaksanaan Opsgaktib tetap santun tetapi tegas dalam bertindak apabila ada prajurit yang terbukti melanggar khususnya dalam berkendaraan.

“Dalam Opsgaktib kali ini Danpom Lantamal II menekankan tentang penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan pribadi maupun dinas bagi seluruh prajurit dan ASN yang berdinas di Lantamal II, serta penggunaan masker.Selama pelaksanaan, telah didapati pelanggar 1 orang prajurit yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga diberikan sanksi terhadap prajurit tersebut”, tegas Danpom Lantamal II.

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Gagal, Penyelidikan Kasus UU ITE Bupati Solok Dilanjutkan

“Medias sempat dijadwalkan, namun Epyardi Asda yang juga merupakan Bupati Solok tidak hadir di Mapolda Sumbar”

Published

on

Eranusantara, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda Setelah sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.

“(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/9).

Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa, (7/9). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.

Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra. Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.

Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan. “Untuk proses, saya minta proses ini lanjut,” kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9) siang.

Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 lalu. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda. Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan uang.

Sumber: radarsumbar.com

Continue Reading

ERA HUKUM

Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Dodi Hendra, Epyardi Asda Tak Hadir di Mapolda Sumbar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Laporan: Wandre Dp

Eranusantara, Padang – Polda Sumatera Barat melakukan mediasi terkait laporan Dodi Hendra kepada Epyardi Asda atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, agenda mediasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat ini tidak terjadi karena pihak terlapor, Epyardi Asda yang juga Bupati Solok tidak hadir dalam agenda ini. Yang hadir hanya Dodi Hendra selaku pelapor bersama kuasa hukumnya dan didampingi sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Tampak, Dodi Hendra hadir bersama dengan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dan pengacara dari Dodi Hendra, Yuta Pratama mendatangi Polda Sumbar dalam mengikuti proses mediasi di Subdit 5, Cyber Direkrimsus Polda Sumbar, Selasa, (7/9) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyampaikan rasa terimakasih kepada Polda Sumatera Barat, yang telah memfasilitasi mediasi antara dirinya dengan Epyardi Asda yang juga Bupati Solok ini.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

Trending